Sapu Bersih Pasca-Madiun

KABAR itu tiba di Yogyakarta menjelang petang pada 18 September 1948. Isinya gawat: Partai Komunis Indonesia, dipimpin Musso, melancarkan aksi pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Menjelang magrib, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ali Sastroamidjojo dan Residen Surakarta Sudiro menemui Kepala Staf Operatif Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Kolonel Abdul Haris Nasution di rumahnya. "Presiden memanggil saya," kata Nasution, seperti dalam bukunya Memenuhi Panggilan Tugas.

Nasution kemudian menemui Presiden Sukarno di Gedung Agung-sebutan Istana Kepresidenan Yogyakarta, yang terletak di pusat kota. Presiden didampingi Menteri Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Ketika itu Panglima Besar Jenderal Sudirman masih berada di Magelang. Menurut Nasution, Presiden memintanya membuat konsep tindakan yang akan diberlakukan sebagai keputusan presiden.

Kolonel Nasution kemudian menyodorkan rencana aksi militer kepada Sukarno. "Nasution menyatakan Peristiwa Madiun sebagai pemberontakan dan harus dilawan," kata Harry A. Poeze, sejarawan asal Belanda, Rabu dua pekan lalu. Nasution sendiri dalam bukunya menyatakan, "Sebagai seorang yang telah berbulan-bulan langsung berhadapan dengan PKI, baik sebagai pejabat maupun pribadi, saya dapat konsepsikan dengan segera rencana pokok untuk menindak PKI."

Isi rancangan keputusan presiden itu adalah perintah kepada Angkatan Perang Republik Indonesia untuk menyelamatkan pemerintah dalam menindak pemberontakan, dan menangkap tokoh-tokohnya, serta membubarkan organisasi-organisasi pendukungnya atau simpatisannya. Nasution cemas, Front Demokrasi Rakyat, sayap oposisi kelompok kiri yang dipimpin Amir Sjarifoeddin dan Musso, melancarkan aksi serupa di Yogyakarta. Apalagi, satu hari sebelumnya, terjadi kontak senjata antara batalion Siliwangi dan pasukan Front Demokrasi di Solo.

Sukarno menyetujui rencana aksi Nasution. Presiden kemudian memerintahkan Jaksa Agung Tirtawinata memperbaiki kalimat dari segi hukum. Tapi Nasution mesti menunggu persetujuan sidang kabinet, yang baru digelar menjelang tengah malam. Sebelum sidang dimulai, Panglima Besar Jenderal Sudirman datang. Nasution menceritakan dalam bukunya, Sekretaris Negara Pringgodigdo membacakan konsep keputusan presiden tersebut. Hanya Menteri Luar Negeri H Agus Salim yang berbicara. "Kalau sudah begini, tentulah jadi tugas tentara," tulis Nasution, mengutip Agus Salim.

Menurut Poeze, semua yang hadir di sidang kabinet sepakat menyimpulkan Peristiwa Madiun sebagai pemberontakan. Tragedi Madiun tercuplik dalam buku Poeze berjudul Verguisd en Vergeten, Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949. Dalam bab De PKI in actie, opstand of affaire?, Poeze melukiskan, sidang kabinet cuma butuh beberapa menit buat merestui rencana Nasution. Sudirman mendapat wewenang melaksanakan keputusan tadi.

Atas dukungan itu, Nasution melaporkan persiapan operasi kepada Sudirman. Panglima Besar menyetujuinya. Ia meminta Nasution dan Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade X, melaporkan perkembangan keesokan paginya. Lewat tengah malam, Nasution bergerak. Kekuatan bersenjata Front Demokrasi Rakyat di Yogyakarta dilucuti. Tokoh yang menghadiri konferensi Serikat Buruh Kereta Api ditahan. Hampir 200 simpatisan serta tokoh PKI ditangkap. Di antaranya Alimin, Djoko Sudjono, Abdoelmadjid, Tan Ling Djie, Sakirman, dan Siauw Giok Tjan.

Semua pers yang berafiliasi ke Front Demokrasi Rakyat, seperti Buruh, Revolusioner, Suara Ibu Kota, Patriot, dan Bintang Merah, dilarang terbit. Percetakannya disegel. Wartawannya ditangkap. Poster dan spanduk Front Demokrasi dibersihkan. Sebagai gantinya, ditempel plakat yang berbunyi: "Kita hanya mengakui pemerintah Sukarno-Hatta." Menjelang fajar, operasi itu kelar.

Nasution melaporkan hasilnya kepada Sudirman. Keesokan harinya digelar sidang Dewan Siasat Militer. Panglima Besar Sudirman lalu mengambil keputusan. Dia mengangkat Kolonel Sungkono sebagai Panglima Pertahanan Jawa Timur. Ia mengirim Brigade II Siliwangi, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sadikin, guna merebut kembali Madiun. Sedangkan Letnan Kolonel Koesno Oetomo memimpin Brigade I Siliwangi buat merebut Purwodadi, Blora, Pati, dan Kudus. Malam harinya, keputusan itu disiarkan Sudirman lewat Radio Republik Indonesia di Yogyakarta.

Di mata Poeze, penangkapan itu bukti bahwa gerakan di Madiun tidak dipersiapkan dengan matang. "Tidak ada petunjuk agar tokoh PKI di Yogyakarta pergi meninggalkan kota itu," katanya. Para tokoh yang ditangkap itu juga mengaku tidak tahu-menahu ihwal aksi di Madiun. "Saya tidak tahu apa yang dituduhkan kepada kami," kata Gondopratomo, sekretaris pertama Serikat Buruh Kereta Api, seperti dikutip dalam makalahnya berjudul "Kejadian-kejadian Penting Menjelang Peristiwa Madiun dan Jatuhnya Republik Indonesia ke Dalam Jebakan Neokolim".

Makalah tadi disampaikan Gondo dalam sarasehan Peristiwa Madiun 1948 di Amsterdam, Belanda, delapan tahun lalu. Gondo mengaku ditangkap pada 18 September pagi, sebelum sidang kabinet digelar. "Pukul dua pagi kami ditangkap, lalu dibawa ke Benteng Vredenburg," katanya. Paginya, ia dibawa ke gedung Normaal School. Dua hari kemudian, ia baru tahu bahwa ia dikenai tuduhan hendak mendirikan Negara Soviet di Madiun.

Tuduhan itu dinilai Gondo tidak masuk akal. "Kalau akan diadakan pemberontakan, kenapa pengurus Serikat Buruh Kereta Api Madiun datang ke Yogyakarta?" katanya. Di kota itu, Serikat Buruh Kereta Api tengah menyelenggarakan konferensi membahas "Jalan Baru untuk Republik Indonesia". Delegasi Serikat Buruh dari berbagai daerah datang ke sana.

Menurut Gondo, penangkapan itu cuma akal-akalan pemerintahan Hatta, yang ketika itu menempati posisi wakil presiden, perdana menteri, sekaligus menteri pertahanan. "Mereka sudah lama mempersiapkan penangkapan," katanya. Kelompok kiri menuduh penangkapan dilakukan buat merebut simpati Amerika Serikat, agar negara itu menekan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Read more »

Meniti Jalan Radikal

DISKUSI tiga tokoh komunis itu berlangsung alot. Hari itu, pada suatu siang Maret 1948, Paul de Groot, Musso, dan Soeripno bertemu di Praha, Cekoslovakia. De Groot merupakan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Belanda. Adapun dua nama terakhir tokoh komunis Indonesia.

Pertemuan itu dilakukan untuk merumuskan strategi baru gerakan komunis Indonesia. De Groot, dalam pertemuan itu, menghendaki Indonesia tetap menganut garis front rakyat yang lebih kooperatif. Adapun lawan diskusinya tak sependapat. Musso ingin komunis Indonesia memakai garis perjuangan radikal. Ia menolak gagasan rekannya dari Belanda itu, yang dinilai terlalu "lembek".

Diskusi juga melebar ke soal status hubungan Indonesia-Belanda. De Groot ingin hubungan dua negeri ini dalam kerangka persemakmuran, sedangkan Musso menginginkan kemerdekaan sepenuhnya. Jalan tengah akhirnya dicapai. Disepakati Belanda akan diberi keleluasaan di bidang ekonomi dan kebudayaan.

Pertemuan ini akhirnya merumuskan garis besar arah pergerakan kaum komunis Indonesia. Ditandatangani wakil Indonesia, Belanda, dan Cekoslovakia, dokumen itu lantas dikirim ke Moskow untuk mendapat persetujuan. Haluan baru inilah yang kemudian dibawa Musso dan Soeripno, yang saat itu menjabat Duta Besar RI di Cekoslovakia, ke Tanah Air pada Agustus 1948. Menurut Himawan Soetanto, mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata RI, dalam bukunya Rebut Kembali Madiun, haluan ini dipengaruhi "garis Zhdanov".

Musso menyempurnakan rumusan ini dalam perjalanan dari Praha ke Indonesia, yang memakan waktu seminggu. Rumusan itu ia sebut "Jalan Baru untuk Republik Indonesia". Jalan Baru inilah yang kelak mengubah politik komunis di Indonesia. "Saya harap kawan-kawan di Indonesia akan mengerti dan bersedia mengikuti," demikian tulis Musso seperti dikutip sejarawan Belanda, Harry Poeze, dari tulisan Soeripno.

Musso menyebut "Jalan Baru" karena gagasannya itu berbeda dengan haluan komunis sebelumnya. Sejak 1935, komunis Indonesia, kata Himawan, menganut garis Dimitrov. Georgi Dimitrov adalah Sekretaris Jenderal Komunis Internasional. Dimitrov menganjurkan komunis bekerja sama dengan kaum liberal kapitalis demi menghadang ancaman fasisme dan Naziisme. Garis Dimitrov bersifat lunak dan kooperatif.

Komunis Indonesia pun kemudian menempuh garis lunak: berunding dan berkompromi dengan Belanda, yang pemerintahannya dikuasai partai kiri. Demikian pula saat menghadapi penjajahan Jepang yang fasis. Meski bergerak di bawah tanah, kaum komunis masih bekerja sama dengan Belanda.

Namun, setelah Amerika mulai membendung laju komunis Eropa lewat Marshall Plan, Uni Soviet mengubah kebijakannya: bergeser ke garis keras. Garis ini mengadopsi pemikiran Andrei Alexandrovich Zhdanov, petinggi Partai Komunis Soviet yang dekat dengan Joseph Stalin. Perubahan haluan ini dideklarasikan oleh Communist Information Bureau (Cominform) pada September 1947, dan tahun berikutnya disampaikan dalam Konferensi Pemuda se-Asia Tenggara di Calcutta, India.

Haluan ini menegaskan, dunia telah terbelah dalam dua blok: kapitalis imperialis yang dimotori Amerika Serikat dan blok anti-imperialisme yang dimotori Uni Soviet. Inti doktrin Zhdanov, menurut Soe Hok Gie dalam bukunya, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, kerja sama dengan kaum imperialis tidak perlu dilanjutkan dan partai-partai komunis harus mengambil garis keras. Musso dalam rumusan "Jalan Baru untuk Republik Indonesia" menyatakan, "Karena perjuangan Indonesia anti-imperialis, Indonesia satu garis dengan Rusia."

***

Pulang ke Indonesia, Musso, yang saat itu memakai nama samaran Soeparto untuk mengelabui Belanda, menghubungi dua koleganya, Maroeto Daroesman dan Setiadjid, untuk bertukar pikiran. Saat itu dua tokoh komunis ini juga baru kembali dari Belanda bersama rombongan Menteri Kehakiman Mr Soewandi, yang baru berunding dengan Belanda.

Musso pertama kali menjabarkan gagasan Jalan Barunya pada pertemuan Politbiro, 13-14 Agustus 1948, di Yogyakarta. Dalam pertemuan itu, Musso mengkritik sejumlah kelemahan dan kesalahan perjalanan organisasi komunis di Indonesia setelah kepergiannya ke Moskow. "Menurut Musso, revolusi di Indonesia bukan revolusi proletariat, melainkan revolusi borjuis, sehingga harus ada front yang dipimpin orang-orang proletariat," ujar Hersri Setiawan, penulis Negara Madiun: Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan.

Melalui surat kabar, Musso juga mengkritik keras kesalahan-kesalahan mendasar revolusi nasional yang digelorakan Sukarno. Ia mempersoalkan antara lain tidak adanya wakil kelas buruh dalam pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa menjalankan politik revolusioner. Demikian juga kekuatan bersenjata. Menurut dia, angkatan bersenjata seharusnya adalah tentara rakyat yang benar-benar dibangun dari dan untuk rakyat.

Menakhodai strategi Jalan Baru, langkah pertama yang dilakukan Musso adalah mengambil alih pimpinan Front Demokrasi Rakyat dan melebur Partai Komunis, Partai Buruh, dan Partai Sosialis serta Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) menjadi partai tunggal, Partai Komunis Indonesia. Semua pemimpin organisasi tersebut oleh Musso diminta bersumpah menentang politik pemerintah.

Sesuai dengan doktrin organisasi, Musso meminta para pemimpin organisasi melakukan otokritik. Salah satu buah otokritik itu, belakangan, adalah terungkapnya pengakuan Amir Sjarifoeddin yang menerima 25 ribu gulden dari Van der Plas, petinggi Belanda yang juga Gubernur Jawa Timur di era Republik Indonesia Serikat. Musso juga mengkritik tindakan Amir yang membubarkan kabinetnya. Menurut Musso, melepaskan sebuah kekuasaan yang telah berada di tangan merupakan kesalahan besar.

Kebijakan komunis yang juga dipersalahkan Musso adalah perkembangan partai komunis ilegal yang dibentuknya pada 1935 untuk melawan fasisme Jepang. Setelah Proklamasi, di mata Musso, partai ini tidak segera mengubah diri mengikuti perkembangan politik yang terjadi.

Menurut Musso, adanya tiga partai yang sama-sama berorientasi pada buruh, yakni "PKI legal", Partai Buruh Indonesia (PBI), serta Partai Sosialis yang dikendalikan oleh PKI ilegal, dan sama-sama berdasarkan Leninisme dan Marxisme, telah membuat keruwetan organisasi. Ini justru menghalangi perkembangan organisasi kelas buruh. Lantaran banyak kelemahan itulah Politbiro memutuskan melakukan perubahan radikal. Tujuannya: mengembalikan secepatnya PKI sebagai pelopor kelas buruh.

Seakan untuk memamerkan pengaruhnya, pada 22 Agustus 1948 di Yogyakarta, Musso menggelar rapat raksasa. Dalam rapat yang dihadiri sekitar 50 ribu orang itu, dia meneriakkan pentingnya mengganti kabinet presidensial menjadi kabinet front nasional. Musso juga menyerukan perlunya menggalang kerja sama internasional untuk meratifikasi hubungan diplomatik secepat mungkin, terutama dengan Uni Soviet. Hubungan dengan negara itu, menurut dia, bisa mematahkan blokade Belanda.

Untuk menyebarkan gagasan revolusi Jalan Barunya, bersama pimpinan PKI, pada September 1948, Musso melakukan safari ke sejumlah daerah, antara lain Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo.

Di tengah safarinya itulah, pada 18 September, meletus peristiwa Madiun yang kemudian dikenal sebagai Madiun Affair. Dipimpin Soemarsono, pasukan Brigade 29, yang didominasi Pesindo, melakukan aksi sepihak. Mereka melucuti pasukan Brimob dan menyerang pasukan Divisi Siliwangi. Setelah menguasai Madiun, mereka mendeklarasikan pemerintahan Front Nasional sesuai dengan anjuran "Jalan Baru untuk Republik Indonesia" Musso.

Read more »

Kembalinya Sang Komunis Tua

PESAWAT amfibi Catalina itu mendarat di rawa-rawa Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada 10 Agustus 1948. Pada masa itu, rawa-rawa luas di dekat bendungan Niyama itu memang sering menjadi titik pendaratan pesawat yang membawa tamu-tamu rahasia untuk Republik.

Dua pria beriringan keluar dari pesawat. Seorang pria belia berperawakan tinggi ramping ditemani seorang pria setengah baya bertubuh gempal dengan wajah keras. Yang lebih muda bernama Soeripno, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Praha, Cekoslovakia. Adapun pria di belakangnya mengaku bernama Soeparto, sekretaris pribadi Soeripno.

Di tepi rawa-rawa, sebuah mobil menanti. Menurut sejarawan Belanda, Harry Poeze, mobil penjemput hari itu adalah milik pentolan Pemuda Sosialis Indonesia, Soemadi Partoredjo. Seperti dikutip dari buku Poeze, Verguisd en Vergeten, Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949, mobil itu dipilih karena kondisi keempat bannya yang masih baik.

Tak lama berbasa-basi, rombongan segera melaju pergi. Mereka mengarah ke Solo, Jawa Tengah. Di sana, Gubernur Militer Wikana-seorang tokoh Partai Komunis Indonesia terpandang-sudah bersiap menyambut dua tamu dari jauh itu.

Tak banyak yang sadar bahwa kedatangan dua orang dari Praha ini akan membawa konsekuensi politik yang amat besar untuk perjalanan sejarah Republik Indonesia muda, beberapa pekan berikutnya.

Pria setengah baya yang mengaku sebagai "sekretaris" itu sebenarnya adalah Musso, 50 tahun, tokoh legendaris PKI yang ikut mencetuskan pemberontakan para buruh pada 1926. Setelah lebih dari 20 tahun bermukim di Moskow, Rusia, pada medio 1948 itu dia memutuskan sudah saatnya kembali ke Indonesia.

***

MOSKOW, Januari 1948, delapan bulan sebelum kepulangan Musso. Perjanjian Renville baru saja ditandatangani di Indonesia. Pemimpin Partai Komunis Uni Soviet bergegas meminta sebuah laporan dibuat mengenai kondisi terakhir gerakan komunis di Nusantara.

Analisis itu dinilai penting karena, setahun sebelumnya, Moskow baru merilis garis perjuangan baru yang lazim dikenal sebagai doktrin Andrei Zhdanov. Berdasarkan teori ini, kaum komunis dianjurkan "mulai mengambil jarak dari kubu imperialis yang dimotori Amerika Serikat". Tindakan Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin-pemimpin koalisi sayap kiri di kabinet Indonesia, yang menandatangani pakta Renville di atas kapal Amerika yang berlabuh di Tanjung Priok-menimbulkan tanda tanya di Moskow.

Musso segera menyusun laporan. Namun minimnya informasi tangan pertama membuat analisisnya tidak akurat. Kepada pemimpin Partai Komunis Uni Soviet, Musso membela tindakan Amir dan kameradnya di Indonesia. Dia menyebutnya sebagai "taktik saja, untuk tidak menarik perhatian kaum antikomunis". Musso bahkan menjamin posisi kelompok kiri dalam militer Indonesia masih cukup kuat.

Dalam hitungan hari, analisis Musso terbantah habis. Pada 23 Januari 1948, sepekan setelah Renville ditandatangani, Amir Sjarifoeddin dipaksa mundur dari kursi perdana menteri. Posisi politik dua rival blok kiri, Masyumi dan Partai Nasional Indonesia, juga menguat.

Kesalahan laporan Musso segera dikritik hebat. Sejarawan Rusia, Larissa Efimova, mengutip laporan dua analis Rusia, Kogan dan Luhlov, menuding Musso "berkhayal" dan "membenarkan sebuah strategi yang membawa malapetaka".

***

Kepala Divisi Asia Tenggara di Departemen Kebijakan Luar Negeri Komisi Sentral Partai Komunis di Uni Soviet, Plishevsky, mengirim surat ke Politbiro dan menegaskan bahwa "taktik keliru PKI telah menyebabkan berpindahnya kekuasaan di Indonesia kepada partai-partai kanan".

Meski tak pernah ada dokumen yang menegaskan adanya tugas resmi dari Moskow kepada Musso, dalam bukunya, Dari Moskow ke Madiun?, Larissa menyebut Musso "merenungkan cukup lama kritik Partai Komunis Uni Soviet atas taktik lama PKI" sebelum akhirnya menetapkan diri untuk mengambil peran sentral meluruskan garis perjuangan partainya.

Pada April 1948, Musso meninggalkan Moskow, menuju Praha, Cekoslovakia. Di sana, dia mengaku bernama Musin Makar Ivanovich, dan menyamar menjadi sekretaris pribadi Soeripno, pejabat Indonesia setingkat duta besar yang ditempatkan Menteri Luar Negeri Agus Salim di sana sejak medio 1947.

Pada pekan ketiga Mei 1948, Soeripno berhasil membuka hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Keberhasilan Soeripno ini disambut pro-kontra-sebagian menilai hubungan diplomatik resmi dengan Soviet bisa mendorong Republik jauh ke kiri. Tak sampai sepekan kemudian, sebuah kawat resmi dikirim ke Praha: Soeripno dipanggil pulang ke Yogyakarta. Sekretaris pribadinya, Musin Ivanovich alias Musso, ikut pulang ke Indonesia.

Selama enam minggu di perjalanan-dari Praha, lewat Kairo, New Delhi, berhenti sebentar di Bangkok lalu Bukittinggi-Musso terus merahasiakan identitasnya. Menurut catatan Harry Poeze, dia bahkan berkeras tidak mau difoto. "Setiap kali ada kamera mengarah kepadanya, Musso selalu memalingkan muka, atau menyembunyikan wajah di balik koran atau buku."

Namun di Solo, kedatangan tokoh sekaliber Musso tak bisa lagi disembunyikan. Sambutan Wikana yang demikian hangat kepada "Soeparto" membangkitkan kecurigaan.

Pada 12 Agustus, dua hari setelah kedatangannya, berita pertama soal kepulangan Musso muncul di harian Merdeka, Solo. Pada berita berjudul "Soeparto al Musso" dijelaskan bahwa "ada kemungkinan, tokoh kawakan Musso yang sangat terkenal itu telah kembali".

Berita kecil itu segera disusul kabar-kabar selanjutnya di media lain. Dua media prokomunis, Suara Ibukota dan majalah Revolusioner-keduanya terbit di Yogyakarta-bahkan mempublikasikan wawancara panjang dengan Musso, selama tiga hari berturut-turut. Salah satu redaktur koran Suara Ibukota adalah Wikana.

Dalam artikel itu, Musso dengan panjang-lebar menjelaskan pentingnya pembentukan sebuah pemerintahan front nasional. "Tujuan tunggal dari mobilisasi seluruh potensi kekuatan kita dalam sebuah front nasional adalah memerangi pemerintah kolonial Belanda," kata Musso, seperti dikutip jurnalis harian Rakjat, Soerjono, dalam catatannya untuk sejarawan Amerika, Ben Anderson.

Sehari kemudian, Musso menemui Presiden Sukarno di gedung Agung, Yogyakarta. Mereka berpelukan lama. "Lho, kok masih awet muda?" tanya Bung Karno sambil tersenyum lebar. Musso menjawab tangkas, "Oh ya, ini semangat Moskow. Semangat Moskow selamanya muda."

Setelah bercakap-cakap panjang, di akhir pertemuan, Sukarno mengajak Musso membantu meredakan pertikaian antarkelompok dalam tubuh Republik. Seperti dicatat wartawan Revolusioner, Soepeno, Presiden berujar takzim, "Saya harap Pak Musso, setelah kembali ke Tanah Air, bisa membantu menciptakan rust en orde." Musso menjawab dalam bahasa Belanda, "Ik kom hier om orde te scheppen (Saya memang datang ke sini untuk menciptakan ketertiban)."

Read more »

Kartosoewirjo

Oleh: Bahtiar Effendy 

SEKARMADJI Maridjan Kartosoewirjo adalah tokoh menarik. Dari segi nama, penilaian subyektif saya mengatakan figur ini tidak memiliki Islamic credential yang kuat. Demikian pula jika dilihat dari sisi penampilan. Potret dirinya, seperti tampak dalam buku Cornelis van Dijk yang berjudul Darul Islam, tidak mengesankan sebagai santri dalam perspektif Clifford Geertz. Foto itu bahkan lebih tampak berkarakter abangan.

Kesan �nonsantri� ini diperkuat dengan asal-usul sosialnya yang berspektrum priayi-abangan. Ayahnya adalah, menurut Van Dijk, �mantri penjual candu, seorang perantara dalam jaringan distribusi candu siap pakai yang dikontrol dan diusahakan pemerintah�. Dan sekolahnya pun sekuler: Inlandsche School der Tweede Klasse, HIS, ELS, dan kemudian NIAS-sekolah dokter Jawa.

Menariknya, warna nonsantri itu tidak muncul dalam pembicaraan mengenai Kartosoewirjo. Sebaliknya, figur ini justru dikenal sebagai bagian penting dari pergerakan Islam, khususnya dalam kaitannya dengan gagasan dan eksperimen negara Islam.

Di Indonesia, wacana dan karya kesarjanaan tentang negara Islam sering dikaitkan dengan aspirasi ideologis dan politis �golongan agama�-yang kemudian bermetamorfosis menjadi partai Islam. Ini karena mereka, sebagaimana tecermin dalam perdebatan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (1945) dan Sidang Konstituante (1956-1957), ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Meski demikian, Kartosoewirjolah yang berasal-usul sosial nonsantri itu, yang menyatakan sikap politiknya secara lebih tegas: memaklumkan berdirinya Negara Islam Indonesia melalui gerakan Darul Islam. Sementara golongan agama atau partai Islam �hanya� berani mengusulkan Islam sebagai dasar negara, Kartosoewirjo tanpa ragu memilih mendeklarasikan negara Islam.

Terlepas dari soal nama, penampilan, dan asal-usul keluarga yang �bukan santri�, kehidupan Kartosoewirjo tidak kosong dari warna Islam. Setidaknya dia pernah dekat dengan H.O.S. Tjokroaminoto-bapak penggerak nasionalisme Indonesia melalui Sarekat Islam. Berbeda dengan Soekarno atau Semaoen-Darsono yang juga menjadikan Tjokroaminoto sebagai mentor, Kartosoewirjo bahkan pernah bergabung dengan PSII dan Masyumi. Dia juga melatih pemuda-pemuda dalam lembaga Suffah yang dibangunnya.

Atas dasar itu dapatlah dikatakan bahwa Islamic credential yang disandang Kartosoewirjo lebih bersifat institusional daripada substansial. Kartosoewirjo barangkali memang tidak memiliki pengetahuan tentang Islam sedalam Wachid Hasyim, Mohammad Natsir, atau Isa Anshari. Lagi-lagi menurut Van Dijk, substansi Islam diperolehnya secara otodidak melalui buku-buku berbahasa Belanda, yang dia dapatkan dari kiai-kiai Malangbong, seperti Yusuf Tauziri dan Ardiwisastra-mertuanya.

Barangkali sadar akan hal ini, yaitu keterbatasan mengenai keluasan dan kedalaman Islam, Kartosoewirjo tidak bersedia membuang waktu untuk menggali dasar-dasar teologi tentang perlunya negara Islam. Dan memang, Negara Islam Indonesia yang dia proklamasikan pada 7 Agustus 1949 lebih merupakan reaksi politis daripada agama atas situasi yang berkembang waktu itu.

Deliar Noer, misalnya, percaya bahwa gerakan Darul Islam muncul karena Kartosoewirjo-yang ketika itu �memimpin sebagian kekuatan bersenjata umat di daerah Jawa Barat�-tidak setuju dengan Persetujuan Renville. Inti persetujuan itu adalah ditariknya kekuatan bersenjata Indonesia, termasuk Hizbullah dan Sabilillah, dari daerah yang dianggap dikuasai Belanda.

Tapi sebenarnya, di luar Persetujuan Renville, ada faktor lain yang menyebabkan kelahiran Negara Islam Indonesia, seperti berdirinya Negara Pasundan ciptaan Belanda pada Maret 1948 dan-ini barangkali yang paling menentukan-jatuhnya pemerintahan RI di Yogyakarta pada Desember 1948 karena aksi polisional Belanda.

Dalam konteks seperti itu, kental warna kebencian terhadap kolonialisme Belanda dalam kaitannya dengan berdirinya Negara Islam Indonesia. Bahwa kemudian Kartosoewirjo memberi makna jihad dalam reaksinya terhadap perkembangan keadaan, hal itu merupakan sesuatu yang lumrah.

Gagasan mengenai jihad memberikan dimensi lain, nilai tambah, dalam perang melawan Belanda-walaupun harus pula disadari, dalam tradisi masyarakat agraris yang masih sangat tradisional, belum tentu pemahaman tentang jihad memiliki kedalaman makna teologis. Bisa saja jihad dimengerti dalam konteks mesianistik-menghadirkan juru selamat yang diridhoi Tuhan. Bukankah, sekali lagi menurut Van Dijk, Kartosoewirjo juga dilukiskan sebagai pemimpin yang memiliki kekuatan mistik, lengkap dengan keris dan pedangnya-Ki Dongkol dan Ki Rompang?

Tentu, kualitas yang dimiliki Kartosoewirjo tidak unik, tidak hanya ada pada dirinya sendiri. Sejak awal abad ke-20 sampai sekarang, pejuang negara Islam tidak selalu berasal dari kalangan muslim yang-dalam kerangka antropologis masyarakat Indonesia-disebut santri. Di belahan dunia lain, pejuang negara Islam itu ada yang berasal-usul seperti Kartosoewirjo, setidaknya jebolan perguruan tinggi sekuler, bukan madrasah.

Ini artinya, seperti tampak dalam sejarah pergerakan Darul Islam di Indonesia, gagasan mengenai negara Islam tidak mesti muncul karena kesadaran keagamaan. Ide itu bisa juga lahir sebagai respons atas perkembangan keadaan.

Bahtiar Effendy Dekan Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta

Read more »

Relevansi Darul Islam untuk Masa Kini

Oleh: Sidney Jones

BANYAK yang bisa kita pelajari dari sejarah Darul Islam yang ada relevansinya untuk Indonesia sekarang ini -dan bukan saja tentang bagaimana suatu gerakan radikal bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan melahirkan suatu generasi baru. Ada pelajaran juga tentang akibat buruk saat ketidakpuasan di daerah diabaikan oleh pusat; bahayanya memanfaatkan kelompok Islam garis keras untuk kepentingan politik; bagaimana pentingnya ikatan lintas generasi sehingga masa depan anak-anak anggota kelompok ekstrem harus diperhatikan; dan bagaimana harapan untuk daulah islamiyah tetap hidup.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Jawa Barat, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, dan Daud Beureueh di Aceh menjadi pahlawan untuk daerah mereka masing-masing. Setiap tokoh memimpin suatu pemberontakan melawan Republik atas nama DI, setiap orang membayar mahal atas perannya masing-masing, dan setiap orang menjadi sumber ilham untuk gerakan baru-pengaruh ketiganya masih terasa sampai hari ini:

Kartosoewirjo, yang memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 1949, ditangkap pada 1962 dan kemudian dieksekusi oleh regu tembak; banyak di antara ajudannya yang top diberi amnesti dan dana untuk kembali hidup seperti warga biasa dalam semacam program �deradikalisasi� zaman dulu. Sampai hari ini, dia menjadi inspirasi untuk semua kelompok, baik yang memilih jalan kekerasan maupun tidak, yang ingin mendirikan negara Islam, termasuk Jamaah Islamiyah (JI), Ring Banten, dan banyak kelompok sempalan lain.

Kahar Muzakkar tewas tertembak oleh tentara pada 1965; beberapa pengikutnya lari ke Sabah, sebagian lainnya lari ke Maluku. Kekacauan dan pengungsian yang terjadi sebagai dampak pemberontakannya ada bekasnya di Sulawesi sampai sekarang. Warisan yang tidak langsung termasuk jaringan Pesantren Hidayatullah, yang didirikan oleh salah satu pengagum Kahar, dan Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam di Makassar, yang ingin melanjutkan perjuangan dia melalui upaya advokasi.

Pemberontakan Daud Beureueh di Aceh berakhir pada 1962. Setelah kesepakatan perdamaian ditandatangani dengan pemerintah pada 1963, Beureueh ditarik kembali sebagai imam gerakan Darul Islam untuk seluruh Indonesia pada 1973. Tapi, empat tahun kemudian, dia ditangkap lagi dan menjadi tahanan rumah sampai wafatnya pada 1987. Gerakan Aceh Merdeka mewarisi nasionalisme Aceh dari DI Aceh, dan banyak pejuang pertama Gerakan Aceh Merdeka adalah anak para pejuang gerakan Daud Beureueh.Setiap versi DI dimulai sebagai balasan terhadap keluhan-keluhan setempat-misalnya kegagalan Jakarta memenuhi janji kepada Aceh tentang status istimewa. Pemunculan mereka menggarisbawahi bahwa salah satu pelajaran kunci untuk Negara Indonesia, yang masih relevan dengan kondisi Papua hari ini, adalah ketidakpedulian pemerintah pusat terhadap keresahan di daerah yang bisa menjadi motor radikalisasi.

Kartosoewirjo secara khusus mengembangkan semacam ideologi dan justifikasi untuk jihad terhadap negara kafir (awalnya Belanda, kemudian Republik Indonesia), yang banyak aspeknya mirip dengan yang disebut salafi-jihadisme. Sebuah buku yang ditulis Solahudin, wartawan Aliansi Jurnalis Independen, yang akan diterbitkan dalam waktu dekat, menunjukkan salah satu alasan kenapa ideologi yang dikaitkan dengan Al-Qaidah menemukan tanah yang begitu subur di Indonesia, yakni sudah ada landasan yang ditanam oleh pendiri DI.

Pada akhir 1950-an, tiga pemimpin DI itu sudah saling menghubungi dan bersepakat memperjuangkan suatu federasi Islam, meski konsep tersebut tidak pernah berhasil-antara lain karena tujuan setempat jauh lebih penting untuk rekrutmen dan mobilisasi daripada tujuan bersama. Empat puluh tahun kemudian, dalam konteks politik yang jauh berbeda, mujahidin Indonesia mendapat pelajaran yang mirip: entah betapa kuatnya kemarahan rakyat Indonesia terhadap kebijakan Amerika di Timur Tengah, tetap lebih gampang merekrut orang lewat diskusi soal Ambon dan Poso daripada tentang Palestina dan Irak.

Tidak lama setelah tentara Indonesia mengalahkan pemberontakan DI di Jawa Barat, pada 1965 terjadi peristiwa Gestapu. Prioritas utama dari tentara dan Jenderal Soeharto, yang pada 1966 mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, adalah membasmi Partai Komunis Indonesia. Dengan tujuan ini, prinsip �musuh dari musuh adalah teman� berlaku. Beberapa mantan pemimpin DI, yang melihat komunisme sebagai ancaman terhadap Islam, diangkat sebagai mitra TNI dalam operasi melawan PKI, sampai disebarkan senjata.

Pada 1971, ketika Soeharto sedang merencanakan pemilu pertama Orde Baru, anggota DI dilihat sebagai alat rahasia untuk memenangkan Golkar di Jawa Barat dan daerah lain. Mereka dikasih uang oleh Badan Koordinasi Intelijen Negara untuk menyelenggarakan �reuni� selama tiga hari, yang katanya dihadiri oleh lebih dari 3.000 orang eks anggota DI.

Dus, dana dan fasilitas pemerintahlah yang memungkinkan gerakan setengah mati ini hidup kembali-yang dengan cepat menggigit tangan yang memberinya makan. Dengan diradikalisasi, baik oleh kebijakan Soeharto yang dilihat anti-Islam, seperti asas tunggal, maupun oleh tulisan cendekiawan militan dari Timur Tengah yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, anggota DI dengan cepat memulai kegiatan klandestin untuk melawan negara.

Sebagai satu-satunya kelompok di Indonesia dengan sejarah berperang untuk negara Islam, makin banyak pemuda dan mahasiswa yang bisa direkrut-apalagi setelah represi Orde Baru meningkat. Di antara mereka ada Abdullah Sungkar, pendiri JI, dan sesama ustad dan temannya, Abu Bakar Ba�asyir. Salah satu pelajaran yang seharusnya diangkat, tapi ternyata tidak, adalah kooptasi atau kerja sama dengan Islam garis keras untuk tujuan politik lain tidak akan berhasil, dan mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya.

Pukulan keras terhadap DI/NII dilaksanakan oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban pada akhir 1970-an dan 1980-an, dengan akibat bahwa hampir semua tokoh penting dalam DI ditangkap. Salah satu aspek dari penangkapan ini menonjol: banyak narapidana dan tahanan politik ini punya anak laki-laki yang 20 tahun kemudian muncul sebagai pemimpin JI dan/atau pelaku terorisme.

Sebut saja empat pemimpin DI yang ditangkap pada waktu itu: Haji Faleh dan Achmad Hussein dari Kudus; Muhammad Zainuri dari Madiun; dan Bukhori dari Magetan. Anak Haji Faleh, Thoriquddin alias Abu Rusdan, menjadi amir sementara JI setelah Abu Bakar Ba�asyir ditangkap. Salah satu putra Achmad Hussein, Taufik Ahmad alias Abu Arina, menjadi tokoh JI Jawa Tengah. Anak Zainuri, Fathurrahman al-Ghozi, tewas tertembak di Mindanao pada 2003; dia terlibat dalam pengeboman di Jakarta dan Manila. Adik Al-Ghozi, Ahmad Rofiq Ridho alias Ali Zein, ditangkap karena menolong Noor Din M. Top, dan sekarang bebas. Anak Bukhori, Lutfi Haedaroh alias Ubeid, baru ditangkap untuk kedua kalinya karena ikut kamp militer di Aceh. Ubeid dan Umar Burhanuddin bekerja sama dengan Noor Din sebelum pengeboman Kedutaan Australia pada 2004. Putri-putri tahanan DI juga muncul sebagai istri orang JI pada 1990-an.

Kalau Indonesia bisa belajar dari masa lalu, seharusnya program kontra-radikalisasi ditargetkan kepada adik dan anak para tahanan radikal dan kepada sekolah yang mereka ikuti. Kartosoewirjo, lebih dari Daud Beureueh atau Kahar Muzakkar, mengerti bahwa indoktrinasi dan regenerasi harus dilaksanakan bersama. Lembaga Suffah yang dia dirikan di Jawa Barat, yang menggabungkan kajian agama dan politik dengan latihan militer, mungkin merupakan sumber teladan dan inspirasi bagi sekolah JI yang terkenal, seperti Al-Mukmin di Ngruki atau Lukmanul Hakiem di Johor, Malaysia.

Walaupun JI untuk sementara rupanya tidak tertarik melakukan amaliyat (operasi pengeboman dan lain-lain), pesantren-pesantren dalam jaringannya di Jawa, Lampung, Lombok, dan daerah lain adalah kunci kelangsungan hidup, karena di situlah anak-anak pemimpin JI dididik. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme seharusnya memprioritaskan program pengawasan secara ketat terhadap sekolah-sekolah ini-sekarang lebih dari 50-dan menarik anak-anak di dalamnya ikut dalam kegiatan di luar, supaya jaringan sosial mereka bisa diperluas.

Sejarah Darul Islam memberikan pelajaran lain yang seharusnya dipetik oleh Indonesia: pada saat para pemimpin gerakan radikal mulai dilihat terlalu pasif oleh pengikutnya, sayap lebih militan sering muncul, dengan semangat perjuangan lebih tinggi. Perpecahan ini tidak selalu menjadi indikasi bahwa organisasi mau mati. Setelah DI dihidupkan kembali pada 1970-an sampai sekarang, perpecahan ideologi serta kebijakan dan pribadi baru sering muncul. Yang paling terkenal adalah perpecahan JI dari DI pada 1992/1993, tapi ada faksi lain yang keluar karena tidak puas dengan keterlambatan DI merespons setelah konflik Ambon meledak pada 1999. Noor Din M. Top melepaskan diri dari JI pada 2003/2004 dengan membawa pengikutnya ke arah lebih militan. Baru-baru ini, aliansi lintas tanzim yang mendirikan kamp latihan di Aceh terdiri atas unsur-unsur sakit hati atau kurang puas dari sekitar sembilan kelompok berbeda-dan semuanya sangat kritis terhadap JI, yang dilihat tidak mau lagi berjihad.

Darul Islam jelas bukan suatu obyek kuno untuk museum. Setelah 50 tahun, ia masih tetap berkembang dan sempalannya masih tetap menjadi inti gerakan Islam radikal di Indonesia-bagaimanapun, ide negara Islam masih tetap bergema untuk generasi baru. Kalau ada yang masih ragu tentang kedigdayaan DI untuk mendorong anak muda berjihad, baca saja tulisan Iqbal alias Arnasan, salah satu pengebom bunuh diri di Bali pada Oktober 2002. Dia menulis kepada keluarga dan teman di Malingping, Banten, bekas basis DI:

�Ingat wahai Mujahidin yang di Malingping. Imam kita S.M. Kartosoewirjo dulu waktu membangun dan menegakkan sekaligus memproklamasikan kemerdekaan NII dengan darah dan nyawa para syuhada bukan dengan berleha-leha, santai-santai saja seperti kita sekarang. Kalau kalian benar-benar ingin membangun kembali kejayaan NII yang hari ini terkubur, siramlah dengan darah-darah antum agar antum tidak malu di hadapan Allah. Padahal kalian mengaku sebagai anak DII/NII.�

 Sidney Jones Penasihat Senior International Crisis Group

Read more »

Dua Tahap Revolusi

TAK banyak buku atau risalah yang ditulis Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Selama 13 tahun bergerilya di hutan-hutan Tasikmalaya, ia memang membawa mesin tik sebesar meja. Tapi ia hanya menulis pikiran-pikirannya tentang cita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia dalam bentuk pedoman dan artikel pendek, yang dimuat koran Fadjar Asia pada 1930-an.

Karena itu, meski ada tujuh buku yang menghimpun buah pikirannya, setiap buku menyuarakan hal sama. Sementara Soekarno atau Tan Malaka merumuskan ideologinya secara runtut, bahkan lebih dari rumusan traktat akademik, tulisan-tulisan Kartosoewirjo lebih seperti propaganda. Kalimatnya lincah meski dengan nada rendah.

Ada memang ia menyelipkan info terbaru seperti penemuan planet Pluto pada 1930 ketika membahas perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratulmuntaha. Menurut Kartosoewirjo, tujuh lapis langit tujuh lapis bumi yang disebut Quran tak lain dari susunan planet di antariksa yang berjumlah tujuh buah. Informasi itu ia peroleh karena mendengarkan siaran radio di seluruh dunia dari radio Zenit yang memakai 52 baterai kering, yang ia bawa ke mana pun pergi.

Dalam buku Haluan Politik Islam (1946), Kartosoewirjo membayangkan sebuah negara yang damai sentosa dan hukum Tuhan tegak mengatur hajat hidup orang banyak, dalam nama Negara Islam Indonesia. Untuk mencapainya, menurut dia, dibutuhkan dua tahap revolusi.

Tahap pertama adalah revolusi nasional, yaitu pengusiran penjajah dari bumi Indonesia. Revolusi ini selesai pada 1945 ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Setelah itu, masuk revolusi tahap kedua, yakni "revolusi sosial". Pada masa inilah Indonesia harus berada di jalan Tuhan dengan mencontoh perjalanan Isra dan Mikraj Nabi Muhammad.

Ia menyamakan kondisi Mekah sebelum Nabi hijrah dengan Indonesia sebelum 1945: jahiliah, tak ada tuntunan, dijajah dan diperangi ideologi lain. Nabi pun hijrah ke Madinah untuk mencapai kegemilangan. Di Madinah umat muslim mencapai masa keemasan. Agar Indonesia sama seperti periode Madinah, menurut Kartosoewirjo, rakyat Indonesia juga harus hijrah di semua lini: politik, sosial, ekonomi.

Caranya dengan jihad fisabilillah, bukan jihad fillah atau jihad yang hanya mengekang hawa nafsu. Jihad itu, menurut Kartosoewirjo, harus dirumuskan dan dilakukan secara cermat di semua sektor. Karena jihad adalah menegakkan hukum Tuhan yang sulit, dan bertempur dengan ideologi-ideologi lain, satu-satunya jalan adalah berperang. "Perang menghadapi negara Pancasila menjadi wajib hukumnya," tulisnya dalam Perdjalanan Soetji Isra' dan Mi'raj Rasoeloellah (1953).

Tapi, sebelum bisa berjihad dan hijrah, rakyat Indonesia harus beriman dulu, yakin bahwa hukum-hukum Allah adalah hukum terbaik untuk mengatur perikehidupan. Kartosoewirjo menyebut periode ini sebagai periode "revolusi individu". Para cerdik cendekia seperti dia dan kadernya harus mendorong revolusi individu ini seraya melakukan revolusi sosial. Tiga konsep inilah-iman, jihad, hijrah-yang kemudian menjadi basis ideologi Darul Islam dalam mencapai Negara Islam Indonesia dan ia sebagai imamnya.

Maka ia bergerilya masuk hutan menentang pemerintahan yang dipimpin Soekarno, negara yang kemerdekaannya juga dia perjuangkan.

Kartosoewirjo selalu menghubungkan apa yang terjadi di Indonesia dengan peristiwa yang menyertai hijrah Nabi. Medio 1947, ketika mengumumkan "perang suci" menghalau Belanda, ia menyamakannya dengan proklamasi Nabi memerangi kaum Quraish. Begitu pula Revolusi Gunung Cupu pada 17 Februari 1948, dan terakhir proklamasi Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949.

Ia percaya, peristiwa di zaman Nabi dan kejadian-kejadian yang dia alami bersama pengikutnya "sama-sama di luar dugaan dan perhitungan manusia". Dalam Sikap Hidjrah (1936), Kartosoewirjo yakin rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam akan sukarela menerima negara Islam sebagai bentuk baru pengganti republik. Keyakinan yang terbukti keliru.

Read more »

Surat Perpisahan dari Johor Bahru

TIBA-TIBA ia balik badan. Ajengan Masduki di depannya ia tinggalkan. Hadi Surya lari, menghidupkan motor bebek, lalu memacunya ke luar desa. Surat dalam amplop putih yang sedianya hendak disampaikan kepada Imam Darul Islam itu masih ia bawa. "Enggak tega saya setelah melihat dia," ujar Hadi, kini 47 tahun, saat ditemui di rumahnya di Bandung tiga pekan lalu.

Hadi masih ingat, pada Februari 1995, ia diutus Abdurohim Toyib, pemimpin Darul Islam Jawa Tengah, menyampaikan surat untuk Ajengan Masduki. Ketika itu, Hadi komandan Darul Islam Wilayah Semarang. Mengendarai sepeda motor dari Solo, ia menuju Desa Beji, Purwokerto, Jawa Tengah, tempat tinggal Ajengan setelah lari dari asalnya di Cianjur, Jawa Barat.

Ia bertemu dengan sang Imam di rerimbunan tanaman singkong dan ubi jalar. Di sekelilingnya empang lele seluas 600 meter persegi. Ajengan Masduki alias Damhuri, ketika itu 63 tahun, sedang santai di empangnya. Menyambut Hadi, Damhuri melepas caping, mengangguk, tersenyum, dan menghampiri.

Hadi Surya bukan orang asing bagi Ajengan. Sejak 1980-an, Hadi sering datang mengaji ke tempatnya. Pada saat yang sama, Hadi juga mengaji ke Abdullah Sungkar di Solo. Sang guru yang lari dari kejaran rezim Orde Baru ke Malaysia itu telah banyak bergaul dengan aktivis dari Afganistan, Yaman, dan Arab Saudi. Dia menekuni ajaran salafi jihadi dan kemudian mendirikan Jamaah Islamiyah. Kepada murid-muridnya, Sungkar menyatakan sejumlah ajaran Ajengan Masduki menyimpang dari Islam.

Kepada Tempo, Hadi mencontohkan, Ajengan mengajarkan kisah Raja Zulkarnaen yang bertanduk. Juga cerita lembah di Pandeglang, Rangkas Bitung, yang menjadi tempat bertemunya roh Sembilan Wali. "Kalau berdoa di sana, niscaya dikabulkan," kata Hadi.

Surat yang dikirim Abdurohim Toyib berisi pernyataan pemisahan diri Abdullah Sungkar dari Darul Islam. Tapi hati "sang kurir" menjadi luluh demi melihat Ajengan. Di ujung jalan, Hadi tertegun: "Ke mana surat itu mesti saya kasih?" Dia pun menuju rumah orang kepercayaan Ajengan, Kholid Sarbini. Surat diterima Abdul Gofar anaknya. "Saya wanti-wanti agar surat itu disampaikan ke Ajengan," kata Hadi.

Surat perpisahan itu diketik dan ditandatangani Abdul Halim alias Abdullah Sungkar dan Abu Somad alias Abu Bakar Ba'asyir. Sekitar 20 tahun bergabung di Darul Islam, keduanya keluar dan membentuk Jamaah Islamiyah pada Januari 1995. Abdul Halim menjadi amir dan Abu Somad menjadi wakilnya.

Menurut Solahudin, peneliti Darul Islam, Sungkar dan Ba'asyir masuk Darul Islam pada 1975-1976, setelah direkrut Haji Ismail Pranoto. Setahun sebelumnya, Darul Islam melakukan konsolidasi dan merekrut banyak aktivis muda Islam. Sungkar dan Ba'asyir lari ke Malaysia pada 1985. Di Johor Bahru, mereka mendirikan Pesantren Lukmanul Hakiem. Pengikutnya kebanyakan anggota Darul Jawa Tengah dan Indonesia Timur, tempat Sungkar menjadi komandan.

Hubungan Sungkar dan Ba'asyir di Malaysia semakin luas. Akses ke Timur Tengah pun terbuka. Sejak 1987, Sungkar aktif dalam pengiriman anggota Darul Islam untuk berperang melawan pasukan Uni Soviet di Afganistan. Kegiatan ini melancarkan akses ke aktivis Islam internasional. Sejak 1990, Sungkar menjadi komandan tertinggi Darul Islam dan orang kedua di bawah Ajengan Masduki.

Meski beberapa literatur menyebutkan Jamaah Islamiyah dibentuk pada 1993, menurut Hadi, ketika itu masih berupa gagasan Sungkar dan Ba'asyir. Setahun kemudian, Sungkar mengubah organisasinya menjadi Ring Darul Islam. "Masih dalam keluarga Darul Islam atau Negara Islam Indonesia, tapi sudah berbeda ajaran," katanya.

Ba'asyir berulang kali menyangkal keterlibatannya dengan Jamaah Islamiyah. Dia hanya mengakui berbeda pandangan dengan Ajengan Masduki. "Kami berpendapat Negara Islam itu sudah tak ada, namanya tak perlu disebut-sebut lagi," ujarnya dua pekan lalu usai berceramah di Masjid Iqwanul Qorib, Bandung.

Kendati begitu, Ba'asyir mengakui memiliki hubungan dengan orang-orang Darul Islam dan Negara Islam Indonesia karena kesatuan paham. "Kami kadang-kadang ziarah ke sana. Mereka orang-orang yang perjuangannya lurus," ujarnya.

Pengikut Darul Islam yang bergabung ke Jamaah Islamiyah dibaiat lagi. Sungkar memformalkan struktur organisasi seperti markaziah, mantiqiah, wakalah, dan katibah. Organisasi baru ini dibagi menjadi dua mantiqiah: satu untuk urusan luar negeri, dipimpin Hambali, dan lainnya urusan dalam negeri, dipimpin Anshori alias Ibnu Thoyib atau Abu Fatih.

Mukhlas atau Ali Ghufron, kader yang cemerlang dan baru pulang dari Afganistan, bergabung dengan Hambali. Begitu juga Amrozi, adik Mukhlas. Ketika itu, 2.000 lebih kader telah dikirim ke Afganistan. Sebagian besar dari Jawa Tengah. Hambali pun jadi orang penting. Ia berhubungan dan mendapatkan dana dari Al-Qaidah pimpinan Usamah bin Ladin.

Sebelum Jamaah Islamiyah terbentuk, Darul Islam sudah pecah menjadi tiga. Satu faksi dipimpin Ajengan, satu dipimpin Abdul Fatah Wiranagapati, dan lainnya KW-9 yang dipimpin Abi Karim. Layaknya partai politik, perpecahan dipantik masalah jabatan.

Awalnya pada 1974, ketika Darul Islam memutuskan kembali ke gerakan bersenjata. Daud Beureueh diangkat menjadi imam pertama. Tapi, tahun berikutnya, ia ditangkap dan dibui. Adah Djaelani tampil menggantikan Daud Beureueh.

Pada 1980, Adah juga dijebloskan ke penjara. Ia dianggap terlibat sepak terjang Warman, pemimpin pasukan khusus Darul Islam, yang mencari modal dengan melakukan fai-alias merampok-di berbagai tempat di Jawa Barat. Warman juga membunuh Djaja Sudjadi, pentolan Darul Islam masa Kartosoewirjo yang menolak bergabung dengan gerakan fisabilillah pimpinan Beureueh. Masduki pun mengambil alih pimpinan.

Adah menolak bergabung dengan Ajengan. Ia menganggap pengangkatan imam baru itu tak sesuai dengan prosedur karena tak melalui mekanisme dewan syura. Beberapa pengikut Adah, terutama Abi Karim, yang menguasai KW-9-Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Banten-ikut menolak Ajengan.

Begitu juga Abdul Fatah Wiranagapati, yang mengklaim pengikut paling murni Kartosoewirjo. Ia menganggap mereka yang mengklaim diri sebagai pentolan tak berhak lagi menjadi anggota Darul Islam. "Alasannya, para pentolan itu menandatangani perjanjian 1962 yang menyatakan Darul Islam batal," kata Solahudin.

Hingga 2000, ada tujuh kelompok Darul Islam yang masih memegang prinsip fisabilillah, dengan konsep amal, hijrah, dan jihad yang diajarkan Kartosoewirjo. Salah satunya dipimpin Tahmid Rahmat Basuki, putra Kartosoewirjo. Tahmid awalnya bergabung dengan Adah Djaelani. Dia dan pengikutnya marah ketika Adah menggantinya dengan Abu Toto alias Panji Gumilang sebagai kepala staf umum.

Tahmid kemudian menjadi imam hasil pemilihan dewan syura di Cisarua, Jawa Barat. Langkah ini tak memuaskan Gaos Taufik, pentolan Darul Islam Sumatera, yang menganggap lebih pantas menjadi pemimpin. "Gaos merasa lebih senior," kata Solahudin.

Darul Islam pimpinan Tahmid juga tak mulus. Pengikutnya, Akdam alias Jaja, tak puas dengan keputusan Tahmid menyetop pengiriman kader Darul ke Mindanao, Filipina Selatan. Pengiriman kader ini dianggap penting setelah kamp pelatihan Afganistan tak beroperasi lagi.

Pada 1999, setahun setelah Sungkar dan Ba'asyir kembali ke Indonesia, pecah konflik Ambon. Inilah momentum kader Jamaah Islamiyah diterjunkan. Dipimpin Zulkarnaen alias Arif Sunarso, sebagian besar yang dikirim ke Ambon berasal dari Mantiqi Satu. Mantiqi Tiga yang berbasis di Sulawesi pun dibentuk.

Yang berangkat ke Ambon, selain anggota Jamaah Islamiyah, juga anggota Darul Islam yang tadinya masih mengakui kepemimpinan Ajengan. Menurut Solahudin, penolakan terlibat di Ambon membuat DI Ajengan pecah lagi. Yang ingin berjihad disebut DI Akram-diambil dari nama tokohnya. Di Ambon, DI Akram bersatu dengan Jamaah Islamiyah. Dan dalam kamp pelatihan di Mindanao pada 1993-1999, semua kader Darul yang terpecah-pecah bersatu kembali. Mereka seperti melupakan klaim "pengikut Kartosoewirjo paling murni".

Read more »

Pasang-Surut Pesantren Darul Islam

RENCANANYA, menara Masjid Rahmatan Lil Alamin di kompleks Pesantren Al-Zaytun akan tegak 145 meter. Tapi hingga kini tingginya baru setengahnya. Marmer Cina dan Spanyol untuk pelapis tembok menara sampai saat ini belum tersedia.

Pembangunan pondok pesantren di Desa Mekarjaya, Kecamatan Haurgeulis, Indramayu, Jawa Barat, ini sebenarnya sudah dimulai pada 1996 oleh pendirinya, Syekh Abdussalam Panji Gumilang. Tiga tahun kemudian, pesantren ini diresmikan Presiden B.J. Habibie. Tapi proyek di atas lahan 1.200 hektare itu belum berhenti. Cuma, prosesnya tersendat-sendat lantaran biaya mulai menipis. "Uangnya sudah seret karena pengikutnya tak sebanyak dulu," tutur Sofwan, bekas juru warta di media milik Ma'had Al-Zaytun.

Al-Zaytun didirikan dengan obsesi menjadi pesantren terbesar di Asia Tenggara. Muridnya pernah tercatat 5.300 orang, dari dalam dan luar negeri. Pesantren ini menggelar pendidikan mulai taman kanak-kanak hingga universitas. Untuk masuk ke sana, calon murid harus lulus serangkaian tes: hafalan Juz Amma, tes kesehatan, tes psikologi, dan wawancara. Para siswa tak cuma belajar bahasa Inggris dan Arab, tapi juga bahasa Rusia, Cina, dan Prancis. Ratusan unit komputer dan notebook melengkapi fasilitas belajar.

Untuk ongkos belajar selama enam tahun, Al-Zaytun menarik US$ 3.500 atau sekitar Rp 31,5 juta. Orang tua santri juga diminta menyumbangkan bibit pohon jati. Dalam waktu enam tahun, International Accreditation and Recognition Council, yang berkedudukan di Australia, memberi Al-Zaytun sertifikat bintang empat, sebuah penghargaan internasional di bidang pendidikan.

Al-Zaytun adalah pesantren modern yang lengkap. Semua ruangannya berpenyejuk udara, dapur komplet dengan peralatan masak listrik, serta ada binatu, supermarket, dan saluran telepon internasional.

Seribu hektare lahan dikhususkan untuk pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, juga pabrik garmen. Kebutuhan sandang-pangan sekitar 10 ribu penghuninya terpenuhi secara swasembada.

Untuk urusan kesehatan, tersedia tenaga dokter dan paramedis, psikiater, serta tim konseling. Pesantren juga dilengkapi dengan aneka sarana olahraga: lapangan sepak bola, atletik, hoki, voli, basket, dan tenis, juga kolam renang, plus stadion berkualitas Olimpiade internasional.

Sukses Al-Zaytun tak lepas dari tangan dingin Syekh Abdussalam Panji Gumilang, 64 tahun. Lelaki kelahiran Gresik, Jawa Timur, ini adalah tokoh Negara Islam Indonesia. Dia aktivis Gerakan Pemuda Islam, juga pengikut Lembaga Kerasulan pimpinan Karim Hasan-lembaga yang berafiliasi kepada NII.

Sebelum Al-Zaytun berdiri, Panji Gumilang dikenal dengan nama Abdussalam Toto atau Abu Toto. Pada 1996, ia menerima mandat dari Adah Djaelani, sesepuh NII, untuk memimpin NII Komandemen Wilayah 9 (NII KW-9).

Penunjukan Abu Toto ditentang keras kalangan internal NII, yang berujung pada pembatalan Adah sebagai Imam NII. Tapi Abu Toto maju terus dan mengembangkan Harakat Qurban-program penggalangan besar-besaran dana umat untuk gerakan. Wilayah KW-9 meluas dengan pola rekrutmen yang "seperti multi-level marketing," kata Sofwan, yang ikut gerakan itu ketika baru kuliah semester pertama di Institut Teknologi Indonesia. Syarat masuk NII KW-9 adalah ikut pengajian, mengakui gagasan negara Islam, mengingkari Negara Republik Indonesia, dan bersedia dibaiat.

Menurut Sofwan, NII KW-9 Abu Toto bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka, misalnya, menggelar pengajian tertutup serta tidak mewajibkan jemaahnya melakukan salat lima waktu dan menutup aurat. Jemaah juga diwajibkan menyetor uang kepada kelompok sebagai biaya hijrah dari situasi kafir menjadi Islam.

Kebijakan Abu Toto itu ditentang bekas aktivis NII lainnya. "Itu Darul Islam gadungan yang mencemarkan NII," ujar Kastolani, bekas komandan kompi Tentara Islam Indonesia di Brebes, Jawa Tengah. Kartosoewirjo pun tak mengajarkan bahwa orang di luar kelompoknya adalah orang kafir. "Kalau pemerintahannya kafir, iya, tapi bukan orangnya," ucap Kastolani.

Ketika perekrutan dan penggalangan dana mulai menggelisahkan di awal dekade 2000, gelombang anti-Zaytun pun bermunculan. Ratusan orang mengadu sebagai korban ke Forum Ulama Umat yang dibentuk ulama Jawa Barat. Forum mengeluarkan fatwa sesat terhadap gerakan NII KW-9 Panji Gumilang.

Tim Investigasi Aliran Sesat (TIAS) dan Solidaritas Umat Islam untuk Korban NII KW-9, Al-Zaytun, dan Abu Toto (SIKAT) dibentuk masyarakat. Tak ada yang tahu persis berapa total anggota jemaah NII KW-9. SIKAT pernah memperkirakan jumlahnya sekitar 100 ribu. Tak jelas pula berapa nilai duit yang sudah dikumpulkan kelompok ini.

Investigasi majalah Tempo pada 2002 menemukan bahwa ada setoran Rp 7 miliar per bulan hanya dari satu wilayah. Di seluruh Indonesia ada 28 wilayah kerja NII. Jurnal Van Zorge menyebutkan pendapatan tahunan Al-Zaytun adalah Rp 162 miliar. Perhitungan tim investigasi Tempo menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi: sekitar Rp 770 miliar.

"Berapa persisnya, ya, cuma Syekh dan Tuhan yang tahu," ucap Sofwan. Uang umat yang dia duga hingga triliunan itu, menurut Sofwan, disimpan di sembilan rekening Bank CIC-kini menjadi Bank Century.

Panji Gumilang menolak permintaan wawancara Tempo. Pengurus Al-Zaytun juga melarang Tempo mengunjungi pesantren besar itu. "Kami tidak memperbolehkan siapa pun masuk tanpa izin pimpinan," kata seorang anggota staf humas Al-Zaytun. Tapi pada 2002, kepada Tempo, Panji Gumilang mengatakan sumber dana Al-Zaytun adalah "sedekah" umat Islam di Indonesia dan luar negeri.

Read more »

Negara Setengah Hati

DIKEPUNG hamparan lahan persawahan yang sejuk sepi, Babakan Cipari menyimpan bara. Di kampung berjarak 20 kilometer dari Kota Garut, Jawa Barat, itu hidup sekelompok orang yang tak mengakui Republik Indonesia.

Sensen Komara, 46 tahun, pemimpinnya. Dia imam atau panglima tertinggi bagi kelompok-tak lebih dari 20 orang-yang mengklaim menghidupkan kembali Negara Islam Indonesia (NII), yang pernah diproklamasikan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949 atau 12 Syawal 1368 Hijriah. "Saya hanya meneruskan perjuangan Bapak," kata Sensen.

Keberadaan NII di kampung itu memang tak lepas dari peran ayah Sensen, Bakar Misbah. Dialah Bupati NII Garut di masa NII pertama diproklamasikan.

Kampung Babakan Cipari, Desa Sukarasa, Kecamatan Pangatikan, adalah basis pergerakan Darul Islam. Sekitar 500 meter dari sana, terdapat pesantren Darussalam yang didirikan KH Yusuf Tauziri, saudara Bakar Misbah. Pendiri pesantren itu pernah menjadi teman seperjuangan Kartosoewirjo, lalu pecah kongsi dan melawan Darul Islam.

Setelah Kartosoewirjo menyerah pada Batalion Kujang, Juni 1962, pengikut Darul Islam kocar-kacir. Mereka bersembunyi karena diburu tentara Indonesia. Setelah situasi aman, mereka yang selamat keluar dari persembunyian, termasuk Bakar Misbah. Ia menjalani sisa hidup di Kampung Babakan bersama kelima anaknya. Bakar meninggal pada 1993.

Sepeninggal sang ayah, Sen-sen bergabung dengan keturunan pengikut Darul Islam yang lain. Mereka menghidupkan kembali NII di kampung para petani itu. Sensen, anak kedua Bakar, mendeklarasikan diri sebagai imam ke-15. Rumahnya dijadikan pusat komando. Berukuran 11 x 11 meter, berdinding bambu, dan berlantai papan, rumah itu menjadi pusat pemerintahan atau istana negara NII.

Saat Tempo mengunjungi rumah itu dua pekan lalu, tidak tampak simbol kenegaraan di sana. Tak ada simbol NII, apalagi simbol RI seperti gambar presiden dan burung Garuda. Di ruangan tamu, hanya ada foto Kartosoewirjo berukuran kuarto. "Semua simbol negara kami dirampas pemerintah Indonesia," kata Sensen.

Dalam menjalankan pemerintahan, Sensen dibantu para menteri. Ada menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri pertahanan, dan menteri pendidikan. Bersama para pembantunya, lulusan Institut Agama Islam Negeri Bandung, Jawa Barat, ini menggelar rapat kabinet di rumahnya. "Sama seperti istana presiden di Indonesia," katanya.

NII, Sensen mengaku, memiliki alat pertahanan yang kuat. "Kami punya pesawat tempur tipe F-16 dan Sukhoi," katanya. Namun ia tak mau memberitahukan keberadaan pesawat eksklusif itu-rahasia negara. Sensen dan warganya memiliki usaha ternak ayam potong. Ini usaha bersama yang keuntungannya digunakan untuk operasional dan buat menopang ekonomi negara. "Rakyat NII," Sensen berujar, "tak dibebani pajak seperti di negara lain."

Akses transportasi dan jaringan telepon yang dimiliki NII, menurut Sensen, digunakan untuk meluaskan jangkauan. Sensen menghimpun keturunan pengikut Darul Islam di 42 kecamatan di seantero Garut untuk menjadi warga NII. Saat ini jumlahnya 3.000-an orang. "Mereka mau bergabung karena wasiat orang tua untuk meneruskan perjuangan Darul Islam," kata Sensen.

Darsun Sudrajat, 48 tahun, warga NII dari Kampung Papandak, Desa Sukamenak, Kecamatan Wanarja, berkomentar tentang hidup sebagai warga NII. "Hidup di sini lebih damai karena saling mendidik, berbeda dengan di Indonesia," katanya.

Awalnya, aktivitas NII di Babakan tertutup. Barulah pada 17 Januari 2008, masyarakat tahu apa yang terjadi. Saat itu, Sensen dan dua menterinya mengibarkan bendera NII, merah-putih bergambar bulan-bintang, di depan rumahnya.

Akibat insiden pengibaran bendera itu, ketiganya ditangkap kepolisian. Tapi Sensen dilepas karena jiwanya dianggap "terganggu". Sebaliknya, dua menterinya divonis Pengadilan Negeri Garut tiga tahun enam bulan penjara pada 15 Oktober 2008.

Kendati ada yang masuk penjara, gerakan mereka tak kendur. Mei lalu, pemimpin NII di Desa Purbayani, Wowo Wahyudin, berkirim surat ke pejabat desa setempat. Mereka meminta warga NII tidak dimasukkan ke daftar pemilu presiden. "Kami sudah punya imam," kata Wowo. Mereka pun menolak sensus penduduk beberapa bulan lalu.

Gesekan pun terjadi. Masyarakat setempat bereaksi. Puncaknya terjadi pada 4 September 2009. Kepolisian Resor Garut mengamankan 16 warga NII dari amuk massa saat menggelar musyawarah di Kantor Desa Tegal Gede, Kecamatan Pakenjeng.

Amuk massa itu buah kejengkelan warga melihat aktivitas ibadah NII. Di Kampung Situ Bodol pada 4 September 2009, misalnya, warga NII melakukan salat Jumat dengan membelakangi arah kiblat. Mereka juga mengubah kata "Muhammad" dengan "Sensen Komara" dalam kalimat syahadat dan azan.

Akibatnya, tiga pentolan NII di Purbayani, termasuk Wowo, divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Garut. Setelah rentetan kejadian itu, warga NII mulai tiarap karena diawasi ketat kepolisian. Arah kiblat pun kembali seperti sedia kala. "Supaya tidak rame lagi," kata Sensen. Tapi syahadat dan lafal azan masih tetap versi NII.

Kendati dianggap menyimpang dari ajaran yang lazim, masyarakat sekitar tak terlalu hirau. Salaf Sholeh, sesepuh pesantren Darussalam, menilai ajaran NII tak perlu dihiraukan. "Karena imamnya gila," katanya.

Paham kenegaraan Sensen juga unik, lebih tepatnya pragmatis. Kendati menolak eksistensi Negara Indonesia, warga NII tetap mengurus kartu tanda penduduk serta menerima bantuan langsung tunai, pembagian beras untuk orang miskin, bahkan pembagian jatah kompor gas gratis.

Mereka juga tak malu menagih kepada pamong setempat jika tak kebagian jatah gratisan. "Masak, pemberian ditolak," ujar Sensen.

Read more »

Jihad Sebatang Korek

Komando Jihad menjadi awal kebangkitan sekaligus perpecahan pentolan DI/TII. Intelijen menggembosinya dari dalam. 

PANGGILAN dari kantor Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jawa Barat membuat Sardjono Kartosoewirjo bergetar. Waktu itu, pada 1975, anak bungsu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo ini baru kelas tiga sekolah menengah atas. Dipanggil tentara pada zaman ketika Orde Baru menancapkan pengaruhnya sungguh membuat kecut remaja 18 tahun ini.

Bersama ibu, dua kakak, dan pentolan Darul Islam seperti Danu Muhammad Hasan, Ateng Jaelani, Adah Djaelani, dan Aceng Kurnia, Sardjono diterima Letnan Kolonel Pitut Soeharto. Dengan gaya kalemnya, Direktur III Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) tersebut menyodorkan kertas yang harus diteken 11 orang itu. Isinya ikrar kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas Pancasila. "Meski masih anak-anak, saya diminta ikut tanda tangan karena saya bisa dianggap simbol DI/TII," katanya tiga pekan lalu.

Sardjono tak mengerti, ikrar itu adalah upaya pemerintah meredam aksi teror yang dilancarkan pentolan eks Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di pelbagai daerah. Gaos Taufik, misalnya, mengebom sejumlah hotel dan rumah sakit Kristen, merampok bank, dan membunuh sejumlah orang. Gaos adalah Komandan Perang Wilayah Besar Darul Islam Sumatera Utara.

Pitut mengaku diutus lang-sung oleh Presiden Soeharto untuk secara rahasia mendekati pentolan-pentolan Darul Islam. "Pak Harto menawarkan amnesti penuh kepada mereka asal tak ada lagi aksi teror," kata Pitut, kini 81 tahun. Bentuk pengampunan itu antara lain tawaran menjadi anggota DPRD dari Fraksi Golkar jika partai ini menang dalam Pemilihan Umum 1971.

Darul Islam memang sudah memaklumatkan diri menjadi pendukung Golkar setelah Bakin mengumpulkan pemimpin dan anggota DI di rumah Danu Muhammad Hasan di Jalan Situ Aksan 120, Bandung, pada 1971. Pertemuan tiga hari tiga malam ini dihadiri 3.000 orang dengan deklarasi dukungan terhadap partai pemerintah itu. Meski Golkar menang dalam pemilu, mereka tak pernah menjadi legislator di parlemen pusat ataupun daerah.

Tanpa setahu Pitut, tokoh-tokoh ini diam-diam mendiskusikan kemungkinan kembali ke cita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949. Tak semua setuju, memang. Beberapa orang kecewa karena ada isu reuni dibiayai Bakin yang ditandai kehadiran Pitut sebagai pejabat telik sandi itu.

Kepada Tempo, Pitut membantah membiayai reuni lintas generasi Darul Islam itu. "Duit dari mana? Kami tak punya uang," katanya. Ia mengaku datang hanya untuk menyaksikan acara karena ini pertemuan terbesar pertama setelah Kartosoewirjo meninggal pada 1962.

Diskusi tersembunyi itu berlangsung alot. Djaja Sudjadi, bekas menteri Negara Islam Indonesia, menolak ide kembali ke jalan jihad. Ia menyatakan keluar dan mendirikan DI Fillah, kelompok yang menentang perjuangan bersenjata. Sebaliknya, Aceng dan Danu setuju menghidupkan semangat Kartosoewirjo dan membentuk DI Fisabilillah.

Rencana pun dimatangkan. Pada 1974, dibentuk Komando Perang Wilayah Besar yang dibagi tiga: Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Sulawesi dipegang oleh Ali A.T., Sumatera oleh Gaos, dan Jawa oleh Danu Hasan. Aksi pertama adalah merekrut anggota Darul Islam baru dari kalangan muda, sebelum jihad benar-benar dikobarkan. Gaoslah yang pertama akan beraksi. Dia kemudian meledakkan acara Musabaqah Tilawatil Quran di Medan, disusul pengeboman rumah sakit Kristen di Bukit Tinggi.

Namun aksi itu tak direspons sama sekali oleh Jawa Barat. Danu dan Aceng, yang merestui gerakan Gaos, hanya bungkam. "Padahal Jawa Barat sudah berjanji, 'walaupun dengan sebatang korek api, jihad akan disambut oleh Jawa'," kata Solahudin, peneliti DI/TII. "Kenapa Jawa Barat tak merespons, masih misterius."

Ada dugaan, Jawa Barat memang sudah gembos sebelum jihad terjadi secara masif. Pernyataan ikrar di hadapan Pitut itu salah satunya. Belakangan diketahui bahwa Danu ternyata bisa dibina Bakin. "Ada tiga yang ikut saya: Danu, Ateng, dan Dodo Muhammad Darda," kata Pitut. Dodo adalah kakak Sardjono Kartosoewirjo.

Kepada Danu dan Aceng, Pitut memberikan modal untuk berdagang. Tapi Danu, yang lama bergerilya di hutan, tak paham cara ambil untung. Usahanya bangkrut. Pitut lalu menawarkan kerja di Bakin dengan ruang kantor dan gaji rutin. Sedangkan Ateng dan Adah Djaelani sukses sebagai penyalur minyak tanah untuk seluruh Jawa Barat di bawah perusahaan PT Taman Sebelas.

Gampangnya Danu dibujuk juga tak lepas dari peran Ali Moertopo, Deputi Kepala Bakin waktu itu. Ali dan Danu sama-sama pejuang di zaman revolusi kemerdekaan. Juga ada nama lain yang bisa "dibina", yakni Haji Ismail Pranoto, yang populer dipanggil Hispran. Dia memimpin Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam, organisasi di bawah Golkar, dan menjadi kontraktor yang kerap bekerja sama dengan Ahmad Rivai, tokoh DI Lampung.

Tapi Hilmi Aminuddin menyangkal pernyataan bahwa ayahnya bisa dibina dengan mendapat gaji dari Bakin. Menurut Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera ini, Danu Hasan mendapat tunjangan dan beras dari Komando Daerah Militer Jawa Barat sebagai eks pejuang 1945. "Saya yang ambil amplop dan berasnya," kata Hilmi kepada Tempo.

Menjelang Pemilihan Umum 1977 memang terjadi penangkapan besar-besaran eks Darul Islam. Menurut Pitut, itu terjadi karena tenggat menyerah bagi anggota Darul Islam telah habis. Sebab, pentolan yang tak bisa dibujuk Pitut masih menjalankan gerilya di hutan-hutan Tasikmalaya dan Garut, seperti Ules Sudja'i. Ia menyangkal penangkapan itu berkaitan dengan Pemilu 1977 untuk menggembosi suara umat Islam ke Partai Persatuan Pembangunan. "Mereka ditangkap untuk dibina, bukan dibui atau isu pemilu," katanya.

Entah siapa yang pertama memunculkannya, penangkapan oleh Kodam Siliwangi di bawah komando Mayor Jenderal Himawan Soetanto itu dituding sebagai penumpasan gerakan "Komando Jihad" atau "Neo-DI". Sebab, yang ditangkap bukan hanya mereka yang belum bisa dijinakkan, melainkan juga Danu, Hispran, Aceng, dan Ateng. Belakangan Jaksa Agung Ali Said mengklarifikasi sebutan "Komando Jihad" untuk segala jenis teror yang merongrong Pancasila.

Kalangan Darul Islam sendiri tak mengenal istilah ini. "Itu istilah pemerintah," kata Sardjono. Namun penangkapan ini menandai babak baru Darul Islam. Di pengadilan, para terdakwa saling tuding telah menjadi pengkhianat sehingga tentara menangkapi mereka. "Ada tokoh DI yang dibina Bakin," kata Ateng Jaelani saat bersaksi di pengadilan Hispran. Yang dia maksud tentu Danu Muhammad Hasan.

Sebaliknya, Hispran menuding Ateng juga binaan intelijen dengan menikmati hidup sebagai penyalur minyak tanah. Ia meminta maaf telah memprovokasi jemaahnya untuk kembali kepada cita-cita Negara Islam Indonesia.

Rupanya, reuni 1971 di rumah Danu Hasan memang benar-benar dijadikan pijakan untuk menghidupkan Negara Islam Indonesia. Namun gerakan sporadis di Jawa Tengah dan Timur ini berantakan sebelum mencapai target. "Komando Jihad" menjadi pertanda kebangkitan sekaligus keterpurukan pengikut Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

Read more »

Masih Misteri Setelah 45 Tahun

PERAHU kayu bercat biru dengan tudung terpal di bagian tengah itu melaju membelah laut menuju Pulau Onrust, meninggalkan tepian Muara Kamal di Jakarta Utara. Dua buah mesin tua berkekuatan masing-masing 40 tenaga kuda meraung di bokong kapal pada Selasa siang akhir Juli lalu.

Di bawah tudung itu, Sardjono Kartosoewirjo, 53 tahun, duduk bersila di bagian lantai kapal yang sedikit lebih tinggi. Tak ada kursi di perahu yang kini melaju ke utara itu. "Ini pertama kalinya saya ke sana." Sardjono mengenakan baju hangat lengan panjang berwarna cokelat bergaris kuning serta celana hitam dan sepatu karet sewarna. Ia membawa tas berisi baju koko dan kopiah putih.

Butuh waktu sekitar setengah jam untuk mencapai Pulau Onrust, sekitar 14 kilometer dari tepi utara daratan Kota Jakarta. Selain di Muara Kamal, dermaga yang bisa digunakan ada di Marina Ancol dan Muara Angke.

Onrust dalam bahasa Belanda berarti tanpa istirahat (sibuk). Pada pertengahan abad ke-16, di pulau ini terdapat galangan kapal yang lumayan besar. Ia melayani ratusan kapal, terutama milik kongsi dagang Belanda (VOC) Saat itu, Onrust dikuasai Pangeran Jayakarta, kemudian dipinjamkan untuk jangka waktu tertentu kepada VOC.

Pulau ini dilengkapi gudang-gudang untuk menyimpan muatan kapal yang sedang diperbaiki. Belakangan, pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda membangun tak kurang dari 35 barak haji bagi penduduk yang hendak berangkat ke Mekah. Pulau ini lantas menjadi tempat karantina jemaah yang kembali sebelum pulang ke rumah.

Ketika itu, Onrust masih seluas sekitar 12 hektare dan penuh dengan pepohonan besar. Kayunya banyak digunakan untuk pembuatan kapal. Sebuah benteng segi lima sempat dibangun Belanda di sini sebagai pertahanan menghadapi Inggris. Juga sebuah penjara. Westerling, perwira Belanda yang dikenal karena pembunuhan puluhan ribu warga Sulawesi, sempat ngendon di sini sebelum melarikan diri.

Beberapa tokoh Partai Komunis Indonesia juga sempat dipenjarakan di sini. Nama Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tertoreh di salah satu sudut gedung museum yang belakangan dibangun pemerintah Indonesia. Gedung itu tadinya rumah dokter dan perawat yang bertugas mengurusi kesehatan jemaah haji. "Namanya tertulis di dalam semacam pigura," kata Muhammad Giri, cucu Kartosoewirjo, yang pernah datang sekitar tahun 2000.

PERAHU melamban mendekati dermaga kecil Pulau Onrust. Dadang, pemilik kapal yang merangkap nakhoda, meminta dua adiknya yang menjadi anak buah kapal menstabilkan perahu dengan berpegangan pada perahu lain yang sedang ditambat.

Tak ada petugas yang berjaga di pulau yang hampir tidak berpenghuni ini. Hanya ada dua warung mi instan dan sebuah bangunan semipermanen dari kayu di sisi timur, yang ditempati para nelayan yang sedang beristirahat. Sebuah tugu hitam berbentuk batu besar menyambut setiap orang yang datang. Di permukaannya tertulis ringkasan sejarah pulau.

Sardjono berjalan perlahan menapaki konblok. Seseorang yang baru saja kelar memancing memberitahukan arah menuju makam. "Di depan bangunan itu, lalu belok kiri," katanya. "Butuh waktu sekitar 20 menit untuk mencapai makam."

Melewati pemakaman Belanda, Sardjono sempat berhenti sebentar. Di bawah pohon besar di tengah makam, ia lalu mengeluarkan baju koko dan melepaskan baju hangatnya. Setelah bersalin, ia kembali berjalan mengikuti petunjuk arah tadi.

Di sisi barat pemakaman ini terdapat pemakaman pribumi, yang melintang dari utara ke selatan. Ini berbeda dengan pemakaman Belanda, yang memanjang dari timur ke barat. Di sisi paling barat kompleks pemakaman pribumi ini, ada bangunan dari bambu beratap asbes. Bangunan tua itu miring dan bambunya sudah menghitam.

Di sisi kiri pintu masuk terdapat plang berwarna biru bertuliskan informasi bahwa ada tokoh Darul Islam yang dimakamkan di dalam. Pada sisi kanan bangunan, botol-botol kosong air bunga mawar tergeletak. Pohon-pohon pinus tumbuh menaungi makam ini. Di bagian dalam pondok bambu ini terdapat dua makam, yang permukaannya telah dilapisi porselen biru.

Sardjono lalu melangkah masuk ke tengah makam dan menghadap ke makam sebelah kanan. Makam ini tidak memiliki batu nisan. Hanya ada batu apung yang dibungkus kain putih. Sedangkan pada kuburan di sebelahnya terdapat papan nisan bertulisan "H"-Hasan. Ia lalu berjongkok memegang batu nisan dengan tangan kiri dan mulai berdoa.

Sekitar 15 menit kemudian, ia usai berdoa. "Setelah 45 tahun terpisah," katanya tenang. "Ini anugerah yang tidak ternilai bagi saya." Sardjono terpisah dengan ayahnya saat ia masih berusia sekitar lima tahun. Ketika itu, Kartosoewirjo tertangkap pasukan Siliwangi saat bergerilya di hutan perbukitan.

PADA suatu hari 1-2 tahun setelah kabar eksekusi Kartosoewirjo diterima keluarga, datang seorang lelaki membawa sepucuk surat. Surat berkops tentara itu merupakan laporan tentara kepada Presiden Soekarno mengenai lokasi eksekusi Kartosoewirjo, yaitu di Pulau Ubi. "Saat itu Umar Wirahadikusumah menjadi Pangdam Jaya," kata Sardjono meyakini surat itu.

Keluarga kemudian berembuk untuk mendatangi pulau yang terletak dua-tiga kilometer di sebelah utara Pulau Onrust itu. Meski mereka meyakininya, niat ini akhirnya diurungkan. Alasan utamanya adalah keluarga masih khawatir bahwa surat itu merupakan jebakan aparat untuk mengetahui seberapa besar sebenarnya kekuatan para pengikut sang Imam.

Ini adalah satu informasi dari sekian banyak informasi yang diterima keluarga mengenai keberadaan Kartosoewirjo setelah ditangkap militer. Ada orang yang mengaku melihat sang Imam di Jawa Tengah atau Jawa Timur. "Ada yang mengaku bertemu beliau di Banten." Namun informasi tentang makam di Pulau Ubi dan belakangan berubah menjadi Pulau Onrustlah yang diyakini keluarga.

Menurut Muhammad Giri, sang cucu, informasi mengenai keberadaan makam tidak pernah dibicarakan secara terbuka di dalam keluarga. "Saya juga hanya mendengar kalau orang tua bicara," katanya. Ia pun mencari informasi di Internet. "Saya baca adanya di Pulau Onrust," kata Giri, yang sempat datang bersama 20-an temannya sambil bertamasya.

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Pulau Onrust Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Husnison Nizar, informasi mengenai makam ini memang disampaikan di dalam museum di pulau itu. Namun ia juga mengakui bahwa hingga saat ini belum ada penelitian ataupun dokumen resmi yang mendukung hal itu. "Baru sebatas keyakinan masyarakat," katanya.

Menurut wartawan senior Alwi Shahab, makam Kartosoewirjo memang terletak di Pulau Onrust. Informasi ini ia peroleh dari Solichin Salam, penulis buku Bung Karno Putra Fajar, yang terbit pada 1966. Menurut Alwi, Solichin sempat menanyakan hal ini langsung kepada Bung Karno.

Makam itu, menurut Alwi, adalah salah satu dari dua makam yang dinaungi pondok bambu tersebut. "Belum tahu yang kiri atau yang kanan," katanya. Makam itu ada dua untuk menghindari penyembahan atau sesajen yang terkadang dibawa masyarakat. Sesajen merupakan hal terlarang dalam ajaran Islam. "Jadi makamnya disamarkan," ujarnya.

Sardjono berharap pemerintah memperhatikan kejelasan makam ini karena menyangkut rangkaian sejarah bangsa. "Lebih baik jika ada tes genetik," katanya. Jika hasil tes menunjukkan positif bahwa itu makam sang ayah, Sardjono ingin melakukan satu bakti terakhir. "Pesan beliau agar dimakamkan di makam keluarga."

Di salah satu sisi pulau, sehabis berziarah, Sardjono membaca puisi yang dipersembahkan untuk sang ayah, Kematian Adalah Sebuah Misteri. Di bawah rintik hujan, ia berteriak:

Kuburmu dicari 
Jejakmu diselusuri 
Ajaranmu dikaji 
Mujahid tidak pernah mati.

Read more »

Sidang Kilat Kawan Soekarno

MARKAS Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Gambir, Jakarta Pusat, 14 Agustus 1962. Hari itu, sidang pertama Imam Besar Negara Islam Indonesia Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dimulai. Sebuah pengadilan khusus dibentuk. Namanya Mahkamah Angkatan Darat dalam Keadaan Perang untuk Jawa dan Madura. Wartawan dilarang masuk.

Seperti laiknya persidangan militer, TNI Angkatan Darat memilih tiga perwira sebagai majelis hakim: Letnan Kolonel Ckh Sukana, BcHk, sebagai ketuanya, didampingi dua anggota, Mayor Inf Rauf Effendy dan Mayor Muhammad Isa. Tentara juga menentukan jaksa penuntut umum sendiri: Mayor Chk Sutarjono, BcHk. Bahkan anggota tim pembela Kartosoewirjo juga diangkat oleh tentara: empat orang pengacara dipimpin Wibowo, SH.

Tentara hanya butuh dua bulan untuk mempersiapkan sidang besar ini. Kartosoewirjo ditangkap pada awal Juni 1962 dan langsung dibawa ke Jakarta untuk persiapan persidangan. Sardjono, putra bungsunya, mengaku keluarganya sama sekali tidak diberi tahu. "Kami ditahan di Bandung, tidak bisa ke mana-mana," katanya, dua pekan lalu. "Kami baru tahu vonis Bapak setelah sidang selesai."

Dalam buku Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang disusun Pinardi pada 1964, disebutkan bahwa bahan-bahan persidangan disiapkan oleh Komando Daerah Militer Siliwangi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Buku ini bisa dibilang sumber sahih informasi dari tentara soal persidangan Kartosoewirjo. Kepala Staf Angkatan Bersenjata ketika itu, Jenderal Abdul Haris Nasution, menulis sambutan dalam buku tersebut.

Karena sidang dinyatakan tertutup, sulit memperoleh gambaran mengenai jalannya sidang dari media massa ataupun sumber tak berpihak lain. Sumber resmi tentara-yang banyak dikutip koran-koran-menyebutkan bahwa pada sidang perdana, Kartosoewirjo ditanyai soal kejelasan identitas dan perkara yang dia hadapi. "Jangan sampai yang dihadirkan di sidang ini adalah Kartosoewirjo tukang cukur, bukan Kartosoewirjo pemimpin gerombolan," kata salah satu pengacara, pembela terdakwa.

Jaksa menuntut Kartosoewirjo-yang saat disidangkan berusia 55 tahun-dengan pasal berlapis. Dia dituduh hendak menggulingkan pemerintah yang sah, memberontak melawan Negara Republik Indonesia, dan merencanakan pembunuhan atas Presiden Soekarno. Untuk menguatkan dakwaannya, jaksa Sutarjono menghadirkan enam saksi-semuanya anak buah Kartosoewirjo di Darul Islam/Tentara Islam Indonesia.

Mereka adalah Djaja Sudjadi alias Widjaja (Menteri Keuangan Negara Islam Indonesia), Mardjuki (Bupati Tasikmalaya NII), Asbar (Komandan Resimen Tentara Islam Indonesia), Agus Abdullah (perwira berpangkat brigadir jenderal di TII), Sanusi Fikrap, dan Kamil Ali. Dua yang disebut terakhir adalah tersangka yang tersangkut insiden percobaan pembunuhan Presiden Soekarno saat salat Idul Adha di Istana Merdeka pada 14 Mei 1962.

Keenam saksi memberikan keterangan yang memberatkan Kartosoewirjo. Mereka mengakui peran sang Imam dalam mengatur dan mengendalikan operasi perlawanan NII di hutan-hutan Jawa Barat. Sejumlah peristiwa diangkat khusus, misalnya penyerangan di Garut pada Juli 1961 dan bentrok di Sumedang pada November 1961. Pada dua insiden penyerangan tentara Kartosoewirjo ke desa-desa di sekitar wilayah gerilya mereka itu, TNI mengklaim ada ratusan warga yang menjadi korban.

Jaksa juga menyoroti peran Kartosoewirjo dalam rencana pembunuhan Soekarno. Salah satu saksi, Asbar, mengaku mendapat perintah langsung dari Kartosoewirjo, yang dikuatkan dengan sebuah gigi junjungannya itu. "Gigi itu dianggap sebagai jimat dan tanda kepercayaan Kartosoewirjo untuk melaksanakan perintah itu," kata jaksa, sebagaimana terungkap dalam risalah sidang yang dimuat media. Asbar kemudian meneruskan perintah itu kepada Mardjuki, Bupati Tasikmalaya dalam struktur NII. Dalam sidang, Mardjuki membenarkan adanya perintah itu.

Selain oleh tiga peristiwa itu, dakwaan atas Kartosoewirjo diperkuat dengan laporan kerugian dan korban jiwa selama pemberontakan DI/TII. Jaksa menyebutkan, pada periode 1953-1960 saja, ada 22.895 orang yang tewas serta 115.822 rumah yang musnah, dan negara dirugikan hampir Rp 650 juta.

Tak begitu dijelaskan bagaimana angka-angka itu diperoleh. Namun, dalam risalah persidangan, dinyatakan bahwa pemberontakan Kartosoewirjo mengganggu upaya pemerintah Orde Lama mencapai Tri-Program: pemenuhan sandang-pangan, penjagaan keamanan, dan operasi perebutan Irian Barat. "Biaya yang seharusnya digunakan untuk operasi Irian Barat jadi digunakan untuk memulihkan keamanan akibat pemberontakan gerombolan ini," kata hakim dalam putusannya.

Tak tercatat ada saksi meringankan dalam persidangan ini. Namun, ketika diminta membela diri, Kartosoewirjo dilaporkan menyangkal tuduhan bahwa ia melawan Negara Republik Indonesia dan merencanakan pembunuhan Soekarno. Dia hanya menerima tuduhan pertama: menyerang pemerintah yang sah. "Dari Ibu, saya diberi tahu bahwa jaksa memang mengejar tuntutan ketiga: terlibat pembunuhan presiden, karena ancaman hukumannya mati," kata Sardjono mengenang.

Pembelaan dan penyangkalan Kartosoewirjo diabaikan majelis hakim. Dalam sidang tertutup, didampingi tim pembela yang tidak dia pilih sendiri, Kartosoewirjo memang terpojok. "Alat bukti dan keterangan saksi cukup untuk mengabaikan penyangkalan terdakwa," kata ketua majelis hakim Letnan Kolonel Sukana.

Saking tertutupnya, berita mengenai persidangan Kartosoewirjo sama sekali tak ada di halaman-halaman koran. Baru pada Sabtu, 19 Agustus 1962, dua hari setelah vonis dibacakan, Harian Pikiran Rakjat menulis kabar soal vonis hukuman mati untuk Kartosoewirjo.

Diletakkan di bagian bawah halaman pertama, koran yang terbit di Bandung, Jawa Barat, itu juga memasang foto kecil Kartosoewirjo dengan rambut awut-awutan. Keterangan foto yang bertulisan "Pendam VI" alias Penerangan Kodam VI Siliwangi menandakan sumber informasi utama berita itu hanya berasal dari tentara.

Dalam berita itu, Kartosoewirjo dilaporkan menghadapi sidang pembacaan vonis dengan tenang. Dengan kemeja putih lengan panjang, celana biru, dan sepatu hitam, dia tampak klimis. "Rambutnya, yang panjang saat ditangkap, sudah dipotong," tulis koran itu. Sejumlah pejabat tinggi hadir dalam sidang tersebut. Ada Menteri Kehakiman Sahardjo, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal A.H. Nasution, Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro, dan Jaksa Agung Kadarusman.

Setelah palu hakim diketuk, barulah Kartosoewirjo bereaksi. Wajahnya pucat pasi dan tangannya gemetar. "Dua polisi militer sampai harus memapahnya ke luar sidang," tulis Pikiran Rakjat. Pengacaranya, Wibowo, sempat berujar akan meminta grasi sebelum sidang kilat itu ditutup.

Tapi Sardjono punya cerita lain soal akhir sidang ayahnya. Menurut dia, Kartosoewirjo sempat ditanya apa wasiat atau permintaannya yang terakhir. "Dia minta bertemu perwira terdekatnya, namun ditolak hakim," katanya. Lalu Kartosoewirjo mencoba meminta jenazahnya nanti dikuburkan di makam keluarganya di Malangbong, Garut. Ini juga ditampik. "Akhirnya, terakhir, Bapak cuma minta bertemu keluarga," ujar Sardjono. Ini pun tak dikabulkan.

Setelah eksekusi, keluarga Kartosoewirjo hanya mendapat kiriman barang-barang pribadinya. Ada piyama bermotif kotak-kotak cokelat, jam tangan Rolex, pulpen Parker, tempat rokok cap Kuda, dan gigi palsu.

Dalam buku biografinya yang ditulis Cindy Adams, Soekarno berujar tentang hukuman mati Kartosoewirjo, "Menandatangani hukuman mati tidaklah memberikan kesenangan kepadaku. Ambillah, misalnya, Kartosoewirjo. Di tahun 1918, dia kawanku yang baik. Di tahun 20-an, di Bandung, kami tinggal bersama, makan bersama, dan bermimpi bersama-sama," katanya. Namun putusan harus diambil. "Seorang pemimpin harus bertindak, tanpa memikirkan betapapun getir jalan yang ditempuh," ujar Soekarno.

Pada 5 September 1962, Kartosoewirjo dieksekusi di depan regu tembak, setelah permohonan ampunnya ditolak. Dia ditembak bersama lima anak buahnya, yang dituduh terlibat percobaan pembunuhan presiden. Sebagian dari mereka yang dieksekusi hari itu bersaksi memberatkan Kartosoewirjo dalam persidangan sebulan sebelumnya.

Read more »

Asimilasi Setelah Eksekusi

PAGI masih terang-terang tanah. Di tengah hawa dingin perbukitan Tambakbaya, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat, Ika Kartika, Komalasari, dan Sardjono berjalan terseok-seok menuruni lereng. Ditemani Musti'ah, sang pengasuh, tiga anak Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo itu berusaha mencapai pos tentara yang sudah di depan mata. Masih terngiang ucapan pengawal yang sebelumnya mengiringi mereka. "Kalian turun, serahkan diri ke pagar betis."

Kedatangan anak-anak itu mengagetkan tentara dan warga yang tengah berjaga di sebuah lahan terbuka. Keempatnya ditangkap dan dibawa ke markas Batalion 328 Siliwangi di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Setelah diberi pertolongan, mereka menjalani serangkaian interogasi. Awalnya Musti'ah mengaku sebagai orang tua ketiga anak itu. Menjelang malam baru penyamarannya terbongkar. Sorak-sorai pun membahana. "Tentara gembira setelah mengetahui siapa kami ini," kata Sardjono Kartosoewirjo, yang saat itu baru berusia lima tahun.

Penyerahan diri Sardjono, kini 53 tahun, dan dua saudarinya berjarak sebulan dari Maklumat Kartosoewirjo pada 6 Juni 1962. Dalam pengumuman yang dikeluarkan dua hari setelah Kartosoewirjo ditangkap di Gunung Rakutak, Kabupaten Bandung itu, sang Imam memerintahkan pengikutnya menghentikan tembak-menembak dan kembali ke pangkuan Republik Indonesia. "Kami turun selain menaati maklumat juga lantaran logistik menipis," ujar Sardjono, bungsu dari 12 bersaudara buah pernikahan Kartosoewirjo dengan Dewi Siti Kalsum.

Peristiwa itu pula yang mengawali babak baru kehidupan keluarga Kartosoewirjo setelah bertahun-tahun hidup di tengah rimba. Sardjono ingat, selepas masa penyidikan, mereka mulai merasakan hidup di kawasan urban: Bandung.

Ketiga anak Karto dan Musti'ah ditempatkan di Wisma Siliwangi, Jalan Ciumbuleuit 134. Di tempat itu mereka mendapat perlakuan baik, makanan layak, dan pelayanan medis. Mereka juga dibekali sejumlah uang. Namun mereka tak bebas penuh. "Kami jadi semacam tahanan rumah. Penginapan dijaga ketat dan pergaulan dibatasi," kata Sardjono.

Di tempat itu pula Sardjono dan kedua kakaknya bertemu kembali dengan kedua orang tua mereka setelah terpencar sekian lama. Belakangan diketahui, "penahanan" di Wisma Siliwangi terkait dengan pengadilan Kartosoewirjo di Mahkamah Angkatan Darat dalam Keadaan Perang. Pada akhir persidangan, Kartosoewirjo divonis melakukan makar dan berencana membunuh Presiden. Ia dihukum mati, 5 September 1962.

Sepeninggal Kartosoewirjo, pemerintah bersikap lunak kepada Dewi Siti Kalsum dan anak-anaknya. Setelah beberapa bulan tinggal di Ciumbuleuit, mereka pun dipindahkan ke sebuah rumah di Jalan Banda 21, tak jauh dari Gedung Sate. Di sinilah keluarga gerilya ini mulai membaur dengan masyarakat. Sardjono menuturkan, ketika itu tempat tinggal mereka tak lagi dijaga ketat. Fasilitas yang diberikan lumayan banyak, di antaranya mobil dan sopir. Anak-anak bebas ke luar rumah untuk bergaul dengan warga sekitar. "Saya sering bermain bola dengan anak-anak sekitar situ," ujar Sardjono.

Para tetangga bersikap baik. Sekalipun mengetahui Sardjono dan kedua kakaknya anak pemimpin gerakan yang dicap gerombolan pemberontak, warga tak pernah mempersoalkannya. Rupanya, penempatan keluarga Kartosoewirjo di tengah kota ialah cara Kodam Siliwangi mengetahui sejauh mana reaksi masyarakat. "Belakangan saya tahu dari tentara, ini persiapan kami untuk bebas," ujar Sardjono.

Namun segala kenyamanan ini tak menghilangkan keresahan Dewi Siti Kalsum dan anak-anaknya. Proses asimilasi terasa tak sempurna. Silaturahmi dengan sanak famili terdekat malah tak terjalin. Sewaktu Dewi memilih pulang ke kampung halamannya di Malangbong, Garut, tak satu pun kerabat mau menjemput lantaran takut. Sialnya lagi, tanah warisan ayahnya, Kiai Ardiwisastra, tersisa kurang dari separuhnya. Sebagian dikuasai saudara, selebihnya diserobot tentara.

Setelah lama menunggu, datanglah Titi Aisyah, sepupu Dewi. "Bibi saya itu berani datang lantaran suaminya perwira TNI," ujar Sardjono. Titi, menurut Sardjono, tak lain dari ibunda penyanyi Raden Terry Tantri Wulansari alias Mulan Jameela. Di Malangbong, perlahan-lahan mereka menata kehidupan.

Jejak Kartosoewirjo dan keluarganya di Bandung kini lenyap tak berbekas. Wisma Siliwangi di Ciumbuleuit yang sempat mereka tempati telah dihancurkan sejak 1999. Di lahan 500 meter persegi yang ditutupi pagar seng itu tak lagi ada sisa bangunan. Sedangkan rumah di Jalan Banda kini dijadikan tempat kursus bahasa Inggris.

Kisah itu makin pudar lantaran juga tak ada catatan di Kodam Siliwangi. Kepada Tempo, Mayor Paiman, Kepala Badan Pelaksana Sejarah Dinas Pembinaan Mental, mengatakan catatan yang ada hanya seputar penumpasan pemberontakan DI/TII. "Hanya ada sejarah yang umum," katanya.

Read more »

Dodol Garut dan Susu dalam Gubuk

GUBUK kecil di tengah hutan itu dibuat dari dedaunan hingga setinggi orang dewasa. Tapi di dalamnya ada makanan yang jarang ditemui Sersan Ara Suhara di rumah orang biasa saat itu: dodol garut, jeruk garut, dan susu.

Ketika melihat ada seorang kakek bersarung dan berbaju di samping makanan mewah itu, Ara, prajurit Batalion Infanteri 328/Kujang Siliwangi, langsung berpikir kakek itu pasti orang penting. Mungkinkah ia Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang ia buru selama ini? Ara pun bertanya, memastikan: "Pak Karto?"

Si kakek merangkul Ara. "Iya, Nak," katanya mengakui.

Jawaban Kartosoewirjo itu tak hanya mengakhiri perburuan Ara selama berhari-hari untuk menemukan Kartosoewirjo sekaligus menunjukkan keberhasilan strategi perang wilayah tentara Indonesia.

Dengan taktik itu, tentara Indonesia menyekat-nyekat daerah perlawanan, sehingga Kartosoewirjo sulit bergerak. Operasi ini bernama Brata Yuda, tapi lebih dikenal sebagai Operasi Pagar Betis. Digelar mulai April 1962, operasi ditargetkan kelar setengah tahun, tapi baru tiga bulan dilangsungkan Ara sudah menangkap Kartosoewirjo.

Salah satu kunci sukses operasi ini adalah keterlibatan rakyat sipil sehingga kepungan terhadap DI/TII sangat rapat dan bisa dikatakan tak tertembus. Keterlibatan rakyat ini yang membuat operasi lebih dikenal sebagai Operasi Pagar Betis.

Dalam operasi, militer meminta para pemuda dan pamong desa di sekitar wilayah operasi bersiaga. "Mereka yang berangkat diinstruksikan untuk membawa bekal logistik sendiri secukupnya," kata Abdul Mahmud Latif, warga Desa Cilampung Hilir, Leuwisari, Tasikmalaya, yang saat operasi digelar berusia 25 tahun.

Sebagai pemuda, ia ikut menjadi pagar betis. "Tiga hari saya di sana," katanya. Di lokasi yang ditentukan, Mahmud, para tetangganya, dan tentara membuat sejumlah tenda mengelilingi hutan di sekitar Galunggung.

Toto Toriah, nenek yang saat masih muda menemani suaminya yang menjadi pengikut Kartosoewirjo, Adang, saat ini 82 tahun, mengungkapkan masalah pagar betis ini bagi pasukan Kartosoewirjo. "Sulit sekali makanan masuk," kata Toto, yang sekarang tinggal di Desa Linggarsari, Sariwangi, Tasikmalaya. Sebelumnya, warga yang bersimpati kepada mereka terkadang mengirim beras, jagung, gula, atau garam.

Di luar makanan itu, pasukan Kartosoewirjo juga belajar hidup dengan memanfaatkan apa saja yang ada di hutan. Pasukan Kartosoewirjo mengandalkan makanan bongborosan, seperti pisang, honje, kapulaga, jahe, atau lengkuas sebagai bahan makanan setiap hari. "Singkong rebus tambah gula merah ataupun garam mungkin menjadi menu favoritnya," kata suami Toto, Adang.

Mereka juga berburu burung, kancil, atau ikan untuk lauk. Sayuran kegemaran lain adalah daun reundeu. "Daun ini bisa langsung dimakan bila keadaan perut prajurit sudah tidak kuat menahan lapar," kata Adang.

Para tentara DI/TII juga gemar merokok. Favorit mereka adalah Escort, merek rokok nonkretek populer di Indonesia sejak zaman Belanda hingga 1970-an. Jika sudah kehabisan rokok, tutur Dudung, 85 tahun, rekan Adah Djaelani, ia tidak segan-segan meminta kepada Raden Oni Syahroni, kepala Resimen I DI/TII yang terkenal. "Beliau terkadang hanya memberi kami Rp 5," kata Adah. "Itu sudah cukup bagi kami untuk membeli rokok."

Tapi Operasi Pagar Betis menghentikan hubungan mereka dengan dunia luar. Pemerintah Jakarta pun menawarkan amnesti bagi pasukan DI/TII yang menyerah pada 1961. Dengan posisi tertekan kuat sekaligus diberi jalan keluar yang bagus, yakni amnesti, kekuatan DI/TII mulai berkurang.

Para pejabat kelompok pemberontak ini mulai satu per satu menyerahkan diri. Yang terakhir, Mei 1962, Adah Djaelani Tirtapradja, seorang komandan wilayah, juga menyerahkan diri di pos pagar betis Gunung Cibitung. Praktis sejak saat itu Kartosoewirjo tinggal ditemani segelintir pengikut setianya.

Operasi ini juga memaksa istri dan anak kelompok Kartosoewirjo terpisah dari induknya. Salah satunya Sardjono, anak Kartosoewirjo yang saat itu baru lima tahun dan diasuh Musti'ah.

Sardjono menuturkan ia beserta rombongan perempuan dan anak-anak itu hanya makan daun-daunan seadanya di hutan. "Kami sudah tidak makan seminggu, di gunung buahnya pahit semua," katanya mengenang.

Selain itu, pasukan pengawal mereka merasa bahwa mereka malah menjadi beban. Akhirnya diputuskan para perempuan itu turun gunung alias menyerah. Si komandan dan pasukannya akan mencoba membuat kontak dengan induk pasukan.

Selain pagar betis yang dijaga warga sebagai benteng pasif, tentara juga aktif memburu pasukan Kartosoewirjo seperti yang dilakukan Ara dan Kompi C yang dipimpin Letnan Dua Anda Suhanda-tempat Ara bertugas. Kompi ini berpatroli dari desa ke desa dan hutan ke hutan. Saat beristirahat dan menginap di Joglo, Majalaya, setelah tiga hari berpatroli dengan berjalan kaki, mereka mendengar ada penggarongan. Aksi itu terjadi di Desa Pangauban, beberapa kilometer sebelah barat Joglo.

Mereka mengikuti jejak penggarong yang ternyata memutari Gunung Rakutak. Saat pertama mengejar, mereka memulai dari Pangauban di barat Rakutak. Tapi hari berikutnya mereka sampai Sungai Ciharus, tempat mereka kehilangan jejak.

Ara meminta izin atasannya, Suhanda, untuk menyeberang sungai dan mencari sendiri jejaknya. Setelah berapa lama, ia menemukan jejak itu. Ia segera menjadi pelacak hingga sampai ke lembah Geber di sekitar Gunung Rakutak, tempat ia menemukan sepasukan anak buah Kartosoewirjo.

Setelah menunggu sejumlah rekan datang, Ara merangsek maju. Ia sempat menembak salah satu penjaga pos pengintai. Ia sempat berhadapan dengan Aceng Kurnia, dan salah satu tangan kanan Kartosoewirjo itu kemudian angkat tangan. Tidak terjadi banyak perlawanan karena kelompok Kartosoewirjo sudah kehabisan amunisi.

Agak jauh, sekitar 50 meter dari tempatnya berdiri, tampak gubuk tanpa dinding. Di depan gubuk itu ada pemuda yang ternyata, tiada lain, adalah Dodo Muhammad Darda, salah satu putra Kartosoewirjo. Di dalam gubuk Ara menemukan makanan mewah dan Kartosoewirjo yang tergeletak sakit.

Ara-meninggal pada Juni silam tapi sudah menuliskan ceritanya dalam satu buku yang disimpan keluarganya-menuturkan bahwa Kartosoewirjo mengaku sudah tahu Ara bakal datang. Kartosoewirjo bahkan mengatakan tahu istri Ara sedang mengandung dan akan punya anak laki-laki.

Ara tidak pernah melupakan kejadian pada 4 Juni itu. Anak yang tengah dikandung istrinya itu kemudian lahir dan, seperti "ramalan" Kartosoewirjo, laki-laki. Ara memberi nama anak itu Asep Sekar Ibrahim. Ibrahim dari nama Panglima Kodam Siliwangi saat itu, yakni Ibrahim Adjie. Sekar? Ara mengambil dari nama Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

Read more »