Foto dari jmg

Dua Jalan Pengacara: Dorong Klien Masuk Hotel Prodeo atau Sowan ke Solo

Mungkin luput dari perhatian publik yang masih terpaku pada kiprah Pandji Pragiwaksono. Soal tudingan ijazah palsu itu. Kini bukan lagi "perang hukum" antara 8 tersangka kasus tuduhan ijazah palsu dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, tetapi perang antara dua pengacara berbeda prinsip: Akhmad Khozinuddin dan Elida Netti.

Dalam perkara hukum dugaan ijazah palsu Jokowi, publik kerap terpaku pada para tersangka: Roy Suryo, Eggi Sudjana, Rismon Sianipar, Damai Hari Lubis, dan kawan-kawan. Namun yang luput diamati, sebagaimana saya katakan barusan, adalah peran para pengacaranya yang justru menunjukkan bagaimana satu perkara bisa dibaca dengan dua cara yang sangat berbeda. Sini saya kasih tahu...

Di satu sisi ada Khozinuddin, pengacara yang berdiri tegak di belakang klien-kliennya seperti Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Di sisi lain ada Elida Netti, yang belakangan tampil sebagai pengacara Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Dua pengacara ini tidak sekadar membela klien, tetapi mewakili dua filosofi bertahan hidup dalam perkara pidana.

Jalan Khozinuddin: Prinsip Dibayar, Penjara Tak Jadi Soal

Ahmad Khozinuddin memilih jalur konfrontatif. Ketika opsi mediasi atau permintaan maaf dibuka, jalur itu ditutup rapat olehnya. Tidak ada kompromi, tidak ada penyesalan, tidak ada penarikan pernyataan. Gagah memang. Prinsipnya jelas: jika merasa benar, maka hadapi pengadilan dengan kepala tegak. Klien di penjara? 'Kan nasib setiap orang sudah tertulis di "lauh mahfuz" .

Masalahnya, dalam hukum pidana, rasa benar tidak selalu berbanding lurus dengan putusan hakim. Penjara bukan sekadar kemungkinan, melainkan risiko nyata. Dalam konteks ini, Khozinuddin tampak lebih menjaga konsistensi narasi politik dan moral kliennya, ketimbang menghitung peluang keselamatan hukum mereka, ya kliennya itu.

Bagi sebagian klien, ini terdengar heroik. Tetapi bagi klien yang sadar usia, biaya, dan stamina politik, pendekatan ini justru terasa seperti tiket satu arah menuju sel tahanan.

Jalan Elida Netti: Realisme, Bukan Heroisme

Elida Netti membaca peta berbeda. Ia memahami satu hal yang kini makin terang bahwa Jokowi bukan lagi sasaran tembak yang aman. Ia bukan oposisi yang bisa diserang tanpa konsekuensi. Ketika Jokowi memilih jalur hukum, medan permainan berubah total.

Elida lalu memilih pendekatan yang sering diremehkan, tetapi kerap efektif, yakni merendah, mendekat, dan berdamai. Maka terjadilah peristiwa yang mengundang decak publik sekaligus nyinyir; Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis sowan langsung ke rumah Jokowi.

Bagi sebagian orang, ini dianggap pengkhianatan perjuangan. Tetapi bagi klien yang memahami realitas, ini adalah upaya menyelamatkan diri dari satu pintu penjara. Dalam hukum pidana, permintaan maaf bukan sekadar gestur moral. Ia bisa menjadi variabel penting dalam penilaian niat jahat (mens rea) dan penjatuhan hukuman.

Tatkala Musuh Bersama Tak Lagi Relevan

Awalnya, para tersangka ini disatukan oleh satu prinsip sederhana: "the enemy of my enemy is my friend" . Jokowi dijadikan musuh bersama, dengan asumsi negara tidak akan sungguh-sungguh melawan. Targetnya bukan menang di pengadilan, tetapi menciptakan kegaduhan, merusak reputasi Jokowi dan keluarga serta mendelegitimasi kekuasaan. Asumsi itu keliru.

Begitu Jokowi mengambil langkah hukum, solidaritas mulai retak. Setiap orang mulai menghitung ulang: siapa bohir, siapa yang menanggung biaya, siapa yang siap masuk penjara, dan siapa yang tidak. Tidak ada partai yang mau pasang badan, tidak ada sponsor yang mau membayar harga penjara.

Di titik ini, Eggi Sudjana tampaknya sadar bahwa peluru sudah habis, sasaran sudah berubah, dan permainan tidak lagi menguntungkan. Maka bertahan dengan gaya lama hanya akan membuang waktu dan tenaga.

Panik, Mewek, dan "Kakehan Petingsing"

Setelah gelar perkara, kepanikan mulai tampak. Ada yang menangis, bermain sebagai korban, menulis buku, membuat narasi besar tentang kriminalisasi, dan memproduksi drama demi drama. Dalam istilah Jawa, ini disebut "kakehan petingsing" atau terlalu banyak tingkah karena gugup.

Di sinilah peran pengacara menjadi krusial. Apakah ia mendorong klien bertahan dalam romantisme perlawanan, atau membimbing klien keluar dari lubang sebelum terlalu dalam?

Siapa yang Masuk Akal, Siapa yang Berhasil?

Jika ukuran keberhasilan adalah narasi politik, maka jalur Khozinuddin bisa dianggap konsisten. Tetapi jika ukuran keberhasilan adalah kebebasan klien, maka pendekatan Elida jauh lebih masuk akal.

Hukum pidana bukan arena heroisme. Ia adalah ruang dingin yang menghitung niat, akibat, dan sikap terdakwa setelah peristiwa. Dalam ruang ini, keras kepala jarang dihargai, sementara kerendahan hati sering menjadi pintu keluar.

"Becik ketitik, ala ketara." Pada akhirnya, yang baik akan terlihat, yang buruk akan terbuka. Dan dalam perkara ini, bukan hanya klien yang diuji, tetapi juga kecerdikan pengacaranya dalam membaca zaman.

Sampai di sini kalian paham?

Pepih Nugraha 

Read more »

Foto dari jmg

"Seperti Slilit Yang Menunggu Dibuang"

Dosen asal Amerika Serikat, Prof. Thomas C. Hilde, Ph.D. dari School of Public Policy, University of Maryland, menilai–pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah proyek ambisius yang sangat dibutuhkan dunia untuk menjawab tantangan masa depan urbanisasi dan perubahan iklim global. IKN adalah "kota pintar dengan konsep hijau".
Ia juga menambahkan bahwa keberanian Indonesia membangun ibu kota baru dengan konsep hijau itu merupakan langkah visioner yang patut menjadi "rujukan internasional".

Saya cuma mau ingatkan bahwa yang berpendapat ini bukan profesor kaleng-kaleng yang bisanya cuma bilang "dungu", serta mereka yang mengaku akademisi, peneliti–tapi kemampuannya cuma menuduh, mengarang bebas, bahkan memfitnah. Bukan. Ini Profesor asli yang punya reputasi dan kredibilitas internasional.

Perhatikan tiga kata kunci yang diucapkannya: "ambisius, nyali, dan visioner". Tanpa bermaksud mengglorifikasi, saya pribadi langsung teringat satu nama kontroversial: Jokowi. Berbekalkan tiga kata (karakter) itulah Jokowi "membangun dan mengeksekusi" IKN. Gagasan yang lahir dari Soekarno itu harus melewati lima presiden, dan baru pada presiden ketujuh–Jokowi–IKN berdiri. Dan muara pengakuan terhadap proyek dahsyat IKN membuat kita ternganga: "menjadi rujukan internasional, serta dibutuhkan dunia" (dalam menjawab tantangan urbanisasi dan perubahan iklim global).

Piye Njul, Panjul? Piye Ci, Panci?
Ternyata IKN bukan sekadar milik bangsa Indonesia, tapi juga "milik" dunia.

Sampai titik ini, saya tersenyum: betapa sia-sianya semua makian, hinaan, fitnahan, pun lawakan satire pada Jokowi selama ini–dibandingkan makna karyanya bagi bangsa dan dunia. Semuanya itu tak lebih dari slilit jorok tak berguna yang menunggu dibuang.

By: HT 

Read more »

Foto dari jmg

BELAJAR BERTERIMAKASIH

Pertanyaan yang sering dilontarkan para pembenci Jokowi "kamu dibayar berapa?" "Kamu dikasih apa sampai bela Jokowi?". Mungkin buat mereka segala sesuatu itu harus berbayar atau berpamrih dalam bentuk materi.

Saya bela Jokowi, saya dukung Jokowi karena hanya dialah presiden yang mewujudkan apa yang pernah saya mimpikan. Sesuatu yang dulu hanya sebatas mimpi, tapi sekarang jadi kenyataan.

Lahir dan besar di kota Kendari saya paham betul bagaimana perkembangan kota Kendari. Dulu, saya sering berkhayal bagaimana kalau ada jembatan yang menghubungkan dua kecamatan yang dipisahkan lautan. Sebagai catatan, Kota Kendari itu dikelilingi lautan.

Untuk sampai ke seberang lautan, kita harus memutar atau harus naik sampan. Tapi sekarang tinggal butuh waktu 15 menit. Semua itu karena adanya jembatan Teluk Kendari yang pembuatannya dilakukan di jaman Jokowi sebagai presiden.

Walaupun saya lahir dan besar di kota Kendari, saya asli suku Toraja. Sejak tahun 2000 saya sering pulang ke Toraja, tapi harus lewat darat atau lewat laut dengan menggunakan kapal feri. Dan itu butuh satu hari satu malam.

Dan waktu itu saya berkhayal bagaimana kalau di Toraja ada bandara besar yang bisa pesawat yang cukup besar mendarat. Dan hayalan itu kembali terwujud. Semua itu diwujudkan oleh Jokowi. Dia sendirilah yang meresmikan bendara itu, dan diberi nama Bandara Buntu Kuni".

Jadi kalau ditanya kenapa saya dukung Jokowi, kenapa saya bela Jokowi, semua itu karena dia lah orang yang mewujudkan mimpi yang pernah saya impikan, saya hayalkan. Kalau tanya saya di bayar berapa? Silahkan hitung berapa biaya pembuatan Jembatan Teluk Kendari dan Bandara Buntu Kuni', sebanyak itulah "bayaran" saya.

Jadi, intinya disini saya tidak mau jadi orang yang tidak berterima kasih pada seseorang yang telah berbuat baik. Saya yakin, di kota-kota tempat tinggal orang yang membenci Jokowi, pasti ada juga hal yang dibangun Jokowi dan menikmatinya.

Mau berterima kasih atau tidak itu adalah pilihan masing-masing orang. Mau suka atau tidak kepada seseorang itu hak tiap orang. Tapi saran saya, coba diam sejenak dan renungkan, tanya diri sendiri "apakah saya lebih baik dari orang lain? Apakah saya ini sudah patut membenci orang lain?" 

Read more »

Dari WAG

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan, pengesahan Rancangan Undang-Undangan (RUU) Perampasan Aset sangat mendesak untuk disahkan oleh dewan legislatif.
Ia mengatakan, ini karena potensi kerugian negara akibat korupsi sejauh ini sebagian kecil kembali ke negara, sisanya menguap begitu saja dan bahkan masih bisa dinikmati oleh para koruptor.

"Oleh sebab itu, mari bersama kita kawal proses ini agar apa yang menjadi kekayaan dan aset negara dapat kembali kepada negara dan sepenuhnya bisa digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan," kata Girbran melalui akun instragram, dikutip Jumat (13/2/2026).

Gibran mengatakan, korupsi merupakan fenomena yang menjadi hambatan terbesar dalam kemajuan pembangunan, serta kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi tapi juga menciptakan ketidakpastian iklim investasi, menurunkan kualitas layanan publik dan lebih berat lagi merugikan masyarakat secara luas.

"Kita semua harus menyadari bahwa anggaran negara, anggaran daerah yang berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Indonesia harus dipergunakan setiap rupiahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Gibran mengatakan, selama periode 2013-2022, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 238 triliun.

Sementara itu, berdasarkan kasus yang ditangani kejaksaan, potensi kerugian negara akibat korupsi pada 2024 mencapai Rp 310 triliun. Namun sayangnya hanya Rp 1,6 triliun yang ia sebut mampu dikembalikan kekas negara.

"Artinya, pengembalian aset negara yang dikorupsi sangat sulit untuk dilakukan dan lebih dari 90% menguap begitu saja. Bahkan justru tetap bisa dinikmati oleh pelaku dan kerabat pelaku," tegas Gibran.

Gibran mengakui, penyimpangan ini tidak hanya terjadi di satu, dua, atau segelintir negara saja Tapi hampir semua negara mengalaminya. Namun, ia menganggap respon dari masing-masing negara lah yang menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi.

"Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kejahatan semakin terorganisir, bersifat lintas batas, dan melibatkan teknologi terkini. Sehingga aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan, bisa dilakukan pencucian yang mengakibatkan aset-aset tersebut sulit terlacak dan terdeteksi," tegasnya.

Sumber: CNBC Indonesia 

Read more »

Foto dari jmg

ANTARA MARCO RUBIO DAN JOKO WIDODO

Oleh Supriyanto Martosuwito

Satu pernyataan dari pejabat teras, mantan senator Amerika menjadi kontroversial, di hari hari ini:  "The only reason we're at war with Iran is because Israel forced our hand" yang artinya: "Satu-satunya alasan kita berperang dengan Iran adalah karena Israel memaksa kita."

Pernyataan yang disampaikan Marco Rubio, selaku Menteri Luar Negeri AS ke-72 itu mengirim pesan gamblang bahwa AS terlibat dalam perang dengan Iran bukan semata-mata karena kepentingan Amerika dan ancaman langsung Iran, melainkan karena kelakuan tengil "anak emas"nya, Israel -  yang membuat Amerika merasa terpaksa masuk ke pusaran konflik tersebut.

Kalimat jujur dan spontan dari mantan Senator Florida itu bukan sekadar pernyataan diplomatik. Ia terdengar seperti pengakuan yang terlalu lugu tentang bagaimana sebuah perang bisa terjadi: bukan semata karena ancaman langsung kepada satu negeri, melainkan karena tekanan aliansi.

Bagi para kritikus, frasa "forced our hand" mengandung makna politis yang dalam. Sungguh langka - dalam bahasa diplomasi - negara besar  mengakui bahwa mereka "terpaksa" bertindak karena ulah negara sekutunya. Biasanya, alasan yang dikemukakan untuk menyerang negara lain adalah "melindungi kepentingan nasional", "membela diri", atau "menjaga stabilitas kawasan".

Pernyataan Marco Rubio, 54, memberi kesan bahwa keputusan Washington untuk terlibat dalam konflik dengan Iran karena eskalasi yang diciptakan oleh Israel.

Di sanalah kontroversinya.

Bagi pengamat hubungan Amerika Israel, khususnya di sini, pernyataan tersebut makin menegaskan asumsi dan perdebatan lama: seberapa independen kebijakan luar negeri Amerika dari sekutu strategisnya?

Hubungan Washington – Tel Aviv memang telah lama bersifat istimewa, didasari kepentingan keamanan, politik domestik, hingga faktor historis.  Namun ketika seorang pejabat tinggi menyatakan bahwa perang terjadi karena sekutu "memaksa keadaan", publik pun bertanya: apakah ini perang pilihan atau perang kebutuhan?

Dari sudut pandang politik domestik Amerika, pernyataan Rubio juga tidak bisa dilepaskan dari konstelasi internal. Basis politik Partai Republik, partai dimana dia berpolitik -  secara tradisional kuat mendukung Israel.

Dalam konteks itu, berdiri tegak di belakang Israel bukan hanya soal geopolitik, tetapi juga soal konsolidasi politik dalam negeri. Namun justru di sinilah kritik mengeras: apakah kebijakan militer negara adidaya boleh dipengaruhi oleh tekanan aliansi dan kalkulasi politik domestik?

Jika AS menyerang karena memperkirakan Iran akan membalas tindakan Israel, maka serangan itu bukan respons atas serangan nyata, melainkan atas proyeksi kemungkinan. Dalam teori hubungan internasional, ini mendekati konsep "preventive war" - perang pencegahan.

Sejarah menunjukkan bahwa perang jenis ini sering meninggalkan kontroversi panjang, terutama jika ancaman yang dijadikan dasar ternyata tidak sejelas yang diperkirakan.

BAGI pembaca Indonesia, perdebatan topik ini memiliki resonansi tersendiri. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menganut politik luar negeri "bebas aktif" - tidak terikat blok kekuatan besar mana pun, tetapi tetap aktif berkontribusi pada perdamaian dunia.

Dalam berbagai kesempatan, termasuk pada masa Presiden Joko Widodo memerintah -  Indonesia berhasil menjaga keseimbangan dengan berbagai kekuatan global, bahkan ketika mereka saling berseberangan. Berkawan dekat dengan para pemimpin negara negara di belahan Benua Utara - juga berkarib dengan pemimpin negara negara di Benua Selatan

Di tengah rivalitas kekuatan besar, kemampuan menjaga jarak strategis sering kali menjadi aset berharga. Aliansi dapat memperkuat pertahanan, tetapi juga membawa risiko terseret dalam konflik yang bukan sepenuhnya kita pilih.

Kontroversi ucapan Rubio akhirnya bukan hanya tentang satu kalimat. Ia adalah refleksi tentang bagaimana keputusan perang diambil di era modern: di antara kalkulasi ancaman, tekanan aliansi, kepentingan domestik, dan persepsi publik global.

Dan di situlah, bagi pembaca Indonesia, pelajaran geopolitik yang paling relevan mungkin justru terletak.

Bahwa untuk menjaga independensi, berjiwa non blok, memang memerlukan kelihaian politik tersendiri, dari sosok negarawan yang teruji dan tangguh. Bukan kaleng kaleng.

***

PS:

Sedih mendengar penolakan Menlu Iran : "Jalur diplomasi sudah terlambat".

Sedangkan dari pihak Israel:  "Sebaiknya Indonesia tidak terlibat terlalu dalam. Orang orang kami ada di dekat Anda!" 

Read more »

Foto dari jmg

JOKOWI DIBENCI, TAPI HASIL KERJANYA DINIKMATI

Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia pasca-Jokowi, satu fenomena mencolok: Presiden ke-7 itu jadi sasaran kebencian habis-habisan. Dari tuduhan dinasti politik hingga manipulasi pemilu, Jokowi digambarkan sebagai "raja boneka" yang merusak demokrasi. Media sosial dipenuhi meme sinis, unggahan marah, dan narasi konspirasi. Tapi, ironisnya, rakyat tetap menikmati hasil kerjanya sehari-hari. Jalan tol mulus, bandara canggih, listrik menyala stabil—semua itu warisan Jokowi yang tak terbantahkan.

Bayangkan saja: pagi ini, Anda melaju di Tol Trans-Jawa yang dibangun era Jokowi. Kecepatan 120 km/jam, tak ada lagi macet maut seperti dulu. Atau saat Anda naik kereta cepat Whoosh dari Jakarta ke Bandung, hanya 40 menit—proyek ikonik yang Jokowi gaspol meski awalnya dikritik boros. Data Kementerian PUPR mencatat, panjang jalan tol nasional melonjak dari 780 km pada 2014 menjadi 2.600 km lebih pada akhir masa jabatannya. Hasilnya? Logistik murah, ekonomi tumbuh 5% rata-rata per tahun. Siapa yang protes saat harga sembako stabil berkat infrastruktur ini?

Benci Jokowi sering lahir dari politik identitas dan oportunisme. Lawan politiknya memanfaatkan isu dinasti—Gibran jadi Wapres, Kaesang di PSI—seolah Jokowi ciptakan monarki modern. Padahal, survei Litbang Kompas (2024) tunjukkan 60% rakyat puas dengan kinerja pemerintahannya. Kebencian itu elit-sentris: aktivis hak asasi menyoroti UU Cipta Kerja yang "pro-kapitalis", tapi buruh pabrik di Bekasi justru rasakan upah naik dan lapangan kerja baru. IKN Nusantara? Proyek ambisius yang dikecam sebagai "istana gila", tapi kini jadi magnet investasi hijau, dengan ribuan hektar lahan terbuka untuk energi terbarukan.

Fenomena ini mirip "Stockholm Syndrome" politik: korban mencinta penculiknya karena manfaat nyata. Jokowi dibenci karena gaya kepemimpinannya—pragmatis, tak idealis, suka "main belakang". Tapi hasilnya? Indonesia naik kelas dari negara berkembang ke emerging economy. PDB per kapita naik 50% dalam 10 tahun, kemiskinan turun ke 9%. Bahkan kritik garis keras pun pakai IKN WiFi gratis saat demo.

Jadi, kenapa benci terus? Karena politik Indonesia masih soal narasi, bukan fakta. Jokowi pergi, tapi jejaknya abadi. Rakyat pintar: benci boleh, tapi nikmati dulu hasilnya. Saat pemilu 2029 nanti, ingat saja—jalan tol itu bukan milik partai, tapi milik kita semua. 

Read more »

Foto dari jmg

"Seperti Slilit Yang Menunggu Dibuang"

Dosen asal Amerika Serikat, Prof. Thomas C. Hilde, Ph.D. dari School of Public Policy, University of Maryland, menilai–pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah proyek ambisius yang sangat dibutuhkan dunia untuk menjawab tantangan masa depan urbanisasi dan perubahan iklim global. IKN adalah "kota pintar dengan konsep hijau".
Ia juga menambahkan bahwa keberanian Indonesia membangun ibu kota baru dengan konsep hijau itu merupakan langkah visioner yang patut menjadi "rujukan internasional".

Saya cuma mau ingatkan bahwa yang berpendapat ini bukan profesor kaleng-kaleng yang bisanya cuma bilang "dungu", serta mereka yang mengaku akademisi, peneliti–tapi kemampuannya cuma menuduh, mengarang bebas, bahkan memfitnah. Bukan. Ini Profesor asli yang punya reputasi dan kredibilitas internasional.

Perhatikan tiga kata kunci yang diucapkannya: "ambisius, nyali, dan visioner". Tanpa bermaksud mengglorifikasi, saya pribadi langsung teringat satu nama kontroversial: Jokowi. Berbekalkan tiga kata (karakter) itulah Jokowi "membangun dan mengeksekusi" IKN. Gagasan yang lahir dari Soekarno itu harus melewati lima presiden, dan baru pada presiden ketujuh–Jokowi–IKN berdiri. Dan muara pengakuan terhadap proyek dahsyat IKN membuat kita ternganga: "menjadi rujukan internasional, serta dibutuhkan dunia" (dalam menjawab tantangan urbanisasi dan perubahan iklim global).

Piye Njul, Panjul? Piye Ci, Panci?
Ternyata IKN bukan sekadar milik bangsa Indonesia, tapi juga "milik" dunia.

Sampai titik ini, saya tersenyum: betapa sia-sianya semua makian, hinaan, fitnahan, pun lawakan satire pada Jokowi selama ini–dibandingkan makna karyanya bagi bangsa dan dunia. Semuanya itu tak lebih dari slilit jorok tak berguna yang menunggu dibuang.

By: HT 

Read more »

Foto dari jmg

"Aduh, Saya Merinding"

Status tersangka Eggi Sudjana dicabut lewat "Restorative Justice". Kuasa hukumnya–Elida Netti–mengucapkan terima kasih ke beberapa pihak, dan yang menggetarkan–dia ucapkan:
"... Terima kasih pak Jokowi, yang saya lihat punya karisma luarbiasa.. "
....
(Kan sudah pernah disampaikan: Jokowi itu harus kau jadikan teman. Jangan kau jadikan musuh, habis kau).
.....

Elida Netti juga mengisahkan, ketika Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis diterima Jokowi–lelaki kurus itulah yang justru berkata penuh kerendahan hati sebagai tuan rumah yang disakiti:
"Nggih Bang Eggi..maunya saya harus apa. Bang Eggi senior saya. Saya ndak ada apa-apanya dibanding Bang Eggi..."

Bayangkan. Terlalu susah menemukan seseorang dengan kadar kemanusiaan seperti Jokowi. Kerendahan hati dan kelapangan jiwanya susah ditakar untuk ukuran umum.

Elida Netti menutup penjelasannya dengan suara bergetar:
"Aduhh.. Saya merinding mengingatnya.... Allahu akbar.. "

Nada suara Elida mengisyaratkan rasa hormat yang dalam kepada lelaki dari bantaran kali Solo yang terlalu sering disakiti itu.

By: HT 

Read more »

Foto dari jmg

Karena banyak sebagian orang yang sebenarnya nggak ngerasain langsung kondisi sebelum dan sesudah era Pak Jokowi. Banyak juga yang nggak mau mikir pakai pengalaman sendiri. Biasanya yang paling ribut itu justru orang-orang yang belum pernah ada di posisi ngerasain susahnya dulu, belum ngalamin langsung perubahannya, dan akhirnya cuma ikut-ikutan nimbrung karena lihat orang lain rame. Bukan karena paham, tapi karena kebawa arus.

Padahal kan, sebelum Pak Jokowi jadi presiden, transportasi di Jakarta itu ribet banget. Busway, KRL, semuanya belum nyambung rapi. Dari stasiun ke halte harus naik ojek atau jalan jauh. Sekarang KRL, MRT, LRT, TransJakarta sudah terintegrasi. Pindah moda gampang, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih manusiawi buat orang Jakarta yang hidup di kota sibuk, penuh stres, dan tekanan. Ditambah lagi, akses teknologi makin dipermudah, layanan makin digital, taman-taman kota dibuka, bahkan ada yang 24 jam.

Jadi kalau masih ada yang bilang beliau nggak ada peran, itu karena sebagian orang cuma lihat dari emosi dan opini, bukan dari fakta dan pengalaman nyata.

Saya ngomong ini juga bukan karangan, tapi berdasarkan informasi dari sumber berita resmi yang memang bahas soal integrasi transportasi, digitalisasi layanan, dan pembangunan ruang publik di era Pak Jokowi. 

Read more »

Foto dari WAG

"Manusia Bisa Membenci, Tapi Tidak Dengan Sejarah"

Investasi sebesar Rp 4 trilyun digelontorkan oleh investor (Ayedh Dejem Group) asal Dubai, Uni Emirat Arab, di IKN. Lahan seluas 9,7 hektare yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN akan dijadikan kawasan terpadu yang mencakup pusat perbelanjaan (mal), perkantoran, area komersial, hingga fasilitas ibadah berupa masjid.

IKN sudah memasuki tahapan sebagai "magnet" ("investasi)bagi dunia internasional. Tentu saja lapangan kerja baru yang sangat besar akan tercipta. Ekosistem perekonomian dan pertumbuhan ekonomi (khususnya Kaltim) akan menggeliat.
.......
Apa yang tidak dilihat oleh mata awam–terutama kaum pembenci dan toksik, yang bahkan tetap rabun sampai hari ini–sudah dilihat Jokowi bertahun-tahun lalu, jauh sebelumnya.

Jika Soekarno meninggalkan Monas, Jokowi meninggalkan IKN. Ya, IKN–kota pintar yang hijau, kota masa depan, kota peradaban baru.

Manusia bisa membenci, tapi tidak dengan sejarah. Sejarah akan tetap mencatatnya dengan jujur, tulus. Dan kelak, cucu Jokowi, dan cucu-cucu lainnya akan membaca sejarah itu juga. Biarkan mereka belajar dengan jujur dan tulus tentang para pemimpinnya yang berjasa bagi bangsanya, pun bagi mereka. Biarkan mereka belajar bahwa menjadi pemimpin tak harus sempurna, tapi tuntas mengabdi.

By: HT

Inspirasi diolah dari berbagai sumber: CNN Indonesia, Detik Finance, Antara News 

Read more »

Foto dari jmg

Kalau Bukan Jokowi, Indonesia Sudah Tertinggal Jauh

Oleh Dani Hardy

Bayangkan Indonesia tanpa kepemimpinan Joko Widodo selama dua periode penuh (2014-2024). Saat negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura melesat dengan investasi asing dan infrastruktur modern, kita mungkin masih bergulat dengan kemacetan pelabuhan, jalan rusak, dan pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Jokowi bukan sekadar presiden; ia arsitek transformasi yang menyelamatkan Indonesia dari keterbelakangan regional.

Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil di Tengah Badai Global

Di bawah Jokowi, PDB Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun, bahkan melewati 5% pada 2023 meski pandemi COVID-19 menghantam dunia. Bandingkan dengan ASEAN: Vietnam memang agresif dengan 6-7%, tapi mereka mulai dari basis rendah dan bergantung ekspor murah. Thailand terpuruk di 2-3% karena jebakan middle-income, sementara Singapura unggul tapi skalanya kecil. Tanpa Jokowi, Indonesia berisiko seperti Filipina pra-Duterte—pertumbuhan lambat di 4-5% dan utang membengkak. Jokowi tekan utang ke 38% PDB (terendah di ASEAN besar), sambil dorong konsumsi domestik yang kuat.

Infrastruktur Raksasa: Jembatan ke Masa Depan

Lebih dari 2.000 km tol baru, 34 bandara, dan Pelabuhan Patimban—semua lahir era Jokowi. Tanpa itu, logistik kita masih seperti era 90-an, biaya 24% dari PDB (tertinggi di ASEAN). Sekarang turun ke 14%, setara Malaysia. Vietnam bangun jalan tol, tapi skala mereka 1/3 kita. Thailand mandek karena politik tak stabil. Jokowi ubah Indonesia dari "impor semuanya" jadi pusat manufaktur, tarik investasi US$100 miliar+ via Omnibus Law. Kalau bukan dia, kita tertinggal seperti Myanmar atau Laos—terisolasi dan miskin infrastruktur.

Kemandirian Pangan dan Energi: Fondasi Ketahanan

Program food estate dan hilirisasi nikel bikin Indonesia swasembada jagung 2024 dan ekspor nikel nomor satu dunia (50% pasar global). Sawit dan CPO juga dominan. Vietnam kuat beras, tapi kita lebih besar di protein hewani. Singapura impor 90% makanan; kita bisa mandiri. Tanpa Jokowi, fluktuasi harga pangan seperti 2014 (inflasi 8%) akan hancurkan rakyat miskin. Ia turunkan kemiskinan dari 11% ke 9%, ciptakan 30 juta lapangan kerja.

Diplomasi dan Stabilitas: Indonesia Jadi Pemimpin ASEAN

Jokowi angkat Indonesia sebagai poros maritim dunia, pimpin ASEAN di tengah perang dagang AS-China. IKN Nusantara? Visi kota masa depan yang Vietnam atau Thailand belum punya. Tanpa dia, kita mungkin seperti Kamboja—terpecah oligarki dan korupsi endemik.

Singkatnya, Jokowi cegah Indonesia jadi "pasien sakit" ASEAN. Data BPS dan World Bank bukti: kita nomor satu pertumbuhan ASEAN 2023. Kalau bukan Jokowi, kita sudah tertinggal jauh—mungkin seperti Laos dengan PDB per kapita US$2.000.

Terima kasih, Pak Jokowi. Indonesia bangga!

*** 

Read more »

Foto dari jmg

Di Bawah Langit yang Sama: Saat Ego Takluk pada Garuda

Jakarta, April 2019. Udara ibu kota terasa berat, sarat dengan aroma amarah yang masih tertinggal di aspal jalanan. Bangsa ini bak cermin yang retak seribu; satu sentuhan yang salah, maka ia akan hancur berkeping-keping. Di dalam ruang kerja Istana yang temaram, Presiden Joko Widodo duduk termenung.

Cahaya lampu meja menyinari wajahnya yang tampak jauh lebih lelah dari biasanya. Guratan itu bukan karena beban kerja, melainkan luka batin melihat rakyatnya sendiri saling menghunus benci.

Ia memanggil Luhut Binsar Pandjaitan. Saat Luhut melangkah masuk, ia mendapati sang Presiden tidak sedang menekuni dokumen negara, melainkan menatap dalam ke arah peta Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke.

"Pak Luhut," suara Jokowi pecah, nyaris berbisik namun menggetarkan dinding ruangan. Mata beliau tampak berkaca-kaca, menyimpan sebak yang tertahan. "Tolong... temui Pak Prabowo. Sampaikan padanya, saya tidak sedang mencari menteri. Saya sedang mencari saudara yang hilang. Katakan, saya tidak ingin memimpin sebuah bangsa yang hatinya terbelah."

Luhut tertegun. Ia melihat binar haru yang menyayat di mata sang Presiden—sebuah pemandangan langka dari seorang pemimpin yang biasanya begitu tenang. Luhut mengangguk pasti. Ia tahu, tugas ini jauh lebih berat dari palagan tempur mana pun yang pernah ia lalui.

Malam itu juga, di sebuah beranda yang sunyi, Luhut memegang ponselnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia mendial nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Di seberang sana, suara berat Prabowo Subianto menjawab, dingin dan penuh jarak.

"Wo, ini aku, Luhut. Abangmu," suara Luhut tercekat, bicaranya parau seolah ada beban yang menyumbat kerongkongannya. Ia melepas seluruh atribut jabatannya demi bicara sebagai kawan lama. "Aku bicara bukan sebagai utusan istana. Aku bicara sebagai sahabat yang pernah merayap bersama di lumpur latihan Kopassus. Kau ingat sumpah kita dulu, Wo? Untuk mati demi Merah Putih?"

Hening menyergap. Di ujung telepon, Prabowo terdiam. Pikirannya melayang pada wajah-wajah pendukungnya yang setia, pada harga diri yang terasa teriris, namun juga pada bayangan darah yang mungkin tumpah jika ego ini terus dipelihara.

"Jokowi titip salam," lanjut Luhut, suaranya kian bergetar hebat menahan haru yang meluap. "Dia bilang, dia menunggumu. Bukan untuk bertekuk lutut, tapi untuk berdiri tegak di sampingnya. Kita sudah tua, Wo.

Rambut kita sudah memutih. Apa yang mau kita wariskan? Kebencian yang abadi? Atau sebuah rumah yang utuh untuk anak cucu kita?"

Air mata yang sejak tadi terbendung di pelupuk mata Luhut akhirnya jatuh. "Jangan biarkan Indonesia terbakar hanya karena kita tak mau duduk bersama. Pulanglah, Wo. Negeri ini sangat membutuhkanmu."

Di kediaman Kertanegara, Prabowo menyandarkan kepalanya. Matanya yang tajam kini sembab dan basah. Ia menatap panji-panji yang ia bela seumur hidupnya. Ada pergulatan hebat di dadanya—antara kesetiaan pada pendukung dan cinta tulus pada tanah air.

"Bang..." suara Prabowo serak dan berat, berjuang keras menahan isak yang nyaris pecah. "Sampaikan pada beliau... aku akan datang. Aku akan menelan semua kepahitan ini, aku akan tanggalkan semua egoku. Jika harga diri satu orang harus dikorbankan agar jutaan rakyat tidak saling benci, maka biarlah aku yang melakukannya. Demi persatuan. Demi Indonesia."

Malam itu, sejarah mencatat sebuah kemenangan yang tak ada dalam angka-angka pemilu. Saat mereka akhirnya bertemu, pelukan itu bukan sekadar formalitas politik. Itu adalah pelukan dua putra bangsa yang memilih untuk saling menyembuhkan.

Bagi mereka yang merawat ingatan sejarah, angka-angka kemenangan mungkin akan memudar, namun hati bangsa akan selalu mengenang saat di mana seorang ksatria memilih jalan pulang dan seorang pemimpin memilih untuk merangkul kembali saudaranya.

Di bawah langit yang sama, Garuda kembali terbang tinggi karena sayapnya tidak lagi saling memukul, melainkan saling menguatkan. Pertemuan itu adalah sebuah janji suci: bahwa tidak ada kemenangan yang lebih agung daripada melihat rakyat kembali bernapas dalam kedamaian.

✍️ Lentera Merah Putih 

Read more »

Foto dari jmg

DRAMA POLITIK BANTENG SOLO

Scene: 1

Narasi: Setelah beberapa petugas elit partai menyampaikan penyesalan luar biasa kepada publik bahwa partainya telah menjadikan tukang kayu berkuasa selama 10 tahun, sang mantan petugas partai yang menjadi sasaran tembak kandang banteng menyiapkan "pidato penyesalan" dari sebuah sudut toko mebel kayu di Solo.

Adegan: Pidato Mantan Petugas Partai

"Terima Kasih Telah Menyesal"

​Saudara-saudaraku, saya berdiri di sini dengan rasa bersalah yang teramat dalam. Sungguh, saya tidak menyangka bahwa pengabdian saya selama dua dekade ini ternyata menjadi beban mental yang begitu berat bagi kalian.

Saya baru menyadarinya hari ini, bahwa menjadi pemenang pemilu dua kali berturut-turut adalah sebuah penghinaan terhadap martabat partai.
​Mohon dimaafkan, karena saya telah lancang menjadi populer.

​Saya tahu, seharusnya saya tetap menjadi pengusaha mebel yang pendiam. Saya minta maaf karena telah gagal menjadi "petugas" yang baik, petugas yang seharusnya duduk manis menunggu instruksi, bukan malah sibuk membangun jalan tol atau membagikan sertifikat tanah hak rakyat.

Saya sadar, pembangunan itu sangatlah tidak ideologis. Seharusnya saya membiarkan rakyat tetap lapar, agar mereka terus berharap pada janji-janji kampanye kalian yang puitis.

​Saya minta maaf karena telah menjadi "gerbong" yang terlalu kencang berlari. Saya paham betapa melelahkannya bagi kalian untuk harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan hasil survei saya yang selalu tinggi. Pasti sangat menyiksa harus berpura-pura mencintai saya demi mendapatkan suara di daerah-daerah terpencil, padahal di dalam hati, kalian mungkin ingin sekali mendepak saya sejak hari pertama saya menginjakkan kaki di Jakarta.

​Saya juga memohon ampun karena telah membuat kalian terlihat "berkuasa". Saya tahu, kalian sebenarnya lebih nyaman menjadi oposisi yang berteriak-teriak di jalanan sambil menangis haru membela rakyat kecil. Kekuasaan yang saya berikan lewat kemenangan pemilu ini pasti telah merusak kenyamanan kalian dalam melankolia perjuangan.

​Kalian bilang kalian membesarkan saya? Oh, tentu saja. Kalian sangat berjasa dalam membiarkan saya "meminjamkan" wajah saya untuk poster-poster caleg kalian yang bahkan namanya tidak dikenal oleh tetangganya sendiri.

Saya minta maaf karena wajah saya di baliho-baliho itu ternyata lebih efektif daripada tumpukan buku teori politik yang kalian banggakan.

​Sekarang, mumpung kalian sudah meminta maaf kepada publik karena pernah mendukung saya, mari kita tuntaskan sandiwara ini dengan elegan: ​

Silakan ambil kembali semua kemenangan yang "tidak sengaja" kita raih bersama ini.

​Silakan hapus semua pertumbuhan ekonomi yang menurut kalian adalah "kesalahan sejarah".

​Kembalilah menjadi suci dalam kekalahan, karena tampaknya menjadi pemenang bersama saya adalah noda hitam yang tak termaafkan.

Terima kasih telah menyesal. Setidaknya, sekarang saya tahu bahwa di politik, "terima kasih" adalah kata yang terlalu mahal, sementara "permintaan maaf" adalah alat tukar yang paling murah ketika kepentingan mulai berbeda arah.

​Saya akan pergi dengan satu beban di pundak: beban karena telah membuat kalian terlalu lama berkuasa.

(Bersambung)

Pepih Nugraha 

Read more »

Foto dari Marsello Ginting

BELAJAR BERTERIMAKASIH

Pertanyaan yang sering dilontarkan para pembenci Jokowi "kamu dibayar berapa?" "Kamu dikasih apa sampai bela Jokowi?". Mungkin buat mereka segala sesuatu itu harus berbayar atau berpamrih dalam bentuk materi.

Saya bela Jokowi, saya dukung Jokowi karena hanya dialah presiden yang mewujudkan apa yang pernah saya mimpikan. Sesuatu yang dulu hanya sebatas mimpi, tapi sekarang jadi kenyataan.

Lahir dan besar di kota Kendari saya paham betul bagaimana perkembangan kota Kendari. Dulu, saya sering berkhayal bagaimana kalau ada jembatan yang menghubungkan dua kecamatan yang dipisahkan lautan. Sebagai catatan, Kota Kendari itu dikelilingi lautan.

Untuk sampai ke seberang lautan, kita harus memutar atau harus naik sampan. Tapi sekarang tinggal butuh waktu 15 menit. Semua itu karena adanya jembatan Teluk Kendari yang pembuatannya dilakukan di jaman Jokowi sebagai presiden.

Walaupun saya lahir dan besar di kota Kendari, saya asli suku Toraja. Sejak tahun 2000 saya sering pulang ke Toraja, tapi harus lewat darat atau lewat laut dengan menggunakan kapal feri. Dan itu butuh satu hari satu malam.

Dan waktu itu saya berkhayal bagaimana kalau di Toraja ada bandara besar yang bisa pesawat yang cukup besar mendarat. Dan hayalan itu kembali terwujud. Semua itu diwujudkan oleh Jokowi. Dia sendirilah yang meresmikan bendara itu, dan diberi nama Bandara Buntu Kuni".

Jadi kalau ditanya kenapa saya dukung Jokowi, kenapa saya bela Jokowi, semua itu karena dia lah orang yang mewujudkan mimpi yang pernah saya impikan, saya hayalkan. Kalau tanya saya di bayar berapa? Silahkan hitung berapa biaya pembuatan Jembatan Teluk Kendari dan Bandara Buntu Kuni', sebanyak itulah "bayaran" saya.

Jadi, intinya disini saya tidak mau jadi orang yang tidak berterima kasih pada seseorang yang telah berbuat baik. Saya yakin, di kota-kota tempat tinggal orang yang membenci Jokowi, pasti ada juga hal yang dibangun Jokowi dan menikmatinya.

Mau berterima kasih atau tidak itu adalah pilihan masing-masing orang. Mau suka atau tidak kepada seseorang itu hak tiap orang. Tapi saran saya, coba diam sejenak dan renungkan, tanya diri sendiri "apakah saya lebih baik dari orang lain? Apakah saya ini sudah patut membenci orang lain?" 

Read more »

Foto dari Marsello Ginting

SUARA HATI NETIZEN SUMATERA‼️
80 tahun Indonesia merdeka, tanpa kepemimpinan Bapak Joko Widodo, jangan mimpi Sumatera punya jalan tol seperti sekarang.
Perjalanan Bakauheni–Palembang (394 km) kini cukup 4–5 jam, yang dulu bisa tembus 15 jam lewat jalur lintas timur.
Tol terus tersambung, bandara dan pelabuhan makin tertata, pelayanan publik dan kesehatan makin terasa nyata. Semua dicapai dalam waktu singkat.

Buat yang hobinya nyinyir dan mencela, coba lebih sering jalan-jalan dan membaca.
Ayo, belajar bersyukur!

#SuaraHatiSumatera #Jokowi
#JokowiMembangun #TolSumatera #InfrastrukturIndonesia #IndonesiaMaju
#KerjaNyata #BuktiBukanJanji #AyoBersyukur 

Read more »

Foto dari Marsello Ginting

KNP MULYONO MENANG TERUS
Jokowi itu bnyak dimusuhin politisi itu bukan krn dia berpolitik, tapi krn dia menang terus.

Knp cm Jokowi yg dipersoalkan klo anaknya jadi walikota, jadi wapres, menantu jd walkot, kemudian gubernur,  ditambah kini bungsunya pun didapuk jd ketum partai pdhl ketiganya cm  memiliki jejak rekam pendek sbg politisi?

Itu semua gara2 ayahnya memiliki reputasi, jejak rekam, kredibilitas, dan integritas yg baik di mata masyarakat umum. Pembencinya cm rame di medsos & media elektonik.

Semua mantan2 Presiden berpolitik, knp cuma sy yg dipermasalahkan? Begitu mgkn pikir Jokowi.

Karena kamu menang terus, pakde! Mulai dari ngusung diri sendiri jd walikota(2x), gubernur, presiden(2x) gak pernah kalah. Ngendors menantu jd walkot dan Guberrnur serta  anak juga menang. Dukung Prabowo yg selalu kalah sblmnya dlm pilpres, akhirnya jg bs menang.

"Lu jago banget", pikir kebanyakan org. "

Bukan, dia curang dia bla bla bla....", buat sebagian dari mrk yg denial sm fakta.

Jadi kita jangan jg nyalahin Jokowi dgn naik kelasnya Bobby & Gibran, apalagi dgn membandingkan keduanya dgn anak-anak mantan Presiden yg lain.

Masalahnya, yg dialami oleh Megawati & SBY misalnya, "citra" orang tuanya tidak cukup kuat utk mengangkat pamor anak2nya. Siapa yg mau mengusung Puan menjadi Gubernur, Walikota, atau Bupati? Kan gak ada. Bisa jadi karena Puannya gak mau atau memang takut kalah krn yg memilih kan rakyat lewat pilkada langsung. Tp klo menurutku, Puannya yg memang gak mau klo level pilkada.

AHY? Pernah kan dicoba diusung jd Cagub DKI di pilkada 2017, dan hasilnya cm dapet 17% suara warga Jakarta.

AHY gak mau nyoba2 bertarung di level walikota atau kabupaten, gengsi mungkin pikirnya. Maunya gub DKI atau langsung jd menteri, spt jalan politik yg diambil oleh Puan.

Sekarang keduanya menteri, prestasi atau terobosan apa yg dilakukan keduanya selaku menteri yg dinget publik? Gak ada. Kementriannya apa aja mesti liat google dulu baru inget.

Jadi klo mrk kemudian diusung koalisi partai utk maju sbg capres & cawapres di 2029, kinerja apa yg bakal dikerek timsesnya utk menaikkan brandingnya?

Sementara Gibran kita tau sama2 melompat menjadi wapres Prabowo - dan menjadikan posisi tsb sbg tempat "magang" dirinya utk belajar mengatasi persoalan2 negeri ini. Gibran beruntung memiliki mentor yg juga ayahnya yg bisa memberikan gambaran utuh mengenai semua permasalahan termasuk segala resistensinya ketika menjabat sebagai wakil presiden, termasuk jg di dlmnya belajar gmn hrs bersikap ketika dihujani hoax & fitnah oleh masyarakat yg terprovokasi gorengan politisi.

Di situ kelebihan Jokowi dibanding SBY dan Megawati karena memiliki rekam jejak yg baik selama 2 periode. Banyak yg protes, tp jauh lebih banyak yg mengakui prestasinya.

Itu sebabnya "legitimasi, reputasi, dan kredibilitas" sosok Jokowi harus dihancurkan. Caranya? Melempar isu2 DFK sebanyak2nya, bikin framing seolah Jokowi adalah sosok yg rakus & tamak jabatan, tidak bisa dipercaya kata2nya, termasuk di dalamnya isu ijazah palsu, pembohong, mencla mencle, belagu, dll yg sayangnya, isu2 tsb justru berkebalikan dgn faktanya.

Itu yg membuat masyarakat kebanyakan justru makin bersimpati.

Gue nulis spt ini pasti dituduh "Kamu termul ya? Dibayar berapa kamu nulis spt ini? Knp fans Jokowi selalu bodoh? Dsb dsb.

Mrk lupa gak semua org mengatakan apa yg dipikirkan selalu harus mendapat imbalan spt  diri mrk - yg utk berangkat demo aja mesti nunggu uang transport & konsumsi.

* Gunadi ✍️ 

Read more »

Foto dari jmg

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan, pengesahan Rancangan Undang-Undangan (RUU) Perampasan Aset sangat mendesak untuk disahkan oleh dewan legislatif.
Ia mengatakan, ini karena potensi kerugian negara akibat korupsi sejauh ini sebagian kecil kembali ke negara, sisanya menguap begitu saja dan bahkan masih bisa dinikmati oleh para koruptor.

"Oleh sebab itu, mari bersama kita kawal proses ini agar apa yang menjadi kekayaan dan aset negara dapat kembali kepada negara dan sepenuhnya bisa digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan," kata Girbran melalui akun instragram, dikutip Jumat (13/2/2026).

Gibran mengatakan, korupsi merupakan fenomena yang menjadi hambatan terbesar dalam kemajuan pembangunan, serta kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi tapi juga menciptakan ketidakpastian iklim investasi, menurunkan kualitas layanan publik dan lebih berat lagi merugikan masyarakat secara luas.

"Kita semua harus menyadari bahwa anggaran negara, anggaran daerah yang berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Indonesia harus dipergunakan setiap rupiahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Gibran mengatakan, selama periode 2013-2022, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 238 triliun.

Sementara itu, berdasarkan kasus yang ditangani kejaksaan, potensi kerugian negara akibat korupsi pada 2024 mencapai Rp 310 triliun. Namun sayangnya hanya Rp 1,6 triliun yang ia sebut mampu dikembalikan kekas negara.

"Artinya, pengembalian aset negara yang dikorupsi sangat sulit untuk dilakukan dan lebih dari 90% menguap begitu saja. Bahkan justru tetap bisa dinikmati oleh pelaku dan kerabat pelaku," tegas Gibran.

Gibran mengakui, penyimpangan ini tidak hanya terjadi di satu, dua, atau segelintir negara saja Tapi hampir semua negara mengalaminya. Namun, ia menganggap respon dari masing-masing negara lah yang menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi.

"Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kejahatan semakin terorganisir, bersifat lintas batas, dan melibatkan teknologi terkini. Sehingga aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan, bisa dilakukan pencucian yang mengakibatkan aset-aset tersebut sulit terlacak dan terdeteksi," tegasnya.

Sumber: CNBC Indonesia 

Read more »

Foto dari Marsello Ginting

𝐑𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐉𝐨𝐤𝐨𝐰𝐢 𝐓𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐏𝐞𝐫𝐧𝐚𝐡 𝐒𝐞𝐩𝐢, 𝐌𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐁𝐞𝐬𝐚𝐫

Rumah Jokowi di Solo itu sederhana. Tidak luas. Tidak tinggi. Tidak berkilau. Tapi tidak pernah sepi. Ini membuat banyak orang gelisah. Terutama mereka yang rumahnya besar, pagarnya tinggi, dan jabatannya dulu panjang, namun kini sepi seperti ruang rapat tanpa anggaran.

Sejak Jokowi tidak lagi presiden, justru orang semakin sering datang. Aneh, kata lawan-lawannya. Dalam logika mereka, kekuasaan itu seperti lampu: mati, ya gelap. Maka, ketika lampu padam tapi orang masih datang, mereka curiga ada genset tersembunyi.

Ternyata alasannya sederhana. Jokowi kini dipandang sebagai orang tua. Tempat bertanya. Tempat sowan. Dalam budaya Jawa, orang tua tidak perlu undangan. Tidak perlu protokol. Cukup reputasi hidup yang konsisten. Ini yang sering dilupakan oleh para politisi yang kariernya dibangun dari baliho, bukan perilaku.

Para penentang Jokowi sibuk menghitung. Siapa yang datang, dari partai mana, naik mobil apa, bawa apa. Mereka lupa satu hal kecil: orang datang karena mau, bukan karena disuruh. Hal yang tampaknya remeh, tapi sangat mahal di dunia politik.

Di sosial media, muncul tuduhan-tuduhan kreatif. Jokowi dibilang cawe-cawe. Dibilang presiden bayangan. Dibilang dalang. Tuduhan itu seperti wayang tanpa lakon, ramai bunyi, miskin makna. Sebab yang mereka lihat hanyalah rumah yang ramai, bukan alasan mengapa orang masih percaya.

Lawan-lawan Jokowi tampaknya tidak siap menerima fakta pahit. Ada orang yang tetap relevan tanpa jabatan. Tanpa panggung. Tanpa mikrofon. Mereka sendiri sudah mencoba semua itu, lengkap dengan tim media, konsultan, dan narasi. Hasilnya tetap sepi. Bukan di rumah. Di hati publik.

Rumah Jokowi tidak mewah. Tapi dianggap merakyat. Bukan karena desain arsitektur. Melainkan karena pemiliknya tidak pernah memutus hubungan dengan rakyat. Jokowi tidak mengurung diri di balik nostalgia kekuasaan. Ia tidak menulis memoar setebal ensiklopedia. Ia duduk. Menerima tamu. Mendengar.

Ini membuat lawan-lawannya salah fokus. Mereka menyerang rumahnya. Mengukur keramaiannya. Mencurigai tamunya. Padahal masalahnya bukan di Solo. Masalahnya ada di diri mereka sendiri. Mengapa setelah lengser, tidak ada yang datang?

Jawabannya sederhana. Dan itu yang paling menyakitkan. Karena selama berkuasa, mereka sibuk merasa penting. Jokowi sibuk membuat orang merasa diperhatikan. Mereka terbiasa ramai karena jabatan. Jokowi ramai meski tanpa jabatan.

Maka rumah Jokowi itu terus didatangi. Dan terus dibicarakan. Bukan karena rumahnya istimewa. Melainkan karena pemiliknya tidak berubah saat tak lagi istimewa. Dan bagi sebagian orang, itu justru yang paling sulit dimaafkan dan menjadi masalah besar.

Mari seruput kopi
Asaaro Lahagu 

Read more »

Foto dari Marsello Ginting

MAGNUM OPUS: SIMFONI SANG ARSITEK DAN RESTORASI MARWAH NUSANTARA

Di panggung besar bernama Indonesia, sejarah tidak pernah benar-benar mati; ia hanya menunggu tangan yang tepat untuk membasuh lukanya. Inilah lakon tentang rekonsiliasi agung yang dirajut oleh sang "Pahlawan Super" melalui diplomasi budi yang tak kasat mata.

SATIRE DIGITAL: ANTARA PAHLAWAN DAN SANG "SUPER"

Drama ini memuncak pada September 2024, saat cendekiawan Ainun Najib melemparkan sebuah metafora politik yang menggetarkan pilar-pilar narasi nasional melalui akun X pribadinya:

"Jika Presiden Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, maka Presiden Joko Widodo harus menjadi Pahlawan Super Nasional."

PERSPEKTIF PUBLIK: Statemen ini ditafsirkan sebagai pengakuan atas kemampuan luar biasa Jokowi dalam menjinakkan badai politik yang membeku selama puluhan tahun. Ia dianggap memiliki "kekuatan super" untuk merangkul lawan yang paling keras dan mengatur ulang papan catur sejarah yang sebelumnya macet di titik trauma Reformasi.

PENEBUSAN YURIDIS: DETIK-DETIK PEMBERSIHAN NAMA

Titik balik bagi keluarga Cendana terjadi pada 24 September 2024. Dalam sebuah langkah konstitusional yang bersejarah, MPR RI secara resmi mencabut nama Presiden Soeharto dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN.

PERSPEKTIF PUBLIK: Langkah ini dipandang sebagai bentuk "pembersihan" hambatan yuridis yang selama ini mengunci nama Soeharto dalam stigma negatif. Secara politis, ini adalah jasa besar pemerintahan Jokowi yang membuka gerbang kehormatan bagi Soeharto untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional—sebuah langkah yang bahkan tidak berani diambil oleh para presiden sebelumnya. Keluarga Cendana kini memiliki hutang budi sejarah kepada sosok Jokowi.

ESTAFET MARWAH: TRANSFORMASI LIMA DEKADE SANG JENDERAL

Di tengah pusaran itu, berdiri Prabowo Subianto. Selama dua dekade, ia mengarungi samudera pemilihan presiden dengan beban sejarah yang tidak ringan. Lima kali ia mencoba, dan di percobaan kelima, takdir menjemputnya melalui tangan sang "Arsitek".

🇲🇨 23 OKTOBER 2019: GERBANG REKONSILIASI. Di Istana Negara, Jokowi mengambil langkah yang mengubah arah sejarah dengan melantik Prabowo Subianto sebagai MENTERI PERTAHANAN. Ini adalah momen di mana rivalitas berubah menjadi sinergi, dan marwah sang Jenderal mulai dipugar melalui pengabdian nyata di dalam kabinet.

🇲🇨 28 FEBRUARI 2024: PUNCAK KEHORMATAN. Di Mabes TNI, Jokowi menyematkan pangkat JENDERAL TNI KEHORMATAN (HOR) berbintang empat ke pundak Prabowo. Ini adalah simbol kembalinya kehormatan sang prajurit ke titik tertinggi setelah perjalanan panjang yang penuh ujian.

🇲🇨 RESTU KEBERLANJUTAN. Dukungan Jokowi bukan sekadar soal suara, melainkan sebuah "pemutihan" reputasi secara nasional yang memungkinkan Prabowo melangkah ringan menuju kursi kepresidenan.

PERSPEKTIF PUBLIK: Masyarakat melihat fenomena ini sebagai bentuk kedewasaan politik. Dimulai dari kursi Menhan hingga pangkat Bintang Empat, Prabowo tidak lagi dipandang sebagai representasi masa lalu yang kaku, melainkan sebagai sosok "Pelanjut Mandat" yang teduh, yang marwahnya telah direstorasi total oleh sang "Pahlawan Super".

EPILOG: LINGKARAN TAKDIR YANG SEMPURNA 🇲🇨♥️

Kini, sejarah mencatat pemandangan unik di mana tiga lini masa bertemu dalam satu harmoni:

🇲🇨 SOEHARTO (MASA LALU): Menuju kehormatan tertinggi sebagai Pahlawan Nasional berkat "normalisasi" sejarah di era Jokowi.

🇲🇨 JOKOWI (MASA KINI): Arsitek rekonsiliasi yang menjahit kembali potongan-potongan bangsa yang terpisah.

🇲🇨 PRABOWO (MASA DEPAN): Sang Pewaris yang duduk di kursi tertinggi dengan martabat yang telah dipulihkan secara paripurna.

PERSPEKTIF PUBLIK: Analisis akhir menunjukkan adanya sebuah "politik budi" tingkat tinggi. Keluarga Cendana dan Prabowo berdiri di puncak hari ini dengan menyadari bahwa di balik pulihnya kehormatan mereka, ada sosok Jokowi yang secara strategis "pasang badan" untuk menghapus residu masa lalu di hadapan hukum dan rakyat.

SEBUAH SIMFONI KEBERLANJUTAN. BUKTI BAHWA DI TANGAN PEMIMPIN YANG MEMILIKI VISI REKONSILIASI, DENDAM SEJARAH BISA DIUBAH MENJADI PENGABDIAN, DAN LUKA LAMA BISA DIUBAH MENJADI KEKUATAN BARU BAGI BANGSA. ♥️♥️🇲🇨🇲🇨

✍️  Lentera Merah Putih

#MagnumOpusNusantara #SimfoniSangArsitek #RestorasiMarwah #JokowiPahlawanSuper #PrabowoPresiden8 #CendanaHutangBudi #RekonsiliasiNasional #LenteraMerahPutih #Jokowi #PrabowoSubianto #Soeharto #AinunNajib #JenderalBintang4 #MenhanKePresiden #LegacyJokowi #PrabowoGibran 

Read more »

Sihir Solo

"Sihir Solo", Pensiunan yang Menjadi Horor Politik

Ada pemandangan yang tak lazim di kota Solo. Biasanya, seorang mantan pejabat yang sudah purna tugas akan menikmati masa sepuhnya dengan tenang, ongkang-ongkang untuk melakoni "slow living".

Kegiatan pensiun tidak jauh-jauh dari berkebun, menimang cucu, melukis atau sesekali menulis memoar yang belum tentu habis dibaca orang.

Tapi tidak dengan pria pensiunan yang biasa dipanggil Jokowi ini!

Rumahnya tidak pernah sepi. Rakyat berbondong-bondong datang, bukan untuk menagih janji kampanye (karena masa tugasnya sudah usai), melainkan sekadar ingin bersalaman atau memastikan bahwa sosok yang mereka cintai itu masih ada di sana.

Fenomena ini, dalam kacamata sosiologi politik, sebenarnya adalah sebuah anomali yang menyakitkan. Ini semacam ritual harian yang membingungkan. Rumahnya bahkan dijadikan destinasi wisata non-politik. Rakyat hanya ingin berkunjung saja.

Bagi para kritikus garis keras —sebut saja Roy Suryo dan kawan-kawan yang sangat rajin membedah metadata hingga "kulit luar"—kerumunan ini pasti dianggap sebagai sebuah desain vulgar. Sebuah settingan telanjang.

Namun, mari kita gunakan logika sederhana sembari ngabuburit menunggu buka puasa: Jika ini adalah bayaran, berapa triliun rupiah harus dikeluarkan untuk menjaga "antusiasme" warga setiap jam, setiap hari?

Jika ini adalah film, siapa sutradara yang sanggup mengarahkan emosi ribuan orang dengan begitu natural tanpa ada satu pun yang bocor memberikan testimoni "saya dibayar nasi bungkus", misalnya?

Kenyataannya, menggerakkan massa dengan uang itu mudah, tapi menggerakkan hati itu perkara lain.

Inilah yang membuat lawan politik Jokowi sulit tidur nyenyak. Mereka panik. Mencari jalan untuk mencekik tanpa memekik.

Mengapa serangan kepada Jokowi dan Gibran anaknya belakangan ini makin masif, bahkan cenderung personal dan menyerang martabat?

Jawabannya sederhana: Ketakutan!

Lawan politik tahu betul bahwa selama "Sihir Solo" ini masih bekerja, peta politik nasional tidak akan pernah benar-benar stabil bagi mereka. Jokowi adalah variabel yang merusak kalkulasi di atas kertas. Jokowi adalah ancaman nyata.

Ke mana Jokowi menunjuk, di situ rakyat berkumpul. Siapa yang Jokowi "restui", di situ elektabilitas meninggi. Maka, strategi paling logis bagi mereka adalah merusak reputasinya terlebih dahulu.

Sayangnya, mereka lupa satu hal bahwa rakyat kecil tidak butuh analisis metadata atau teori konspirasi yang rumit. Mereka hanya melihat hasil nyata yang mereka rasakan selama sepuluh tahun terakhir.

Dampak dari kekuatan "rakyat" ini terlihat jelas pada fenomena PSI, partai unyu-unyu yang belum terbukti keampuhannya. Partai yang dulu dianggap anak bawang, kini mendadak menjadi magnet bagi elit-elit politik.

Banyak tokoh yang mulai "merapat" dan mengenakan jaket Gajah itu. Mengapa? Karena mereka mencium bau kemenangan. Mereka tahu bahwa PSI sekarang adalah "kendaraan" yang mesinnya berbahan bakar pengaruh Jokowi.

Di tangan Jokowi, partai ini bukan lagi sekadar partai anak muda yang cerewet, tapi sudah menjelma menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Padahal sejatinya, Jokowi belum memproklamirkan diri sebagai bagian dari Gajah.

Itu sebabnya ada politikus bangkotan —sebagai kata penghalus untuk politikus senior berpengalaman— mencoba mencegah laju Gajah unyu-unyu dengan menaikkan Parliamentary Threshold 7%. Terlebih lagi dia marah campur dendam karena kadernya banyak yang loncat naik ke belalai.

"Kekuasaan yang didapat dari kursi jabatan bisa berakhir dalam lima atau sepuluh tahun," bisik tetangga di telinga. "Tapi kekuasaan yang tumbuh di hati rakyat, tidak punya masa kedaluwarsa. Itulah Jokowi."

Sepertinya, para pembenci bapak-anak ini harus mulai belajar satu hal penting, bahwa semakin Anda mencoba menjatuhkan seseorang yang sudah ada di hati rakyat, semakin tinggi rakyat mengangkatnya ke langit popularitas.

Sekarang Solo bukan lagi sekadar titik geografis, ia telah menjadi pusat gravitasi politik baru yang membuat Jakarta tampak sedikit "gerah", padahal sedang musim hujan parah.

Apakah fenomena kerumunan di Solo ini murni karena kerinduan rakyat kepada pemimpinnya atau rekayasa politik canggih Jokowi untuk menjaga namanya dan Gibran tetap berada di pusaran?

Jangan kura-kura dalam perahu, jawablah biar semua orang tahu.

Pepih Nugraha 

Read more »

Putra Jokowi

Buka TikTok untuk menonton postingan @Gibran TV Mas Wapres dan Jan Ethes Jumat... https://vm.tiktok.com/ZS9eWVQtRB42b-dmCps/ Postingan ini dibagikan via TikTok Lite. Unduh TikTok Lite untuk menikmati postingan lainnya: https://www.tiktok.com/tiktoklite

Read more »

Marco Rubio dan jkw

ANTARA MARCO RUBIO DAN JOKO WIDODO 

Oleh Supriyanto Martosuwito 

Satu pernyataan dari pejabat teras, mantan senator Amerika menjadi kontroversial, di hari hari ini:  "The only reason we're at war with Iran is because Israel forced our hand" yang artinya: "Satu-satunya alasan kita berperang dengan Iran adalah karena Israel memaksa kita."

Pernyataan yang disampaikan Marco Rubio, selaku Menteri Luar Negeri AS ke-72 itu mengirim pesan gamblang bahwa AS terlibat dalam perang dengan Iran bukan semata-mata karena kepentingan Amerika dan ancaman langsung Iran, melainkan karena kelakuan tengil "anak emas"nya, Israel -  yang membuat Amerika merasa terpaksa masuk ke pusaran konflik tersebut.

Kalimat jujur dan spontan dari mantan Senator Florida itu bukan sekadar pernyataan diplomatik. Ia terdengar seperti pengakuan yang terlalu lugu tentang bagaimana sebuah perang bisa terjadi: bukan semata karena ancaman langsung kepada satu negeri, melainkan karena tekanan aliansi.

Bagi para kritikus, frasa "forced our hand" mengandung makna politis yang dalam. Sungguh langka - dalam bahasa diplomasi - negara besar  mengakui bahwa mereka "terpaksa" bertindak karena ulah negara sekutunya. Biasanya, alasan yang dikemukakan untuk menyerang negara lain adalah "melindungi kepentingan nasional", "membela diri", atau "menjaga stabilitas kawasan". 

Pernyataan Marco Rubio, 54, memberi kesan bahwa keputusan Washington untuk terlibat dalam konflik dengan Iran karena eskalasi yang diciptakan oleh Israel.

Di sanalah kontroversinya.

Bagi pengamat hubungan Amerika Israel, khususnya di sini, pernyataan tersebut makin menegaskan asumsi dan perdebatan lama: seberapa independen kebijakan luar negeri Amerika dari sekutu strategisnya? 

Hubungan Washington – Tel Aviv memang telah lama bersifat istimewa, didasari kepentingan keamanan, politik domestik, hingga faktor historis.  Namun ketika seorang pejabat tinggi menyatakan bahwa perang terjadi karena sekutu "memaksa keadaan", publik pun bertanya: apakah ini perang pilihan atau perang kebutuhan?

Dari sudut pandang politik domestik Amerika, pernyataan Rubio juga tidak bisa dilepaskan dari konstelasi internal. Basis politik Partai Republik, partai dimana dia berpolitik -  secara tradisional kuat mendukung Israel. 

Dalam konteks itu, berdiri tegak di belakang Israel bukan hanya soal geopolitik, tetapi juga soal konsolidasi politik dalam negeri. Namun justru di sinilah kritik mengeras: apakah kebijakan militer negara adidaya boleh dipengaruhi oleh tekanan aliansi dan kalkulasi politik domestik?

Jika AS menyerang karena memperkirakan Iran akan membalas tindakan Israel, maka serangan itu bukan respons atas serangan nyata, melainkan atas proyeksi kemungkinan. Dalam teori hubungan internasional, ini mendekati konsep "preventive war" - perang pencegahan. 

Sejarah menunjukkan bahwa perang jenis ini sering meninggalkan kontroversi panjang, terutama jika ancaman yang dijadikan dasar ternyata tidak sejelas yang diperkirakan.

BAGI pembaca Indonesia, perdebatan topik ini memiliki resonansi tersendiri. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menganut politik luar negeri "bebas aktif" - tidak terikat blok kekuatan besar mana pun, tetapi tetap aktif berkontribusi pada perdamaian dunia. 

Dalam berbagai kesempatan, termasuk pada masa Presiden Joko Widodo memerintah -  Indonesia berhasil menjaga keseimbangan dengan berbagai kekuatan global, bahkan ketika mereka saling berseberangan. Berkawan dekat dengan para pemimpin negara negara di belahan Benua Utara - juga berkarib dengan pemimpin negara negara di Benua Selatan

Di tengah rivalitas kekuatan besar, kemampuan menjaga jarak strategis sering kali menjadi aset berharga. Aliansi dapat memperkuat pertahanan, tetapi juga membawa risiko terseret dalam konflik yang bukan sepenuhnya kita pilih.

Kontroversi ucapan Rubio akhirnya bukan hanya tentang satu kalimat. Ia adalah refleksi tentang bagaimana keputusan perang diambil di era modern: di antara kalkulasi ancaman, tekanan aliansi, kepentingan domestik, dan persepsi publik global. 

Dan di situlah, bagi pembaca Indonesia, pelajaran geopolitik yang paling relevan mungkin justru terletak.

 

Bahwa untuk menjaga independensi, berjiwa non blok, memang memerlukan kelihaian politik tersendiri, dari sosok negarawan yang teruji dan tangguh. Bukan kaleng kaleng. 

***

PS:

Sedih mendengar penolakan Menlu Iran : "Jalur diplomasi sudah terlambat". 

Sedangkan dari pihak Israel:  "Sebaiknya Indonesia tidak terlibat terlalu dalam. Orang orang kami ada di dekat Anda!"

Read more »