Maret 21, 2026
top
"Sihir Solo", Pensiunan yang Menjadi Horor Politik
Ada pemandangan yang tak lazim di kota Solo. Biasanya, seorang mantan pejabat yang sudah purna tugas akan menikmati masa sepuhnya dengan tenang, ongkang-ongkang untuk melakoni "slow living".
Kegiatan pensiun tidak jauh-jauh dari berkebun, menimang cucu, melukis atau sesekali menulis memoar yang belum tentu habis dibaca orang.
Tapi tidak dengan pria pensiunan yang biasa dipanggil Jokowi ini!
Rumahnya tidak pernah sepi. Rakyat berbondong-bondong datang, bukan untuk menagih janji kampanye (karena masa tugasnya sudah usai), melainkan sekadar ingin bersalaman atau memastikan bahwa sosok yang mereka cintai itu masih ada di sana.
Fenomena ini, dalam kacamata sosiologi politik, sebenarnya adalah sebuah anomali yang menyakitkan. Ini semacam ritual harian yang membingungkan. Rumahnya bahkan dijadikan destinasi wisata non-politik. Rakyat hanya ingin berkunjung saja.
Bagi para kritikus garis keras —sebut saja Roy Suryo dan kawan-kawan yang sangat rajin membedah metadata hingga "kulit luar"—kerumunan ini pasti dianggap sebagai sebuah desain vulgar. Sebuah settingan telanjang.
Namun, mari kita gunakan logika sederhana sembari ngabuburit menunggu buka puasa: Jika ini adalah bayaran, berapa triliun rupiah harus dikeluarkan untuk menjaga "antusiasme" warga setiap jam, setiap hari?
Jika ini adalah film, siapa sutradara yang sanggup mengarahkan emosi ribuan orang dengan begitu natural tanpa ada satu pun yang bocor memberikan testimoni "saya dibayar nasi bungkus", misalnya?
Kenyataannya, menggerakkan massa dengan uang itu mudah, tapi menggerakkan hati itu perkara lain.
Inilah yang membuat lawan politik Jokowi sulit tidur nyenyak. Mereka panik. Mencari jalan untuk mencekik tanpa memekik.
Mengapa serangan kepada Jokowi dan Gibran anaknya belakangan ini makin masif, bahkan cenderung personal dan menyerang martabat?
Jawabannya sederhana: Ketakutan!
Lawan politik tahu betul bahwa selama "Sihir Solo" ini masih bekerja, peta politik nasional tidak akan pernah benar-benar stabil bagi mereka. Jokowi adalah variabel yang merusak kalkulasi di atas kertas. Jokowi adalah ancaman nyata.
Ke mana Jokowi menunjuk, di situ rakyat berkumpul. Siapa yang Jokowi "restui", di situ elektabilitas meninggi. Maka, strategi paling logis bagi mereka adalah merusak reputasinya terlebih dahulu.
Sayangnya, mereka lupa satu hal bahwa rakyat kecil tidak butuh analisis metadata atau teori konspirasi yang rumit. Mereka hanya melihat hasil nyata yang mereka rasakan selama sepuluh tahun terakhir.
Dampak dari kekuatan "rakyat" ini terlihat jelas pada fenomena PSI, partai unyu-unyu yang belum terbukti keampuhannya. Partai yang dulu dianggap anak bawang, kini mendadak menjadi magnet bagi elit-elit politik.
Banyak tokoh yang mulai "merapat" dan mengenakan jaket Gajah itu. Mengapa? Karena mereka mencium bau kemenangan. Mereka tahu bahwa PSI sekarang adalah "kendaraan" yang mesinnya berbahan bakar pengaruh Jokowi.
Di tangan Jokowi, partai ini bukan lagi sekadar partai anak muda yang cerewet, tapi sudah menjelma menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Padahal sejatinya, Jokowi belum memproklamirkan diri sebagai bagian dari Gajah.
Itu sebabnya ada politikus bangkotan —sebagai kata penghalus untuk politikus senior berpengalaman— mencoba mencegah laju Gajah unyu-unyu dengan menaikkan Parliamentary Threshold 7%. Terlebih lagi dia marah campur dendam karena kadernya banyak yang loncat naik ke belalai.
"Kekuasaan yang didapat dari kursi jabatan bisa berakhir dalam lima atau sepuluh tahun," bisik tetangga di telinga. "Tapi kekuasaan yang tumbuh di hati rakyat, tidak punya masa kedaluwarsa. Itulah Jokowi."
Sepertinya, para pembenci bapak-anak ini harus mulai belajar satu hal penting, bahwa semakin Anda mencoba menjatuhkan seseorang yang sudah ada di hati rakyat, semakin tinggi rakyat mengangkatnya ke langit popularitas.
Sekarang Solo bukan lagi sekadar titik geografis, ia telah menjadi pusat gravitasi politik baru yang membuat Jakarta tampak sedikit "gerah", padahal sedang musim hujan parah.
Apakah fenomena kerumunan di Solo ini murni karena kerinduan rakyat kepada pemimpinnya atau rekayasa politik canggih Jokowi untuk menjaga namanya dan Gibran tetap berada di pusaran?
Jangan kura-kura dalam perahu, jawablah biar semua orang tahu.
Pepih Nugraha
Ada pemandangan yang tak lazim di kota Solo. Biasanya, seorang mantan pejabat yang sudah purna tugas akan menikmati masa sepuhnya dengan tenang, ongkang-ongkang untuk melakoni "slow living".
Kegiatan pensiun tidak jauh-jauh dari berkebun, menimang cucu, melukis atau sesekali menulis memoar yang belum tentu habis dibaca orang.
Tapi tidak dengan pria pensiunan yang biasa dipanggil Jokowi ini!
Rumahnya tidak pernah sepi. Rakyat berbondong-bondong datang, bukan untuk menagih janji kampanye (karena masa tugasnya sudah usai), melainkan sekadar ingin bersalaman atau memastikan bahwa sosok yang mereka cintai itu masih ada di sana.
Fenomena ini, dalam kacamata sosiologi politik, sebenarnya adalah sebuah anomali yang menyakitkan. Ini semacam ritual harian yang membingungkan. Rumahnya bahkan dijadikan destinasi wisata non-politik. Rakyat hanya ingin berkunjung saja.
Bagi para kritikus garis keras —sebut saja Roy Suryo dan kawan-kawan yang sangat rajin membedah metadata hingga "kulit luar"—kerumunan ini pasti dianggap sebagai sebuah desain vulgar. Sebuah settingan telanjang.
Namun, mari kita gunakan logika sederhana sembari ngabuburit menunggu buka puasa: Jika ini adalah bayaran, berapa triliun rupiah harus dikeluarkan untuk menjaga "antusiasme" warga setiap jam, setiap hari?
Jika ini adalah film, siapa sutradara yang sanggup mengarahkan emosi ribuan orang dengan begitu natural tanpa ada satu pun yang bocor memberikan testimoni "saya dibayar nasi bungkus", misalnya?
Kenyataannya, menggerakkan massa dengan uang itu mudah, tapi menggerakkan hati itu perkara lain.
Inilah yang membuat lawan politik Jokowi sulit tidur nyenyak. Mereka panik. Mencari jalan untuk mencekik tanpa memekik.
Mengapa serangan kepada Jokowi dan Gibran anaknya belakangan ini makin masif, bahkan cenderung personal dan menyerang martabat?
Jawabannya sederhana: Ketakutan!
Lawan politik tahu betul bahwa selama "Sihir Solo" ini masih bekerja, peta politik nasional tidak akan pernah benar-benar stabil bagi mereka. Jokowi adalah variabel yang merusak kalkulasi di atas kertas. Jokowi adalah ancaman nyata.
Ke mana Jokowi menunjuk, di situ rakyat berkumpul. Siapa yang Jokowi "restui", di situ elektabilitas meninggi. Maka, strategi paling logis bagi mereka adalah merusak reputasinya terlebih dahulu.
Sayangnya, mereka lupa satu hal bahwa rakyat kecil tidak butuh analisis metadata atau teori konspirasi yang rumit. Mereka hanya melihat hasil nyata yang mereka rasakan selama sepuluh tahun terakhir.
Dampak dari kekuatan "rakyat" ini terlihat jelas pada fenomena PSI, partai unyu-unyu yang belum terbukti keampuhannya. Partai yang dulu dianggap anak bawang, kini mendadak menjadi magnet bagi elit-elit politik.
Banyak tokoh yang mulai "merapat" dan mengenakan jaket Gajah itu. Mengapa? Karena mereka mencium bau kemenangan. Mereka tahu bahwa PSI sekarang adalah "kendaraan" yang mesinnya berbahan bakar pengaruh Jokowi.
Di tangan Jokowi, partai ini bukan lagi sekadar partai anak muda yang cerewet, tapi sudah menjelma menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Padahal sejatinya, Jokowi belum memproklamirkan diri sebagai bagian dari Gajah.
Itu sebabnya ada politikus bangkotan —sebagai kata penghalus untuk politikus senior berpengalaman— mencoba mencegah laju Gajah unyu-unyu dengan menaikkan Parliamentary Threshold 7%. Terlebih lagi dia marah campur dendam karena kadernya banyak yang loncat naik ke belalai.
"Kekuasaan yang didapat dari kursi jabatan bisa berakhir dalam lima atau sepuluh tahun," bisik tetangga di telinga. "Tapi kekuasaan yang tumbuh di hati rakyat, tidak punya masa kedaluwarsa. Itulah Jokowi."
Sepertinya, para pembenci bapak-anak ini harus mulai belajar satu hal penting, bahwa semakin Anda mencoba menjatuhkan seseorang yang sudah ada di hati rakyat, semakin tinggi rakyat mengangkatnya ke langit popularitas.
Sekarang Solo bukan lagi sekadar titik geografis, ia telah menjadi pusat gravitasi politik baru yang membuat Jakarta tampak sedikit "gerah", padahal sedang musim hujan parah.
Apakah fenomena kerumunan di Solo ini murni karena kerinduan rakyat kepada pemimpinnya atau rekayasa politik canggih Jokowi untuk menjaga namanya dan Gibran tetap berada di pusaran?
Jangan kura-kura dalam perahu, jawablah biar semua orang tahu.
Pepih Nugraha
0 Comments:
Posting Komentar