PERTAHANKAN NKRI DI SELURUH INDONESIA
Indonesia adalah Negara yang Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.Maju terus pantang mundur guna menuju Rakyat Adil Dan Makmur untuk Seluruh Rakyat Indonesia.
PEMIMPIN ANTI KORUPSI
Presiden Satu-satunya di Indonesia memiliki Sertificate ANTI KORUPSI,Jujur dan Kerja Keras,Dekat Dengan Rakyatnya.
Minggu, 22 Maret 2026
Maret 22, 2026
top
Video dari Marsello Ginting
Lagu yg menggambarkan orang tua yg kesepian krn anak2-nya telah pergi meninggalkannya, dan merasa pintu hati mrk telah tertutup dn tdk mmpedulikannya.
Lagu "Still Waiting at the Door" mengisahkan tentang penantian emosional yang mendalam, kerinduan, dan rasa kehilangan, terutama menggambarkan orang tua yang berharap anaknya pulang. Liriknya menyoroti harapan yang sirna di balik pintu, mengenang masa lalu, dan rasa sepi di masa tua.
Lagu ini sering menjadi pengingat untuk menghargai orang tua selama mereka masih ada.
Semoga tetap sayangi orang tua kalau masih ada..🙏😢
Lagu "Still Waiting at the Door" mengisahkan tentang penantian emosional yang mendalam, kerinduan, dan rasa kehilangan, terutama menggambarkan orang tua yang berharap anaknya pulang. Liriknya menyoroti harapan yang sirna di balik pintu, mengenang masa lalu, dan rasa sepi di masa tua.
Lagu ini sering menjadi pengingat untuk menghargai orang tua selama mereka masih ada.
Semoga tetap sayangi orang tua kalau masih ada..🙏😢
Video dari Marsello Ginting
Lagu yg menggambarkan orang tua yg kesepian krn anak2-nya telah pergi meninggalkannya, dan merasa pintu hati mrk telah tertutup dn tdk mmpedulikannya.
Lagu "Still Waiting at the Door" mengisahkan tentang penantian emosional yang mendalam, kerinduan, dan rasa kehilangan, terutama menggambarkan orang tua yang berharap anaknya pulang. Liriknya menyoroti harapan yang sirna di balik pintu, mengenang masa lalu, dan rasa sepi di masa tua.
Lagu ini sering menjadi pengingat untuk menghargai orang tua selama mereka masih ada.
Semoga tetap sayangi orang tua kalau masih ada..🙏😢
*Nasihatcanggih.blogspot.com*
Lagu "Still Waiting at the Door" mengisahkan tentang penantian emosional yang mendalam, kerinduan, dan rasa kehilangan, terutama menggambarkan orang tua yang berharap anaknya pulang. Liriknya menyoroti harapan yang sirna di balik pintu, mengenang masa lalu, dan rasa sepi di masa tua.
Lagu ini sering menjadi pengingat untuk menghargai orang tua selama mereka masih ada.
Semoga tetap sayangi orang tua kalau masih ada..🙏😢
*Nasihatcanggih.blogspot.com*
Sabtu, 21 Maret 2026
Foto dari jmg
Dua Jalan Pengacara: Dorong Klien Masuk Hotel Prodeo atau Sowan ke Solo
Mungkin luput dari perhatian publik yang masih terpaku pada kiprah Pandji Pragiwaksono. Soal tudingan ijazah palsu itu. Kini bukan lagi "perang hukum" antara 8 tersangka kasus tuduhan ijazah palsu dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, tetapi perang antara dua pengacara berbeda prinsip: Akhmad Khozinuddin dan Elida Netti.
Dalam perkara hukum dugaan ijazah palsu Jokowi, publik kerap terpaku pada para tersangka: Roy Suryo, Eggi Sudjana, Rismon Sianipar, Damai Hari Lubis, dan kawan-kawan. Namun yang luput diamati, sebagaimana saya katakan barusan, adalah peran para pengacaranya yang justru menunjukkan bagaimana satu perkara bisa dibaca dengan dua cara yang sangat berbeda. Sini saya kasih tahu...
Di satu sisi ada Khozinuddin, pengacara yang berdiri tegak di belakang klien-kliennya seperti Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Di sisi lain ada Elida Netti, yang belakangan tampil sebagai pengacara Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Dua pengacara ini tidak sekadar membela klien, tetapi mewakili dua filosofi bertahan hidup dalam perkara pidana.
Jalan Khozinuddin: Prinsip Dibayar, Penjara Tak Jadi Soal
Ahmad Khozinuddin memilih jalur konfrontatif. Ketika opsi mediasi atau permintaan maaf dibuka, jalur itu ditutup rapat olehnya. Tidak ada kompromi, tidak ada penyesalan, tidak ada penarikan pernyataan. Gagah memang. Prinsipnya jelas: jika merasa benar, maka hadapi pengadilan dengan kepala tegak. Klien di penjara? 'Kan nasib setiap orang sudah tertulis di "lauh mahfuz" .
Masalahnya, dalam hukum pidana, rasa benar tidak selalu berbanding lurus dengan putusan hakim. Penjara bukan sekadar kemungkinan, melainkan risiko nyata. Dalam konteks ini, Khozinuddin tampak lebih menjaga konsistensi narasi politik dan moral kliennya, ketimbang menghitung peluang keselamatan hukum mereka, ya kliennya itu.
Bagi sebagian klien, ini terdengar heroik. Tetapi bagi klien yang sadar usia, biaya, dan stamina politik, pendekatan ini justru terasa seperti tiket satu arah menuju sel tahanan.
Jalan Elida Netti: Realisme, Bukan Heroisme
Elida Netti membaca peta berbeda. Ia memahami satu hal yang kini makin terang bahwa Jokowi bukan lagi sasaran tembak yang aman. Ia bukan oposisi yang bisa diserang tanpa konsekuensi. Ketika Jokowi memilih jalur hukum, medan permainan berubah total.
Elida lalu memilih pendekatan yang sering diremehkan, tetapi kerap efektif, yakni merendah, mendekat, dan berdamai. Maka terjadilah peristiwa yang mengundang decak publik sekaligus nyinyir; Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis sowan langsung ke rumah Jokowi.
Bagi sebagian orang, ini dianggap pengkhianatan perjuangan. Tetapi bagi klien yang memahami realitas, ini adalah upaya menyelamatkan diri dari satu pintu penjara. Dalam hukum pidana, permintaan maaf bukan sekadar gestur moral. Ia bisa menjadi variabel penting dalam penilaian niat jahat (mens rea) dan penjatuhan hukuman.
Tatkala Musuh Bersama Tak Lagi Relevan
Awalnya, para tersangka ini disatukan oleh satu prinsip sederhana: "the enemy of my enemy is my friend" . Jokowi dijadikan musuh bersama, dengan asumsi negara tidak akan sungguh-sungguh melawan. Targetnya bukan menang di pengadilan, tetapi menciptakan kegaduhan, merusak reputasi Jokowi dan keluarga serta mendelegitimasi kekuasaan. Asumsi itu keliru.
Begitu Jokowi mengambil langkah hukum, solidaritas mulai retak. Setiap orang mulai menghitung ulang: siapa bohir, siapa yang menanggung biaya, siapa yang siap masuk penjara, dan siapa yang tidak. Tidak ada partai yang mau pasang badan, tidak ada sponsor yang mau membayar harga penjara.
Di titik ini, Eggi Sudjana tampaknya sadar bahwa peluru sudah habis, sasaran sudah berubah, dan permainan tidak lagi menguntungkan. Maka bertahan dengan gaya lama hanya akan membuang waktu dan tenaga.
Panik, Mewek, dan "Kakehan Petingsing"
Setelah gelar perkara, kepanikan mulai tampak. Ada yang menangis, bermain sebagai korban, menulis buku, membuat narasi besar tentang kriminalisasi, dan memproduksi drama demi drama. Dalam istilah Jawa, ini disebut "kakehan petingsing" atau terlalu banyak tingkah karena gugup.
Di sinilah peran pengacara menjadi krusial. Apakah ia mendorong klien bertahan dalam romantisme perlawanan, atau membimbing klien keluar dari lubang sebelum terlalu dalam?
Siapa yang Masuk Akal, Siapa yang Berhasil?
Jika ukuran keberhasilan adalah narasi politik, maka jalur Khozinuddin bisa dianggap konsisten. Tetapi jika ukuran keberhasilan adalah kebebasan klien, maka pendekatan Elida jauh lebih masuk akal.
Hukum pidana bukan arena heroisme. Ia adalah ruang dingin yang menghitung niat, akibat, dan sikap terdakwa setelah peristiwa. Dalam ruang ini, keras kepala jarang dihargai, sementara kerendahan hati sering menjadi pintu keluar.
"Becik ketitik, ala ketara." Pada akhirnya, yang baik akan terlihat, yang buruk akan terbuka. Dan dalam perkara ini, bukan hanya klien yang diuji, tetapi juga kecerdikan pengacaranya dalam membaca zaman.
Sampai di sini kalian paham?
Pepih Nugraha
Mungkin luput dari perhatian publik yang masih terpaku pada kiprah Pandji Pragiwaksono. Soal tudingan ijazah palsu itu. Kini bukan lagi "perang hukum" antara 8 tersangka kasus tuduhan ijazah palsu dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, tetapi perang antara dua pengacara berbeda prinsip: Akhmad Khozinuddin dan Elida Netti.
Dalam perkara hukum dugaan ijazah palsu Jokowi, publik kerap terpaku pada para tersangka: Roy Suryo, Eggi Sudjana, Rismon Sianipar, Damai Hari Lubis, dan kawan-kawan. Namun yang luput diamati, sebagaimana saya katakan barusan, adalah peran para pengacaranya yang justru menunjukkan bagaimana satu perkara bisa dibaca dengan dua cara yang sangat berbeda. Sini saya kasih tahu...
Di satu sisi ada Khozinuddin, pengacara yang berdiri tegak di belakang klien-kliennya seperti Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Di sisi lain ada Elida Netti, yang belakangan tampil sebagai pengacara Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Dua pengacara ini tidak sekadar membela klien, tetapi mewakili dua filosofi bertahan hidup dalam perkara pidana.
Jalan Khozinuddin: Prinsip Dibayar, Penjara Tak Jadi Soal
Ahmad Khozinuddin memilih jalur konfrontatif. Ketika opsi mediasi atau permintaan maaf dibuka, jalur itu ditutup rapat olehnya. Tidak ada kompromi, tidak ada penyesalan, tidak ada penarikan pernyataan. Gagah memang. Prinsipnya jelas: jika merasa benar, maka hadapi pengadilan dengan kepala tegak. Klien di penjara? 'Kan nasib setiap orang sudah tertulis di "lauh mahfuz" .
Masalahnya, dalam hukum pidana, rasa benar tidak selalu berbanding lurus dengan putusan hakim. Penjara bukan sekadar kemungkinan, melainkan risiko nyata. Dalam konteks ini, Khozinuddin tampak lebih menjaga konsistensi narasi politik dan moral kliennya, ketimbang menghitung peluang keselamatan hukum mereka, ya kliennya itu.
Bagi sebagian klien, ini terdengar heroik. Tetapi bagi klien yang sadar usia, biaya, dan stamina politik, pendekatan ini justru terasa seperti tiket satu arah menuju sel tahanan.
Jalan Elida Netti: Realisme, Bukan Heroisme
Elida Netti membaca peta berbeda. Ia memahami satu hal yang kini makin terang bahwa Jokowi bukan lagi sasaran tembak yang aman. Ia bukan oposisi yang bisa diserang tanpa konsekuensi. Ketika Jokowi memilih jalur hukum, medan permainan berubah total.
Elida lalu memilih pendekatan yang sering diremehkan, tetapi kerap efektif, yakni merendah, mendekat, dan berdamai. Maka terjadilah peristiwa yang mengundang decak publik sekaligus nyinyir; Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis sowan langsung ke rumah Jokowi.
Bagi sebagian orang, ini dianggap pengkhianatan perjuangan. Tetapi bagi klien yang memahami realitas, ini adalah upaya menyelamatkan diri dari satu pintu penjara. Dalam hukum pidana, permintaan maaf bukan sekadar gestur moral. Ia bisa menjadi variabel penting dalam penilaian niat jahat (mens rea) dan penjatuhan hukuman.
Tatkala Musuh Bersama Tak Lagi Relevan
Awalnya, para tersangka ini disatukan oleh satu prinsip sederhana: "the enemy of my enemy is my friend" . Jokowi dijadikan musuh bersama, dengan asumsi negara tidak akan sungguh-sungguh melawan. Targetnya bukan menang di pengadilan, tetapi menciptakan kegaduhan, merusak reputasi Jokowi dan keluarga serta mendelegitimasi kekuasaan. Asumsi itu keliru.
Begitu Jokowi mengambil langkah hukum, solidaritas mulai retak. Setiap orang mulai menghitung ulang: siapa bohir, siapa yang menanggung biaya, siapa yang siap masuk penjara, dan siapa yang tidak. Tidak ada partai yang mau pasang badan, tidak ada sponsor yang mau membayar harga penjara.
Di titik ini, Eggi Sudjana tampaknya sadar bahwa peluru sudah habis, sasaran sudah berubah, dan permainan tidak lagi menguntungkan. Maka bertahan dengan gaya lama hanya akan membuang waktu dan tenaga.
Panik, Mewek, dan "Kakehan Petingsing"
Setelah gelar perkara, kepanikan mulai tampak. Ada yang menangis, bermain sebagai korban, menulis buku, membuat narasi besar tentang kriminalisasi, dan memproduksi drama demi drama. Dalam istilah Jawa, ini disebut "kakehan petingsing" atau terlalu banyak tingkah karena gugup.
Di sinilah peran pengacara menjadi krusial. Apakah ia mendorong klien bertahan dalam romantisme perlawanan, atau membimbing klien keluar dari lubang sebelum terlalu dalam?
Siapa yang Masuk Akal, Siapa yang Berhasil?
Jika ukuran keberhasilan adalah narasi politik, maka jalur Khozinuddin bisa dianggap konsisten. Tetapi jika ukuran keberhasilan adalah kebebasan klien, maka pendekatan Elida jauh lebih masuk akal.
Hukum pidana bukan arena heroisme. Ia adalah ruang dingin yang menghitung niat, akibat, dan sikap terdakwa setelah peristiwa. Dalam ruang ini, keras kepala jarang dihargai, sementara kerendahan hati sering menjadi pintu keluar.
"Becik ketitik, ala ketara." Pada akhirnya, yang baik akan terlihat, yang buruk akan terbuka. Dan dalam perkara ini, bukan hanya klien yang diuji, tetapi juga kecerdikan pengacaranya dalam membaca zaman.
Sampai di sini kalian paham?
Pepih Nugraha
Foto dari jmg
"Seperti Slilit Yang Menunggu Dibuang"
Dosen asal Amerika Serikat, Prof. Thomas C. Hilde, Ph.D. dari School of Public Policy, University of Maryland, menilai–pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah proyek ambisius yang sangat dibutuhkan dunia untuk menjawab tantangan masa depan urbanisasi dan perubahan iklim global. IKN adalah "kota pintar dengan konsep hijau".
Ia juga menambahkan bahwa keberanian Indonesia membangun ibu kota baru dengan konsep hijau itu merupakan langkah visioner yang patut menjadi "rujukan internasional".
Saya cuma mau ingatkan bahwa yang berpendapat ini bukan profesor kaleng-kaleng yang bisanya cuma bilang "dungu", serta mereka yang mengaku akademisi, peneliti–tapi kemampuannya cuma menuduh, mengarang bebas, bahkan memfitnah. Bukan. Ini Profesor asli yang punya reputasi dan kredibilitas internasional.
Perhatikan tiga kata kunci yang diucapkannya: "ambisius, nyali, dan visioner". Tanpa bermaksud mengglorifikasi, saya pribadi langsung teringat satu nama kontroversial: Jokowi. Berbekalkan tiga kata (karakter) itulah Jokowi "membangun dan mengeksekusi" IKN. Gagasan yang lahir dari Soekarno itu harus melewati lima presiden, dan baru pada presiden ketujuh–Jokowi–IKN berdiri. Dan muara pengakuan terhadap proyek dahsyat IKN membuat kita ternganga: "menjadi rujukan internasional, serta dibutuhkan dunia" (dalam menjawab tantangan urbanisasi dan perubahan iklim global).
Piye Njul, Panjul? Piye Ci, Panci?
Ternyata IKN bukan sekadar milik bangsa Indonesia, tapi juga "milik" dunia.
Sampai titik ini, saya tersenyum: betapa sia-sianya semua makian, hinaan, fitnahan, pun lawakan satire pada Jokowi selama ini–dibandingkan makna karyanya bagi bangsa dan dunia. Semuanya itu tak lebih dari slilit jorok tak berguna yang menunggu dibuang.
By: HT
Dosen asal Amerika Serikat, Prof. Thomas C. Hilde, Ph.D. dari School of Public Policy, University of Maryland, menilai–pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah proyek ambisius yang sangat dibutuhkan dunia untuk menjawab tantangan masa depan urbanisasi dan perubahan iklim global. IKN adalah "kota pintar dengan konsep hijau".
Ia juga menambahkan bahwa keberanian Indonesia membangun ibu kota baru dengan konsep hijau itu merupakan langkah visioner yang patut menjadi "rujukan internasional".
Saya cuma mau ingatkan bahwa yang berpendapat ini bukan profesor kaleng-kaleng yang bisanya cuma bilang "dungu", serta mereka yang mengaku akademisi, peneliti–tapi kemampuannya cuma menuduh, mengarang bebas, bahkan memfitnah. Bukan. Ini Profesor asli yang punya reputasi dan kredibilitas internasional.
Perhatikan tiga kata kunci yang diucapkannya: "ambisius, nyali, dan visioner". Tanpa bermaksud mengglorifikasi, saya pribadi langsung teringat satu nama kontroversial: Jokowi. Berbekalkan tiga kata (karakter) itulah Jokowi "membangun dan mengeksekusi" IKN. Gagasan yang lahir dari Soekarno itu harus melewati lima presiden, dan baru pada presiden ketujuh–Jokowi–IKN berdiri. Dan muara pengakuan terhadap proyek dahsyat IKN membuat kita ternganga: "menjadi rujukan internasional, serta dibutuhkan dunia" (dalam menjawab tantangan urbanisasi dan perubahan iklim global).
Piye Njul, Panjul? Piye Ci, Panci?
Ternyata IKN bukan sekadar milik bangsa Indonesia, tapi juga "milik" dunia.
Sampai titik ini, saya tersenyum: betapa sia-sianya semua makian, hinaan, fitnahan, pun lawakan satire pada Jokowi selama ini–dibandingkan makna karyanya bagi bangsa dan dunia. Semuanya itu tak lebih dari slilit jorok tak berguna yang menunggu dibuang.
By: HT
Foto dari jmg
BELAJAR BERTERIMAKASIH
Pertanyaan yang sering dilontarkan para pembenci Jokowi "kamu dibayar berapa?" "Kamu dikasih apa sampai bela Jokowi?". Mungkin buat mereka segala sesuatu itu harus berbayar atau berpamrih dalam bentuk materi.
Saya bela Jokowi, saya dukung Jokowi karena hanya dialah presiden yang mewujudkan apa yang pernah saya mimpikan. Sesuatu yang dulu hanya sebatas mimpi, tapi sekarang jadi kenyataan.
Lahir dan besar di kota Kendari saya paham betul bagaimana perkembangan kota Kendari. Dulu, saya sering berkhayal bagaimana kalau ada jembatan yang menghubungkan dua kecamatan yang dipisahkan lautan. Sebagai catatan, Kota Kendari itu dikelilingi lautan.
Untuk sampai ke seberang lautan, kita harus memutar atau harus naik sampan. Tapi sekarang tinggal butuh waktu 15 menit. Semua itu karena adanya jembatan Teluk Kendari yang pembuatannya dilakukan di jaman Jokowi sebagai presiden.
Walaupun saya lahir dan besar di kota Kendari, saya asli suku Toraja. Sejak tahun 2000 saya sering pulang ke Toraja, tapi harus lewat darat atau lewat laut dengan menggunakan kapal feri. Dan itu butuh satu hari satu malam.
Dan waktu itu saya berkhayal bagaimana kalau di Toraja ada bandara besar yang bisa pesawat yang cukup besar mendarat. Dan hayalan itu kembali terwujud. Semua itu diwujudkan oleh Jokowi. Dia sendirilah yang meresmikan bendara itu, dan diberi nama Bandara Buntu Kuni".
Jadi kalau ditanya kenapa saya dukung Jokowi, kenapa saya bela Jokowi, semua itu karena dia lah orang yang mewujudkan mimpi yang pernah saya impikan, saya hayalkan. Kalau tanya saya di bayar berapa? Silahkan hitung berapa biaya pembuatan Jembatan Teluk Kendari dan Bandara Buntu Kuni', sebanyak itulah "bayaran" saya.
Jadi, intinya disini saya tidak mau jadi orang yang tidak berterima kasih pada seseorang yang telah berbuat baik. Saya yakin, di kota-kota tempat tinggal orang yang membenci Jokowi, pasti ada juga hal yang dibangun Jokowi dan menikmatinya.
Mau berterima kasih atau tidak itu adalah pilihan masing-masing orang. Mau suka atau tidak kepada seseorang itu hak tiap orang. Tapi saran saya, coba diam sejenak dan renungkan, tanya diri sendiri "apakah saya lebih baik dari orang lain? Apakah saya ini sudah patut membenci orang lain?"
Pertanyaan yang sering dilontarkan para pembenci Jokowi "kamu dibayar berapa?" "Kamu dikasih apa sampai bela Jokowi?". Mungkin buat mereka segala sesuatu itu harus berbayar atau berpamrih dalam bentuk materi.
Saya bela Jokowi, saya dukung Jokowi karena hanya dialah presiden yang mewujudkan apa yang pernah saya mimpikan. Sesuatu yang dulu hanya sebatas mimpi, tapi sekarang jadi kenyataan.
Lahir dan besar di kota Kendari saya paham betul bagaimana perkembangan kota Kendari. Dulu, saya sering berkhayal bagaimana kalau ada jembatan yang menghubungkan dua kecamatan yang dipisahkan lautan. Sebagai catatan, Kota Kendari itu dikelilingi lautan.
Untuk sampai ke seberang lautan, kita harus memutar atau harus naik sampan. Tapi sekarang tinggal butuh waktu 15 menit. Semua itu karena adanya jembatan Teluk Kendari yang pembuatannya dilakukan di jaman Jokowi sebagai presiden.
Walaupun saya lahir dan besar di kota Kendari, saya asli suku Toraja. Sejak tahun 2000 saya sering pulang ke Toraja, tapi harus lewat darat atau lewat laut dengan menggunakan kapal feri. Dan itu butuh satu hari satu malam.
Dan waktu itu saya berkhayal bagaimana kalau di Toraja ada bandara besar yang bisa pesawat yang cukup besar mendarat. Dan hayalan itu kembali terwujud. Semua itu diwujudkan oleh Jokowi. Dia sendirilah yang meresmikan bendara itu, dan diberi nama Bandara Buntu Kuni".
Jadi kalau ditanya kenapa saya dukung Jokowi, kenapa saya bela Jokowi, semua itu karena dia lah orang yang mewujudkan mimpi yang pernah saya impikan, saya hayalkan. Kalau tanya saya di bayar berapa? Silahkan hitung berapa biaya pembuatan Jembatan Teluk Kendari dan Bandara Buntu Kuni', sebanyak itulah "bayaran" saya.
Jadi, intinya disini saya tidak mau jadi orang yang tidak berterima kasih pada seseorang yang telah berbuat baik. Saya yakin, di kota-kota tempat tinggal orang yang membenci Jokowi, pasti ada juga hal yang dibangun Jokowi dan menikmatinya.
Mau berterima kasih atau tidak itu adalah pilihan masing-masing orang. Mau suka atau tidak kepada seseorang itu hak tiap orang. Tapi saran saya, coba diam sejenak dan renungkan, tanya diri sendiri "apakah saya lebih baik dari orang lain? Apakah saya ini sudah patut membenci orang lain?"
Dari WAG
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan, pengesahan Rancangan Undang-Undangan (RUU) Perampasan Aset sangat mendesak untuk disahkan oleh dewan legislatif.
Ia mengatakan, ini karena potensi kerugian negara akibat korupsi sejauh ini sebagian kecil kembali ke negara, sisanya menguap begitu saja dan bahkan masih bisa dinikmati oleh para koruptor.
"Oleh sebab itu, mari bersama kita kawal proses ini agar apa yang menjadi kekayaan dan aset negara dapat kembali kepada negara dan sepenuhnya bisa digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan," kata Girbran melalui akun instragram, dikutip Jumat (13/2/2026).
Gibran mengatakan, korupsi merupakan fenomena yang menjadi hambatan terbesar dalam kemajuan pembangunan, serta kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi tapi juga menciptakan ketidakpastian iklim investasi, menurunkan kualitas layanan publik dan lebih berat lagi merugikan masyarakat secara luas.
"Kita semua harus menyadari bahwa anggaran negara, anggaran daerah yang berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Indonesia harus dipergunakan setiap rupiahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Gibran mengatakan, selama periode 2013-2022, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 238 triliun.
Sementara itu, berdasarkan kasus yang ditangani kejaksaan, potensi kerugian negara akibat korupsi pada 2024 mencapai Rp 310 triliun. Namun sayangnya hanya Rp 1,6 triliun yang ia sebut mampu dikembalikan kekas negara.
"Artinya, pengembalian aset negara yang dikorupsi sangat sulit untuk dilakukan dan lebih dari 90% menguap begitu saja. Bahkan justru tetap bisa dinikmati oleh pelaku dan kerabat pelaku," tegas Gibran.
Gibran mengakui, penyimpangan ini tidak hanya terjadi di satu, dua, atau segelintir negara saja Tapi hampir semua negara mengalaminya. Namun, ia menganggap respon dari masing-masing negara lah yang menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi.
"Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kejahatan semakin terorganisir, bersifat lintas batas, dan melibatkan teknologi terkini. Sehingga aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan, bisa dilakukan pencucian yang mengakibatkan aset-aset tersebut sulit terlacak dan terdeteksi," tegasnya.
Sumber: CNBC Indonesia
Ia mengatakan, ini karena potensi kerugian negara akibat korupsi sejauh ini sebagian kecil kembali ke negara, sisanya menguap begitu saja dan bahkan masih bisa dinikmati oleh para koruptor.
"Oleh sebab itu, mari bersama kita kawal proses ini agar apa yang menjadi kekayaan dan aset negara dapat kembali kepada negara dan sepenuhnya bisa digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan," kata Girbran melalui akun instragram, dikutip Jumat (13/2/2026).
Gibran mengatakan, korupsi merupakan fenomena yang menjadi hambatan terbesar dalam kemajuan pembangunan, serta kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi tapi juga menciptakan ketidakpastian iklim investasi, menurunkan kualitas layanan publik dan lebih berat lagi merugikan masyarakat secara luas.
"Kita semua harus menyadari bahwa anggaran negara, anggaran daerah yang berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Indonesia harus dipergunakan setiap rupiahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Gibran mengatakan, selama periode 2013-2022, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 238 triliun.
Sementara itu, berdasarkan kasus yang ditangani kejaksaan, potensi kerugian negara akibat korupsi pada 2024 mencapai Rp 310 triliun. Namun sayangnya hanya Rp 1,6 triliun yang ia sebut mampu dikembalikan kekas negara.
"Artinya, pengembalian aset negara yang dikorupsi sangat sulit untuk dilakukan dan lebih dari 90% menguap begitu saja. Bahkan justru tetap bisa dinikmati oleh pelaku dan kerabat pelaku," tegas Gibran.
Gibran mengakui, penyimpangan ini tidak hanya terjadi di satu, dua, atau segelintir negara saja Tapi hampir semua negara mengalaminya. Namun, ia menganggap respon dari masing-masing negara lah yang menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi.
"Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kejahatan semakin terorganisir, bersifat lintas batas, dan melibatkan teknologi terkini. Sehingga aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan, bisa dilakukan pencucian yang mengakibatkan aset-aset tersebut sulit terlacak dan terdeteksi," tegasnya.
Sumber: CNBC Indonesia
Foto dari jmg
ANTARA MARCO RUBIO DAN JOKO WIDODO
Oleh Supriyanto Martosuwito
Satu pernyataan dari pejabat teras, mantan senator Amerika menjadi kontroversial, di hari hari ini: "The only reason we're at war with Iran is because Israel forced our hand" yang artinya: "Satu-satunya alasan kita berperang dengan Iran adalah karena Israel memaksa kita."
Pernyataan yang disampaikan Marco Rubio, selaku Menteri Luar Negeri AS ke-72 itu mengirim pesan gamblang bahwa AS terlibat dalam perang dengan Iran bukan semata-mata karena kepentingan Amerika dan ancaman langsung Iran, melainkan karena kelakuan tengil "anak emas"nya, Israel - yang membuat Amerika merasa terpaksa masuk ke pusaran konflik tersebut.
Kalimat jujur dan spontan dari mantan Senator Florida itu bukan sekadar pernyataan diplomatik. Ia terdengar seperti pengakuan yang terlalu lugu tentang bagaimana sebuah perang bisa terjadi: bukan semata karena ancaman langsung kepada satu negeri, melainkan karena tekanan aliansi.
Bagi para kritikus, frasa "forced our hand" mengandung makna politis yang dalam. Sungguh langka - dalam bahasa diplomasi - negara besar mengakui bahwa mereka "terpaksa" bertindak karena ulah negara sekutunya. Biasanya, alasan yang dikemukakan untuk menyerang negara lain adalah "melindungi kepentingan nasional", "membela diri", atau "menjaga stabilitas kawasan".
Pernyataan Marco Rubio, 54, memberi kesan bahwa keputusan Washington untuk terlibat dalam konflik dengan Iran karena eskalasi yang diciptakan oleh Israel.
Di sanalah kontroversinya.
Bagi pengamat hubungan Amerika Israel, khususnya di sini, pernyataan tersebut makin menegaskan asumsi dan perdebatan lama: seberapa independen kebijakan luar negeri Amerika dari sekutu strategisnya?
Hubungan Washington – Tel Aviv memang telah lama bersifat istimewa, didasari kepentingan keamanan, politik domestik, hingga faktor historis. Namun ketika seorang pejabat tinggi menyatakan bahwa perang terjadi karena sekutu "memaksa keadaan", publik pun bertanya: apakah ini perang pilihan atau perang kebutuhan?
Dari sudut pandang politik domestik Amerika, pernyataan Rubio juga tidak bisa dilepaskan dari konstelasi internal. Basis politik Partai Republik, partai dimana dia berpolitik - secara tradisional kuat mendukung Israel.
Dalam konteks itu, berdiri tegak di belakang Israel bukan hanya soal geopolitik, tetapi juga soal konsolidasi politik dalam negeri. Namun justru di sinilah kritik mengeras: apakah kebijakan militer negara adidaya boleh dipengaruhi oleh tekanan aliansi dan kalkulasi politik domestik?
Jika AS menyerang karena memperkirakan Iran akan membalas tindakan Israel, maka serangan itu bukan respons atas serangan nyata, melainkan atas proyeksi kemungkinan. Dalam teori hubungan internasional, ini mendekati konsep "preventive war" - perang pencegahan.
Sejarah menunjukkan bahwa perang jenis ini sering meninggalkan kontroversi panjang, terutama jika ancaman yang dijadikan dasar ternyata tidak sejelas yang diperkirakan.
BAGI pembaca Indonesia, perdebatan topik ini memiliki resonansi tersendiri. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menganut politik luar negeri "bebas aktif" - tidak terikat blok kekuatan besar mana pun, tetapi tetap aktif berkontribusi pada perdamaian dunia.
Dalam berbagai kesempatan, termasuk pada masa Presiden Joko Widodo memerintah - Indonesia berhasil menjaga keseimbangan dengan berbagai kekuatan global, bahkan ketika mereka saling berseberangan. Berkawan dekat dengan para pemimpin negara negara di belahan Benua Utara - juga berkarib dengan pemimpin negara negara di Benua Selatan
Di tengah rivalitas kekuatan besar, kemampuan menjaga jarak strategis sering kali menjadi aset berharga. Aliansi dapat memperkuat pertahanan, tetapi juga membawa risiko terseret dalam konflik yang bukan sepenuhnya kita pilih.
Kontroversi ucapan Rubio akhirnya bukan hanya tentang satu kalimat. Ia adalah refleksi tentang bagaimana keputusan perang diambil di era modern: di antara kalkulasi ancaman, tekanan aliansi, kepentingan domestik, dan persepsi publik global.
Dan di situlah, bagi pembaca Indonesia, pelajaran geopolitik yang paling relevan mungkin justru terletak.
Bahwa untuk menjaga independensi, berjiwa non blok, memang memerlukan kelihaian politik tersendiri, dari sosok negarawan yang teruji dan tangguh. Bukan kaleng kaleng.
***
PS:
Sedih mendengar penolakan Menlu Iran : "Jalur diplomasi sudah terlambat".
Sedangkan dari pihak Israel: "Sebaiknya Indonesia tidak terlibat terlalu dalam. Orang orang kami ada di dekat Anda!"
Oleh Supriyanto Martosuwito
Satu pernyataan dari pejabat teras, mantan senator Amerika menjadi kontroversial, di hari hari ini: "The only reason we're at war with Iran is because Israel forced our hand" yang artinya: "Satu-satunya alasan kita berperang dengan Iran adalah karena Israel memaksa kita."
Pernyataan yang disampaikan Marco Rubio, selaku Menteri Luar Negeri AS ke-72 itu mengirim pesan gamblang bahwa AS terlibat dalam perang dengan Iran bukan semata-mata karena kepentingan Amerika dan ancaman langsung Iran, melainkan karena kelakuan tengil "anak emas"nya, Israel - yang membuat Amerika merasa terpaksa masuk ke pusaran konflik tersebut.
Kalimat jujur dan spontan dari mantan Senator Florida itu bukan sekadar pernyataan diplomatik. Ia terdengar seperti pengakuan yang terlalu lugu tentang bagaimana sebuah perang bisa terjadi: bukan semata karena ancaman langsung kepada satu negeri, melainkan karena tekanan aliansi.
Bagi para kritikus, frasa "forced our hand" mengandung makna politis yang dalam. Sungguh langka - dalam bahasa diplomasi - negara besar mengakui bahwa mereka "terpaksa" bertindak karena ulah negara sekutunya. Biasanya, alasan yang dikemukakan untuk menyerang negara lain adalah "melindungi kepentingan nasional", "membela diri", atau "menjaga stabilitas kawasan".
Pernyataan Marco Rubio, 54, memberi kesan bahwa keputusan Washington untuk terlibat dalam konflik dengan Iran karena eskalasi yang diciptakan oleh Israel.
Di sanalah kontroversinya.
Bagi pengamat hubungan Amerika Israel, khususnya di sini, pernyataan tersebut makin menegaskan asumsi dan perdebatan lama: seberapa independen kebijakan luar negeri Amerika dari sekutu strategisnya?
Hubungan Washington – Tel Aviv memang telah lama bersifat istimewa, didasari kepentingan keamanan, politik domestik, hingga faktor historis. Namun ketika seorang pejabat tinggi menyatakan bahwa perang terjadi karena sekutu "memaksa keadaan", publik pun bertanya: apakah ini perang pilihan atau perang kebutuhan?
Dari sudut pandang politik domestik Amerika, pernyataan Rubio juga tidak bisa dilepaskan dari konstelasi internal. Basis politik Partai Republik, partai dimana dia berpolitik - secara tradisional kuat mendukung Israel.
Dalam konteks itu, berdiri tegak di belakang Israel bukan hanya soal geopolitik, tetapi juga soal konsolidasi politik dalam negeri. Namun justru di sinilah kritik mengeras: apakah kebijakan militer negara adidaya boleh dipengaruhi oleh tekanan aliansi dan kalkulasi politik domestik?
Jika AS menyerang karena memperkirakan Iran akan membalas tindakan Israel, maka serangan itu bukan respons atas serangan nyata, melainkan atas proyeksi kemungkinan. Dalam teori hubungan internasional, ini mendekati konsep "preventive war" - perang pencegahan.
Sejarah menunjukkan bahwa perang jenis ini sering meninggalkan kontroversi panjang, terutama jika ancaman yang dijadikan dasar ternyata tidak sejelas yang diperkirakan.
BAGI pembaca Indonesia, perdebatan topik ini memiliki resonansi tersendiri. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menganut politik luar negeri "bebas aktif" - tidak terikat blok kekuatan besar mana pun, tetapi tetap aktif berkontribusi pada perdamaian dunia.
Dalam berbagai kesempatan, termasuk pada masa Presiden Joko Widodo memerintah - Indonesia berhasil menjaga keseimbangan dengan berbagai kekuatan global, bahkan ketika mereka saling berseberangan. Berkawan dekat dengan para pemimpin negara negara di belahan Benua Utara - juga berkarib dengan pemimpin negara negara di Benua Selatan
Di tengah rivalitas kekuatan besar, kemampuan menjaga jarak strategis sering kali menjadi aset berharga. Aliansi dapat memperkuat pertahanan, tetapi juga membawa risiko terseret dalam konflik yang bukan sepenuhnya kita pilih.
Kontroversi ucapan Rubio akhirnya bukan hanya tentang satu kalimat. Ia adalah refleksi tentang bagaimana keputusan perang diambil di era modern: di antara kalkulasi ancaman, tekanan aliansi, kepentingan domestik, dan persepsi publik global.
Dan di situlah, bagi pembaca Indonesia, pelajaran geopolitik yang paling relevan mungkin justru terletak.
Bahwa untuk menjaga independensi, berjiwa non blok, memang memerlukan kelihaian politik tersendiri, dari sosok negarawan yang teruji dan tangguh. Bukan kaleng kaleng.
***
PS:
Sedih mendengar penolakan Menlu Iran : "Jalur diplomasi sudah terlambat".
Sedangkan dari pihak Israel: "Sebaiknya Indonesia tidak terlibat terlalu dalam. Orang orang kami ada di dekat Anda!"
Foto dari jmg
JOKOWI DIBENCI, TAPI HASIL KERJANYA DINIKMATI
Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia pasca-Jokowi, satu fenomena mencolok: Presiden ke-7 itu jadi sasaran kebencian habis-habisan. Dari tuduhan dinasti politik hingga manipulasi pemilu, Jokowi digambarkan sebagai "raja boneka" yang merusak demokrasi. Media sosial dipenuhi meme sinis, unggahan marah, dan narasi konspirasi. Tapi, ironisnya, rakyat tetap menikmati hasil kerjanya sehari-hari. Jalan tol mulus, bandara canggih, listrik menyala stabil—semua itu warisan Jokowi yang tak terbantahkan.
Bayangkan saja: pagi ini, Anda melaju di Tol Trans-Jawa yang dibangun era Jokowi. Kecepatan 120 km/jam, tak ada lagi macet maut seperti dulu. Atau saat Anda naik kereta cepat Whoosh dari Jakarta ke Bandung, hanya 40 menit—proyek ikonik yang Jokowi gaspol meski awalnya dikritik boros. Data Kementerian PUPR mencatat, panjang jalan tol nasional melonjak dari 780 km pada 2014 menjadi 2.600 km lebih pada akhir masa jabatannya. Hasilnya? Logistik murah, ekonomi tumbuh 5% rata-rata per tahun. Siapa yang protes saat harga sembako stabil berkat infrastruktur ini?
Benci Jokowi sering lahir dari politik identitas dan oportunisme. Lawan politiknya memanfaatkan isu dinasti—Gibran jadi Wapres, Kaesang di PSI—seolah Jokowi ciptakan monarki modern. Padahal, survei Litbang Kompas (2024) tunjukkan 60% rakyat puas dengan kinerja pemerintahannya. Kebencian itu elit-sentris: aktivis hak asasi menyoroti UU Cipta Kerja yang "pro-kapitalis", tapi buruh pabrik di Bekasi justru rasakan upah naik dan lapangan kerja baru. IKN Nusantara? Proyek ambisius yang dikecam sebagai "istana gila", tapi kini jadi magnet investasi hijau, dengan ribuan hektar lahan terbuka untuk energi terbarukan.
Fenomena ini mirip "Stockholm Syndrome" politik: korban mencinta penculiknya karena manfaat nyata. Jokowi dibenci karena gaya kepemimpinannya—pragmatis, tak idealis, suka "main belakang". Tapi hasilnya? Indonesia naik kelas dari negara berkembang ke emerging economy. PDB per kapita naik 50% dalam 10 tahun, kemiskinan turun ke 9%. Bahkan kritik garis keras pun pakai IKN WiFi gratis saat demo.
Jadi, kenapa benci terus? Karena politik Indonesia masih soal narasi, bukan fakta. Jokowi pergi, tapi jejaknya abadi. Rakyat pintar: benci boleh, tapi nikmati dulu hasilnya. Saat pemilu 2029 nanti, ingat saja—jalan tol itu bukan milik partai, tapi milik kita semua.
Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia pasca-Jokowi, satu fenomena mencolok: Presiden ke-7 itu jadi sasaran kebencian habis-habisan. Dari tuduhan dinasti politik hingga manipulasi pemilu, Jokowi digambarkan sebagai "raja boneka" yang merusak demokrasi. Media sosial dipenuhi meme sinis, unggahan marah, dan narasi konspirasi. Tapi, ironisnya, rakyat tetap menikmati hasil kerjanya sehari-hari. Jalan tol mulus, bandara canggih, listrik menyala stabil—semua itu warisan Jokowi yang tak terbantahkan.
Bayangkan saja: pagi ini, Anda melaju di Tol Trans-Jawa yang dibangun era Jokowi. Kecepatan 120 km/jam, tak ada lagi macet maut seperti dulu. Atau saat Anda naik kereta cepat Whoosh dari Jakarta ke Bandung, hanya 40 menit—proyek ikonik yang Jokowi gaspol meski awalnya dikritik boros. Data Kementerian PUPR mencatat, panjang jalan tol nasional melonjak dari 780 km pada 2014 menjadi 2.600 km lebih pada akhir masa jabatannya. Hasilnya? Logistik murah, ekonomi tumbuh 5% rata-rata per tahun. Siapa yang protes saat harga sembako stabil berkat infrastruktur ini?
Benci Jokowi sering lahir dari politik identitas dan oportunisme. Lawan politiknya memanfaatkan isu dinasti—Gibran jadi Wapres, Kaesang di PSI—seolah Jokowi ciptakan monarki modern. Padahal, survei Litbang Kompas (2024) tunjukkan 60% rakyat puas dengan kinerja pemerintahannya. Kebencian itu elit-sentris: aktivis hak asasi menyoroti UU Cipta Kerja yang "pro-kapitalis", tapi buruh pabrik di Bekasi justru rasakan upah naik dan lapangan kerja baru. IKN Nusantara? Proyek ambisius yang dikecam sebagai "istana gila", tapi kini jadi magnet investasi hijau, dengan ribuan hektar lahan terbuka untuk energi terbarukan.
Fenomena ini mirip "Stockholm Syndrome" politik: korban mencinta penculiknya karena manfaat nyata. Jokowi dibenci karena gaya kepemimpinannya—pragmatis, tak idealis, suka "main belakang". Tapi hasilnya? Indonesia naik kelas dari negara berkembang ke emerging economy. PDB per kapita naik 50% dalam 10 tahun, kemiskinan turun ke 9%. Bahkan kritik garis keras pun pakai IKN WiFi gratis saat demo.
Jadi, kenapa benci terus? Karena politik Indonesia masih soal narasi, bukan fakta. Jokowi pergi, tapi jejaknya abadi. Rakyat pintar: benci boleh, tapi nikmati dulu hasilnya. Saat pemilu 2029 nanti, ingat saja—jalan tol itu bukan milik partai, tapi milik kita semua.
Foto dari jmg
"Seperti Slilit Yang Menunggu Dibuang"
Dosen asal Amerika Serikat, Prof. Thomas C. Hilde, Ph.D. dari School of Public Policy, University of Maryland, menilai–pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah proyek ambisius yang sangat dibutuhkan dunia untuk menjawab tantangan masa depan urbanisasi dan perubahan iklim global. IKN adalah "kota pintar dengan konsep hijau".
Ia juga menambahkan bahwa keberanian Indonesia membangun ibu kota baru dengan konsep hijau itu merupakan langkah visioner yang patut menjadi "rujukan internasional".
Saya cuma mau ingatkan bahwa yang berpendapat ini bukan profesor kaleng-kaleng yang bisanya cuma bilang "dungu", serta mereka yang mengaku akademisi, peneliti–tapi kemampuannya cuma menuduh, mengarang bebas, bahkan memfitnah. Bukan. Ini Profesor asli yang punya reputasi dan kredibilitas internasional.
Perhatikan tiga kata kunci yang diucapkannya: "ambisius, nyali, dan visioner". Tanpa bermaksud mengglorifikasi, saya pribadi langsung teringat satu nama kontroversial: Jokowi. Berbekalkan tiga kata (karakter) itulah Jokowi "membangun dan mengeksekusi" IKN. Gagasan yang lahir dari Soekarno itu harus melewati lima presiden, dan baru pada presiden ketujuh–Jokowi–IKN berdiri. Dan muara pengakuan terhadap proyek dahsyat IKN membuat kita ternganga: "menjadi rujukan internasional, serta dibutuhkan dunia" (dalam menjawab tantangan urbanisasi dan perubahan iklim global).
Piye Njul, Panjul? Piye Ci, Panci?
Ternyata IKN bukan sekadar milik bangsa Indonesia, tapi juga "milik" dunia.
Sampai titik ini, saya tersenyum: betapa sia-sianya semua makian, hinaan, fitnahan, pun lawakan satire pada Jokowi selama ini–dibandingkan makna karyanya bagi bangsa dan dunia. Semuanya itu tak lebih dari slilit jorok tak berguna yang menunggu dibuang.
By: HT
Dosen asal Amerika Serikat, Prof. Thomas C. Hilde, Ph.D. dari School of Public Policy, University of Maryland, menilai–pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah proyek ambisius yang sangat dibutuhkan dunia untuk menjawab tantangan masa depan urbanisasi dan perubahan iklim global. IKN adalah "kota pintar dengan konsep hijau".
Ia juga menambahkan bahwa keberanian Indonesia membangun ibu kota baru dengan konsep hijau itu merupakan langkah visioner yang patut menjadi "rujukan internasional".
Saya cuma mau ingatkan bahwa yang berpendapat ini bukan profesor kaleng-kaleng yang bisanya cuma bilang "dungu", serta mereka yang mengaku akademisi, peneliti–tapi kemampuannya cuma menuduh, mengarang bebas, bahkan memfitnah. Bukan. Ini Profesor asli yang punya reputasi dan kredibilitas internasional.
Perhatikan tiga kata kunci yang diucapkannya: "ambisius, nyali, dan visioner". Tanpa bermaksud mengglorifikasi, saya pribadi langsung teringat satu nama kontroversial: Jokowi. Berbekalkan tiga kata (karakter) itulah Jokowi "membangun dan mengeksekusi" IKN. Gagasan yang lahir dari Soekarno itu harus melewati lima presiden, dan baru pada presiden ketujuh–Jokowi–IKN berdiri. Dan muara pengakuan terhadap proyek dahsyat IKN membuat kita ternganga: "menjadi rujukan internasional, serta dibutuhkan dunia" (dalam menjawab tantangan urbanisasi dan perubahan iklim global).
Piye Njul, Panjul? Piye Ci, Panci?
Ternyata IKN bukan sekadar milik bangsa Indonesia, tapi juga "milik" dunia.
Sampai titik ini, saya tersenyum: betapa sia-sianya semua makian, hinaan, fitnahan, pun lawakan satire pada Jokowi selama ini–dibandingkan makna karyanya bagi bangsa dan dunia. Semuanya itu tak lebih dari slilit jorok tak berguna yang menunggu dibuang.
By: HT
Foto dari jmg
"Aduh, Saya Merinding"
Status tersangka Eggi Sudjana dicabut lewat "Restorative Justice". Kuasa hukumnya–Elida Netti–mengucapkan terima kasih ke beberapa pihak, dan yang menggetarkan–dia ucapkan:
"... Terima kasih pak Jokowi, yang saya lihat punya karisma luarbiasa.. "
....
(Kan sudah pernah disampaikan: Jokowi itu harus kau jadikan teman. Jangan kau jadikan musuh, habis kau).
.....
Elida Netti juga mengisahkan, ketika Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis diterima Jokowi–lelaki kurus itulah yang justru berkata penuh kerendahan hati sebagai tuan rumah yang disakiti:
"Nggih Bang Eggi..maunya saya harus apa. Bang Eggi senior saya. Saya ndak ada apa-apanya dibanding Bang Eggi..."
Bayangkan. Terlalu susah menemukan seseorang dengan kadar kemanusiaan seperti Jokowi. Kerendahan hati dan kelapangan jiwanya susah ditakar untuk ukuran umum.
Elida Netti menutup penjelasannya dengan suara bergetar:
"Aduhh.. Saya merinding mengingatnya.... Allahu akbar.. "
Nada suara Elida mengisyaratkan rasa hormat yang dalam kepada lelaki dari bantaran kali Solo yang terlalu sering disakiti itu.
By: HT
Status tersangka Eggi Sudjana dicabut lewat "Restorative Justice". Kuasa hukumnya–Elida Netti–mengucapkan terima kasih ke beberapa pihak, dan yang menggetarkan–dia ucapkan:
"... Terima kasih pak Jokowi, yang saya lihat punya karisma luarbiasa.. "
....
(Kan sudah pernah disampaikan: Jokowi itu harus kau jadikan teman. Jangan kau jadikan musuh, habis kau).
.....
Elida Netti juga mengisahkan, ketika Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis diterima Jokowi–lelaki kurus itulah yang justru berkata penuh kerendahan hati sebagai tuan rumah yang disakiti:
"Nggih Bang Eggi..maunya saya harus apa. Bang Eggi senior saya. Saya ndak ada apa-apanya dibanding Bang Eggi..."
Bayangkan. Terlalu susah menemukan seseorang dengan kadar kemanusiaan seperti Jokowi. Kerendahan hati dan kelapangan jiwanya susah ditakar untuk ukuran umum.
Elida Netti menutup penjelasannya dengan suara bergetar:
"Aduhh.. Saya merinding mengingatnya.... Allahu akbar.. "
Nada suara Elida mengisyaratkan rasa hormat yang dalam kepada lelaki dari bantaran kali Solo yang terlalu sering disakiti itu.
By: HT
Foto dari jmg
Karena banyak sebagian orang yang sebenarnya nggak ngerasain langsung kondisi sebelum dan sesudah era Pak Jokowi. Banyak juga yang nggak mau mikir pakai pengalaman sendiri. Biasanya yang paling ribut itu justru orang-orang yang belum pernah ada di posisi ngerasain susahnya dulu, belum ngalamin langsung perubahannya, dan akhirnya cuma ikut-ikutan nimbrung karena lihat orang lain rame. Bukan karena paham, tapi karena kebawa arus.
Padahal kan, sebelum Pak Jokowi jadi presiden, transportasi di Jakarta itu ribet banget. Busway, KRL, semuanya belum nyambung rapi. Dari stasiun ke halte harus naik ojek atau jalan jauh. Sekarang KRL, MRT, LRT, TransJakarta sudah terintegrasi. Pindah moda gampang, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih manusiawi buat orang Jakarta yang hidup di kota sibuk, penuh stres, dan tekanan. Ditambah lagi, akses teknologi makin dipermudah, layanan makin digital, taman-taman kota dibuka, bahkan ada yang 24 jam.
Jadi kalau masih ada yang bilang beliau nggak ada peran, itu karena sebagian orang cuma lihat dari emosi dan opini, bukan dari fakta dan pengalaman nyata.
Saya ngomong ini juga bukan karangan, tapi berdasarkan informasi dari sumber berita resmi yang memang bahas soal integrasi transportasi, digitalisasi layanan, dan pembangunan ruang publik di era Pak Jokowi.
Padahal kan, sebelum Pak Jokowi jadi presiden, transportasi di Jakarta itu ribet banget. Busway, KRL, semuanya belum nyambung rapi. Dari stasiun ke halte harus naik ojek atau jalan jauh. Sekarang KRL, MRT, LRT, TransJakarta sudah terintegrasi. Pindah moda gampang, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih manusiawi buat orang Jakarta yang hidup di kota sibuk, penuh stres, dan tekanan. Ditambah lagi, akses teknologi makin dipermudah, layanan makin digital, taman-taman kota dibuka, bahkan ada yang 24 jam.
Jadi kalau masih ada yang bilang beliau nggak ada peran, itu karena sebagian orang cuma lihat dari emosi dan opini, bukan dari fakta dan pengalaman nyata.
Saya ngomong ini juga bukan karangan, tapi berdasarkan informasi dari sumber berita resmi yang memang bahas soal integrasi transportasi, digitalisasi layanan, dan pembangunan ruang publik di era Pak Jokowi.
Foto dari WAG
"Manusia Bisa Membenci, Tapi Tidak Dengan Sejarah"
Investasi sebesar Rp 4 trilyun digelontorkan oleh investor (Ayedh Dejem Group) asal Dubai, Uni Emirat Arab, di IKN. Lahan seluas 9,7 hektare yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN akan dijadikan kawasan terpadu yang mencakup pusat perbelanjaan (mal), perkantoran, area komersial, hingga fasilitas ibadah berupa masjid.
IKN sudah memasuki tahapan sebagai "magnet" ("investasi)bagi dunia internasional. Tentu saja lapangan kerja baru yang sangat besar akan tercipta. Ekosistem perekonomian dan pertumbuhan ekonomi (khususnya Kaltim) akan menggeliat.
.......
Apa yang tidak dilihat oleh mata awam–terutama kaum pembenci dan toksik, yang bahkan tetap rabun sampai hari ini–sudah dilihat Jokowi bertahun-tahun lalu, jauh sebelumnya.
Jika Soekarno meninggalkan Monas, Jokowi meninggalkan IKN. Ya, IKN–kota pintar yang hijau, kota masa depan, kota peradaban baru.
Manusia bisa membenci, tapi tidak dengan sejarah. Sejarah akan tetap mencatatnya dengan jujur, tulus. Dan kelak, cucu Jokowi, dan cucu-cucu lainnya akan membaca sejarah itu juga. Biarkan mereka belajar dengan jujur dan tulus tentang para pemimpinnya yang berjasa bagi bangsanya, pun bagi mereka. Biarkan mereka belajar bahwa menjadi pemimpin tak harus sempurna, tapi tuntas mengabdi.
By: HT
Inspirasi diolah dari berbagai sumber: CNN Indonesia, Detik Finance, Antara News
Investasi sebesar Rp 4 trilyun digelontorkan oleh investor (Ayedh Dejem Group) asal Dubai, Uni Emirat Arab, di IKN. Lahan seluas 9,7 hektare yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN akan dijadikan kawasan terpadu yang mencakup pusat perbelanjaan (mal), perkantoran, area komersial, hingga fasilitas ibadah berupa masjid.
IKN sudah memasuki tahapan sebagai "magnet" ("investasi)bagi dunia internasional. Tentu saja lapangan kerja baru yang sangat besar akan tercipta. Ekosistem perekonomian dan pertumbuhan ekonomi (khususnya Kaltim) akan menggeliat.
.......
Apa yang tidak dilihat oleh mata awam–terutama kaum pembenci dan toksik, yang bahkan tetap rabun sampai hari ini–sudah dilihat Jokowi bertahun-tahun lalu, jauh sebelumnya.
Jika Soekarno meninggalkan Monas, Jokowi meninggalkan IKN. Ya, IKN–kota pintar yang hijau, kota masa depan, kota peradaban baru.
Manusia bisa membenci, tapi tidak dengan sejarah. Sejarah akan tetap mencatatnya dengan jujur, tulus. Dan kelak, cucu Jokowi, dan cucu-cucu lainnya akan membaca sejarah itu juga. Biarkan mereka belajar dengan jujur dan tulus tentang para pemimpinnya yang berjasa bagi bangsanya, pun bagi mereka. Biarkan mereka belajar bahwa menjadi pemimpin tak harus sempurna, tapi tuntas mengabdi.
By: HT
Inspirasi diolah dari berbagai sumber: CNN Indonesia, Detik Finance, Antara News
